Top Stories

Peran Kesejarahan Nahdlatul Ulama

Prestasi kesejarahan yang telah digagas NU pada masa lalu hendaknya jangan hanya tinggal sebagai nostalgia kesejarahan akan tetapi harus terus muncul dalam setiap momen perubahan sosial.Setiap terjadi kasus-kasus besar di Indonesia dalam kaitan hubungan beragama, berbangsa dan bernegara biasanya para pengamat menunggu respons dari Nahdlatul Ulama (NU). Hal itu menandakan bahwa peranan NU yang asalnya perkumpulan orang-orang desa yang jauh dari hiruk pikuk kehidupan masyarakat urban selalu dinantikan orang. NU lahir pada 16 Rajab 1344 H bersamaan dengan 31 Januari 1926. Lahirnya NU ditandai berbagai perkembangan politik baik di dalam maupun luar negeri antara lain Kongres Khilafat di Mesir sebagai dampak Gerakan Mustafa Kemal di Turki, Kongres Al Islam di Cianjur, kebijakan pemerintahan Saudi yang akan membongkar situs-situs kesejarahan Islam. Sementara itu, pada awal abad 20 ditandai dengan terjadinya perubahan strategi kolonial Belanda yaitu dengan memperkenalkan politik etis sebagai alternatif dari tindakan kekerasan dengan senjata.

Bandit Dan Mafia Tanah

Keuntungan triliunan rupiah setiap tahunnya yang diperoleh ketiga PTP (II, III dan IV) yang berlokasi di Sumatera Utara, ternyata tidak sepeserpun yang mengalir ke kas daerah.Siapa yang tidak kenal dengan Robinhood, seorang bandit legendaris yang dipuja rakyat miskin “tuna kisma” (petani yang tidak punya tanah). Dia bangsawan Inggris, tetapi terlempar keluar istana, karena merampas harta dan tanah orang kaya (land lord) dan membaginya kepada rakyat setempat. Dia dan pasukannya tidak mengambil keuntungan apapun dari harta dan tanah rampasan itu. Karena itu dia dikenal sebagai “pahlawan” (hero) yang di puja rakyat jelata. Sebaliknya, di mata penguasa dan aparat hukum dia adalah perampok atau “bandit,” kalau tertangkap dia harus ketiang gantungan. Mafia sangat berbeda dengan bandit, dia tidak hanya bergerak di bidang kriminalitas tetapi juga politis. Mafia mengembangkan jaringan yang menyusup ke ranah batang tubuh institusi atau lembaga pemerintahan, sehingga orang yang menghadapinya tidak berdaya dan secara tidak langsung seakan patuh menjalankan apa saja yang dikehendakinya. Bos mafia (mafioso) disebut god-father (film yang dibintangi Marlon Borando 1970, sangat mengesankan bagaimana peran seorang god-father. Dia sangat otoriter dan memerintah dengan “tangan besi.”

Trans Mebidang Di Simpang Jalan?

Program Trans Mebidang untuk mengantisipasi kebutuhan transportasi 10-20 tahun ke depan. Terlambat mengantisipasi, bukan hanya kemacatan yang dipanen, biaya ekonomi dan sosial juga tinggiPertengahan tahun 2014, pemerintah Sumatera Utara melalui Dinas Perhubungan mengumumkan rencana operasi Trans Mebidang (Medan, Binjai dan Deliserdang). Program Trans Mebidang adalah turunan kebijakan Kementerian Perhubungan dalam usaha melakukan stimulasi pembenahan infrastruktur khususnya transportasi massal bagi publik. Program Trans Mebidang ini penting, karena Medan dan kota satelitnya sudah terkena penyakit kronis dalam hal transportasi massal, sehingga yang dibutuhkan adalah terobosan hal baru (inovasi). Selama ini ada ketidakseimbangan pertumbuhan kendaraan dengan pembangunan jalan raya dan itu merupakan satu di antara alasan mengapa Medan dan kota penyangga seperti Binjai dan Lubukpakam, butuh terobosan baru dalam membenahi sistem transportasi massalnya.

Guru: Sejahtera Dan Bermartabat

Menggeneralisir guru berada pada keadaan aman pendapatan adalah keliru. Sebab ada komunitas guru non formal yang sama kadar pengabdiannya justru tidak tersentuh angin tunjangan profesi.Ada kebanggaan tersendiri menjadi guru. Bahkan kebanggan itu menjadi lebih istimewa karena selain pekerjaan mulia sarat makna, profesi guru ini sedikit demi sedikit kesejahteraannya mulai diperhatikan oleh pemerintah. Tidak heran jika euforia dan animo masyarakat menjadi guru sangat tinggi. Kebanggaan dan keinginan banyak kalangan ingin menjadi guru tidak boleh dimaknai hanya sebatas fenomena biasa tanpa arti. Sebab euforia ini muncul tidak datang tanpa sebab fundamental dan prinsipil. Ada suku kata yang patut di interpratasi secara dalam ketika kita bicara tentang profesi guru, pertama, sejahtera. Indikator sejahtera menurut standar internasional adalah pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan guru dan dosen sebagai profesi menjadi pintu awal terbukanya kran kesejateraan bagi guru dan dosen.

Nasionalisme Bahasa Dan DPRD

Gubernur dan bupati/walikota memiliki kewajiban membangkitkan kembali nasionalisme terhadap bahasa. Melalui peraturan kepala daerah upaya penertiban bahasa asingMenjelang hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, sepatutnya  semangat cinta tanah air dapat kembali disegarkan. Sejarah bangsa membuktikan bahwa pilihan para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia dengan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa sungguh sebagai satu karya sejarah yang patut kita syukuri. Ketiga hal tersebut yang menjadi hasil dari sumpah pemuda 28 oktober 1928 lalu, merupakan bukti bahwa para pendiri bangsa sangat mengenal karakteristik Indonesia. Bahasa sebagai pemersatu merupakan satu pilihan yang cerdas, dengan banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan merupakan satu konsep yang tepat dan strategis. Karena itu, menjaga kemurnian bahasa Indonesia juga merupakan tuntutan dari para pendiri bangsa yang telah berani melahirkan Sumpah Pemuda.

Opini

Media Massa Pascapelantikan Jokowi

Sebelumnya media dikendalikan oleh negara dan penguasa, sedangkan saat ini negara dan penguasa yang ...

Janji Pemimpin Baru

Meskipun presiden Jokowi baru saja memimpin republik ini, tetapi ingatan rakyat terhadap janji-janji...

Peran Kesejarahan Nahdlatul Ulama

Prestasi kesejarahan yang telah digagas NU pada masa lalu hendaknya jangan hanya tinggal sebagai nos...

Bandit Dan Mafia Tanah

Keuntungan triliunan rupiah setiap tahunnya yang diperoleh ketiga PTP (II, III dan IV) yang berlokas...

Trans Mebidang Di Simpang Jalan?

Program Trans Mebidang untuk mengantisipasi kebutuhan transportasi 10-20 tahun ke depan. Terlambat m...

Guru: Sejahtera Dan Bermartabat

Menggeneralisir guru berada pada keadaan aman pendapatan adalah keliru. Sebab ada komunitas guru non...

Nasionalisme Bahasa Dan DPRD

Gubernur dan bupati/walikota memiliki kewajiban membangkitkan kembali nasionalisme terhadap bahasa. ...

Mimbar Jumat

Media Massa Pasca...

Sebelumnya media dikendalikan oleh ...

Janji Pemimpin Ba...

Meskipun presiden Jokowi baru saja ...

Peran Kesejarahan...

Prestasi kesejarahan yang telah dig...

Bandit Dan Mafia ...

Keuntungan triliunan rupiah setiap ...

Lentera

Media Massa Pasca...

Sebelumnya media dikendalikan oleh ...

Janji Pemimpin Ba...

Meskipun presiden Jokowi baru saja ...

Peran Kesejarahan...

Prestasi kesejarahan yang telah dig...

Bandit Dan Mafia ...

Keuntungan triliunan rupiah setiap ...

Lentera Ramadhan

Media Massa Pasca...

Sebelumnya media dikendalikan oleh ...

Janji Pemimpin Ba...

Meskipun presiden Jokowi baru saja ...

Peran Kesejarahan...

Prestasi kesejarahan yang telah dig...

Bandit Dan Mafia ...

Keuntungan triliunan rupiah setiap ...

Banner
Analisis Kebijakan Kesehatan Masyarakat
Articles | Opini
Written by Edy Rachmad on Tuesday, 05 July 2011 08:45   
Share
Kebijakan pembangunan kesehatan saat ini mengalami pergeseran dari pendekatan kebutuhan (need) kearah pendekatan berlandaskan hak (right based). Kesehatan adalah hak azasi, maka negara berkwajiban untuk memenuhinya bagi setiap warga negaranya.

Sebenarnya kita sedang dilanda masalah kesehatan yang akan dan dapat melahirkan bencana-bencana yang berkelanjutan. Maka seyogyanya kita segera sadar melakukan analisis kebijakan kesehatan masyarakat lalu dilanjutkan dengan proses advokasi. Melakukan advokasi pada hakikinya adalah mempersoalkan hal-hal yang berada di balik kebijakan publik.

Oleh karena itu, secara tidak langsung kita mencurigai ada bibit ketidakadilan yang tersembunyi di balik suatu kebijakan resmi, beserta turunannya. Karena apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak, dalam mengambil kebijakan di bidang kesehatan yang berlandaskan azas manfaat optimal yang akan diterima oleh masyarakat.

Tujuan dan sasaran utama advokasi kesehatan adalah terjadinya perubahan kebijakan publik di sektor kesehatan. Advokasi itu sendiri lahir karena kepentingan umum masyarakat terganggu, dalam hal ini adalah kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang memadai belum terpenuhi.

Seperti juga masalah kebijakan publik lainnya yang menyangkut hajat hidup dan kemaslahatan umum, masalah ini bersumber dari suatu produk kebijakan tertentu. Ada produk kebijakan yang isinya (paling tidak, secara tertulis) sebenarnya sudah sesuai dengan yang diharapkan, namun dalam praktek pelaksanaannya menyimpang. Ada pula produk kebijakan yang dirasakan sejak dari isinya saja memang sudah beermasalah tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sementara itu ada pula kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang terabaikan justru disebabkan tidak adanya produk kebijakan yang mengatur dan menjaminnya. Karena itu, pemahaman menyangkut kebijakan publik sangat diperlukan dalam pekerjaan advokasi disektor kesehatan masyarakat.

kebijakan publik, apa itu ?

Kebijakan publik pada dasarnya meliputi seluruh keputusan politik yang, secara tertulis, berwujud sebagai undang-undang peraturan-peraturan, dan keputusan-keputusan tersebut dapat berupa keputusan rakyat. Keputusan-keputusan tersebut dapat berupa keputusan pemerintah pada aras terbawah, yakni desa, sampai ke aras yang lebih tinggi (kabupaten, nasional, bahkan internasional).

Peran analisis kebijakan kesehatan dapat disebutkan sebagai berikut a).Mampu cepat mengambil fokus pada kriteria keputusan yang paling sentral. b).Mempunyai kemampuan analisis multi disiplin. c).Mampu memikirkan jenis-jenis tindakan kebijakan yang dapat diambil. d).Mampu mengatasi ketidakpastian. e).Mampu membuat rumusan analisa yang sederhana namun jelas. f).Mampu memeriksa fakta-fakta yang diperlukan dll.

Kebijakan publik seharusnya menjadi kewenangan negara. Namun pada kenyataannya di Indonesia sekarang, negara menjadi arena pertarungan berbagai kepentingan yang akibatnya seringkali mengabaikan kepentingan-kepentingan publik. Pengabaian ini terjadi ditengarai karena posisi negara yang lemah terhadap tekanan kepentingan ekonomi yang lebih besar, desakan utang luar negeri yang semakin melangit, ditambah penyelenggaraan kekuasaan negara yang tidak kunjung selesai dengan munculnya kasus per kasus yang sangat menyita energi eksekutif.

Prosedur dalam proses pembuatan kebijakan publik sesungguhnya telah diatur dalam mekanisme kenegaraan yang, antara lain, memberikan hak-hak atas partisipasi dan kontrol rakyat. Namun kenyataannya, proses tersebut sering diabaikan karena alasan rakyat telah diwakili oleh wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, di antara penyelenggaraan kekuasaan negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) masih sering terjadi tarik-menarik kepentingan yang ujung-ujungnya kepentingan rakyat banyak lagi yang terabaikan.

Oleh sebab itu kita perlu memahami kebijakan publik terutama dalam bidang kesehatan masyarakat, sebagai suatu kesatuan “sistem hukum” (system of law), yang terdiri dari tiga aspek yakni : a).Isi hukum (Content of law) yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan keputusan-keputusan pemerintah. Ada juga kebijakan-kebijakan yang lebih merupakan “ kesepakatan umum” (konvensi) tidak tertulis, tetapi dalam hal ini kita lebih menitik beratkan perhatian pada naskah (text) hukum tertulis, atau “aspek tekstual “ dari sistem hukum yang berlaku.

b).Tatanan Hukum (structure of law) yakni semua perangkat kelembagaan dan pelaksanaan dari isi hukum yang berlaku. Dalam pengertian ini tercakup lembaga-lembaga hukum (pengadilan, penjaran, birokrasi pemerintahan, partai politik, dll).dan para aparat pelaksanaannya (hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara, pejabat pemerintah, anggota parlemen dll). c).Budaya hukum (structure of law) yakni persepsi, pemahaman sikap penerimaan, praktik-praktik pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek sistem hukum diatas : isi dan tatanan hukum. Dalam pengertian ini juga tercakup bentuk-bentuk tanggapan (reaksi, response) masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dan tatanan hukum tersebut. Karena itu, hal ini merupakan “aspek kontekstual “ dari sistem hukum yang berlaku.

Berdasarkan teori sistem berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik tidak dapat terlepas dari pengaruh lingkungan, adapun faktor lingkungan yang dimaksud adalah karakteristik geografi, variabel demografi dll.

Sebagai suatu kesatuan sistem (systemic), tiga aspek hukum tersebut saling berkait satu sama lain. Karena itu, idealnya, suatu kerja advokasi kesehatan harus juga mencakup sasaran perubahan ketiganya. Karena, dalam kenyataannya, perubahan yang terjadi pada salah satu aspek saja tidak dengan serta merta membawa perubahan pada aspek lainnya.

Perubahan suatu naskah perundang-undangan atau peraturan pemerintah, tidak dengan sendirinya mengubah mekanisme kerja lembaga atau aparat pelaksanaannya. Banyak contoh selama ini jelas-jelas memperhatikan bahwa naskah undang-undang atau peraturan pemerintah yang betapun baiknya secara normatif, tetapi karena tidak didukung oleh kesiapan perangkat kelembagaan atau aparat pelaksana yang memadai, akhirnya hanya menjadi retorika belaka.

Dasar kebijakan

Kebijakan pembangunan kesehatan saat ini mengalami pergeseran dari pendekatan kebutuhan (need) kearah pendekatan berlandaskan hak (right based). Kesehatan adalah hak azasi, maka negara berkwajiban untuk memenuhinya bagi setiap warga negaranya.

Sebagai warga dunia, dimana pun berada, setiap orang berhak atas akses pada pelayanan kesehatan dan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan kesehatan yang menyangkut kepentingan rakyat (Public goods and services).Hak ini telah dijamin dan menjadi kesepakatan global yang dituangkan dalam berbagai dokumen atau penjanjian internasional, mulai dari Deklarasi Umum Hak-hak Azasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 sampai yang terakhir, misalnya Penjelasan Umum (General Comments) No.14/2000 dari Kovenan Hak-hak Ekonomi, sosial dan Budaya yang khusus mengatur kewajiban negara dalam penegakan hak-hak atas perawatan dan pelayanan warganya. Oleh karena itu setiap kelalaian yang dilakukan negara merupakan pelanggaran hak azasi manusia terhadap warganya.

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia secara normatif terikat dengan semua keputusan politik dan penjanjian internasional tersebut. Bahkan, Indonesia sudah ikut menanda tangani dan meratifikasi beberapa diantaranya, malah sudah memasukan secara eksplisit dalam amandemen Ketiga UUD 1945, dan dalam beberapa UU yang terkait.

Sedangkan proses analisis kebijakan kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut : a.).Perumusan masalah. b).Forecasting (peramalan). c).Rekomendasi kebijakan. d).Implementasi kebijakan. e).Monitoring Kebijakan. Dan f).Evaluasi Kebijakan.

Panduan ini bermaksud untuk membantu siapa saja yang akan melakukan pekerjaan advokasi kesehatan, mengenali dan memahami instrumen-instrumen dasar tentang pembangunan kesehatan masyarakat yang berbasis pada hak azasi, serta implikasi politiknya pada tingkat global, nasional, maupun lokal. Selain itu, membantu siapa saja yang akan melakukan pekerjaan advokasi kesehatan untuk menganalisis masalah-masalah kesehatan masyarakat dengan menggunakan instrumen-instrumen tersebut, serta merumuskan secara jelas masalah kebijakan kesehatan yang harus diadvokasikan, baik pada tingkat nasional dan terutama pada tingkat kabupaten dan kota. Semoga ! ***** (Achmad Rifai, SKM, Mkes : Penulis adalah Kepala Provincial Training Center Kesehatan Masyarakat Sumut. )



Tags: Opini  
 

Internasional

Peran Ulama Aceh...

Pendidikan pada dayah (yang memproduksi ulama) tidak ...

Media Massa Pascapelantika...

Sebelumnya media dikendalikan oleh negara dan penguas...

Janji Pemimpin Baru...

Meskipun presiden Jokowi baru saja memimpin republik ...

Peran Kesejarahan Nahdlatu...

Prestasi kesejarahan yang telah digagas NU pada masa ...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada