Top Stories

Pemko Medan ‘Pelihara’ Vihara Bermasalah
Selamatkan Gedung Nasional
Kejagung Tahan Kasubbag Program Jurusan Farmasi USU
BNN Sumut Periksa Urine PNS Pemprovsu
Pemprovsu Prioritaskan Utang BDB

Opini

Pemko Ngotot Terbitkan IMB Centre Point

MEDAN (Waspada): Meski menuai kecaman dari berbagai pihak, namun  Pemerintah Kota (Pemko) Medan teta...

Pemko Abaikan Perda Dan UU

MEDAN (Waspada): Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengabaikan Peraturan Daerah (Perda) maupun undangund...

Pemko Medan ‘Pelihara’ Vihara Bermasalah

MEDAN (Waspada): Ketua Umum Aliansi Ormas Islam Sumatera Utara Pembela Masjid Drs. H. Leo Imsar Adna...

Selamatkan Gedung Nasional

MEDAN (Waspada): Pemerintah Kota Medan meminta kepada pihak yayasan agar menyelamatkan dan menjaga G...

Kejagung Tahan Kasubbag Program Jurusan Farmasi USU

MEDAN (Waspada): Kejaksaan Agung konsisten menuntaskan penyidikan dugaan korupsi di Universitas Suma...

BNN Sumut Periksa Urine PNS Pemprovsu

MEDAN (Waspada): Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara mendatangi Kantor Gubernur S...

Pemprovsu Prioritaskan Utang BDB

MEDAN (Waspada): Pelunasan utang bantuan keuangan pemerintah (BKP) atau dahulu dikenal bantuan daera...

Mimbar Jumat

Pemko Ngotot Terb...

MEDAN (Waspada): Meski menuai kecam...

Pemko Abaikan Per...

MEDAN (Waspada): Pemerintah Kota (P...

Pemko Medan ‘Peli...

MEDAN (Waspada): Ketua Umum Aliansi...

Selamatkan Gedung...

MEDAN (Waspada): Pemerintah Kota Me...

Lentera

Pemko Ngotot Terb...

MEDAN (Waspada): Meski menuai kecam...

Pemko Abaikan Per...

MEDAN (Waspada): Pemerintah Kota (P...

Pemko Medan ‘Peli...

MEDAN (Waspada): Ketua Umum Aliansi...

Selamatkan Gedung...

MEDAN (Waspada): Pemerintah Kota Me...

Lentera Ramadhan

Pemko Ngotot Terb...

MEDAN (Waspada): Meski menuai kecam...

Pemko Abaikan Per...

MEDAN (Waspada): Pemerintah Kota (P...

Pemko Medan ‘Peli...

MEDAN (Waspada): Ketua Umum Aliansi...

Selamatkan Gedung...

MEDAN (Waspada): Pemerintah Kota Me...

Banner
Penggunaan Uang Pembangunan Dan Uang Kuliah Jalur Mandiri USU Dipertanyakan
Articles | Medan
Written by Syafri Harahap on Monday, 24 December 2012 04:49   
Share

MEDAN (Waspada): Komitmen Universitas Sumatera Utara (USU) dipertanyakan.  DPRDSU meminta pengelola universitas itu menghilangkan kecurigaan yang  muncul dimasyarakat tentang adanya indikasi korupsi dalam pengelolaan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) USU.

Anggota Komisi E DPRDSU Richard Eddy M. Lingga berbicara kepada Waspada  melalui telefon selular, Minggu (23/12). Dia diminta menanggapi keberadaan  gedung RSP USU di Jln. Dr. Mansyur yang belum beroperasi hingga kini.  Kesannya gedung tersebut sangat mubazir.

Membaca pernyataan Kabag Humas USU Bisru Hafi, di Waspada, Richard Lingga  menilai pengelola RSP USU sangat manja. Mereka berharap mendapat bantuan  seluruhnya dari Islamic Development Bank (IDB) untuk melengkapi seluruh sarana  yang dibutuhkan rumah sakit tersebut.

Padahal, katanya, RSP USU sudah dibantu sangat banyak. Yakni Rp480 miliar  terdiri atas Rp300 miliar dari IDB dan Rp180 miliar dari Anggran Pendapatan dan  Belanja Negara (APBN). “Harusnya, USU jangan terlalu manja. Jangan terus  menerus mengharapkan bantuan,’’ kata Richard Lingga.

Menurut Lingga, pengelola RSP USU harusnya lebih profesional dalam mengelola  dana agar rumah sakit itu dapat segera dioperasikan. Misalnya, saja dengan  menyisihkan sebagian dari uang kuliah atau uang masuk Fakultas Kedokteran (FK)  jalur mandiri. Tidak bisa ditutuptutupi bahwa uang masuk dan uang kuliah di  fakultas ini sangat besar. Sementara penggunaannya tidak diketahui dengan  jelas.

Mengenai kecurigaan banyak pihak tentang indikasi korupsi dalam pembangunan  dan pengelolaan RSP USU, menurut Richard Lingga, sudah bukan rahasia lagi.  Karena itu, dia mendesak USU segera memberi penjelasan kepada publik.

Kata Richard, setiap tahun USU menerima ribuan mahasiswa baru, baik jalur  reguler maupun mandiri. Dari setiap mahasiswa dikutip biaya pembangunan.  Untuk fakultas tertentu, seperti Fakultas Kedokteran, biaya pembangunannya  jauh lebih mahal, terutama mahasiswa jalur mandiri. ‘’Ini kan menjadi  pertanyaan publik. Kemana danadana itu dipergunakan,’’ katanya.

Kembali pada pembangunan RSP USU, menurut Richard Lingga, harusnya pihak  pengelola tidak perlu sangat bergantung pada bantuan pihak luar. Gunakan  saja sebagian dari uang masuk dan uang kuliah mahasiswa FK dari jalur mandiri.  Bila alasannya terganjal peraturan, bisa saja dibuat peraturan yang  membolehkan USU menggunakan dana tersebut untuk membiayai pengadaan  fasilitas rumah sakit pendidikan.

Hal yang paling tidak diinginkan dari pengelolaan RSP USU, menurut Richard  Lingga, adalah terjadinya ajang korupsi di sana. Sudah santer terdengar bahwa  pengelola lembagalembaga pendidikan sekarang ini juga sudah terlibat dalam  komersialisasi, yang arahnya pada masalah korupsi. ‘’Kita berharap itu tidak  terjadi pada USU,’’ katanya.

Dugaan korupsi

Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan korupsi di Universitas Sumatera Utara  (USU) menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Universitas  terkemuka di Sumut itu bakal menjadi sasaran KPK dan lembaga penegak hukum  lainnya. Sebab, perguruan tinggi favorit di Sumut ini termasuk di antara 16  perguruan tinggi di Indonesia yang terindikasi melakukan penyimpangan  keuangan.

Hal ini sesuai temuan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Eva  Kusuma Sundari. Nilainya fantastis yakni mencapai Rp55 miliar. Selain itu,  mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang terjerat kasus  korupsi juga menyebut nama USU, terkait pembangunan Rumah Sakit Pendidikan  USU  di Jln. Dr. Mansyur yang menghabiskan dana sebesar AS$39,4 juta atau  setara dengan Rp390 miliar. Dana ini berasal dari pinjaman IDB sebesar AS$32,6  juta dan Pemerintah Indonesia sebesar AS$6,8 juta.

Sumber Waspada di lingkungan Kampus USU mengatakan, perguruan tinggi ini  adalah milik seluruh rakyat Indonesia karena dibiayai oleh rakyat melalui APBN  dan APBD. Kasus dugaan  korupsi yang melanda USU seyogianya membuka  kesadaran kita betapa bobroknya dunia pendidikan yang dikelola pemerintah ini.

Hasil penelusuran Waspada  selama satu bulan terakhir, anggaran  masuk ke   USU nilainya cukup besar. Sumbernya antara lain berasal dari APBN/PNBP. Belum  lagi  bantuan sukarela dari orangtua mahasiswa dan  melalui pengelolaan unit  usaha yang dilakukan USU.

Selain itu, anggaran yang masuk dari penerimaan mahasiswa jalur mandiri.  Misalnya, setiap masuk Fakultas Kedokteran USU melalui jalur mandiri, para  orangtua mahasiswa harus menyiapkan uang kuliah anaknya sebesar Rp50 60  juta  per tahun.

Tidak hanya itu, saat masuk di FK USU, seluruh mahasiswa jalur mandiri  dibebankan membayar uang pembangunan sekitar Rp7 juta. Kemudian  mahasiswa juga disuruh membayar uang sumbangan orangtua sebesar Rp3  7  juta. “Namanya saja sumbangan, tapi jumlahnya telah ditetapkan dan wajib  dibayar sekitar Rp3 juta sampai Rp7 Juta. Entah untuk apa penggunaan uang itu,  kami tidak tahu, tapi tetap harus bayar,” jelasnya seorang mahasiswa.

Pada tahun ajaran  20122013, FKUSU mematok tarif bagi calon mahasiswa  baru melalui jalur mandiri lokal sebesar Rp60 juta per tahun dan untuk  mahasiswa asing dikenakan Rp80 juta per tahun. Biaya tersebut hanya untuk  uang kuliah. Belum termasuk uang pembangunan dan sumbangan orangtua  mahasiswa.(m12/m49)

 



Tags: PTN  
 

Internasional

Hasrul Azwar: Tolong Janga...

MEDAN (Waspada):  Sikap emosional  Hasrul Azwar dan a...

Pemko Ngotot Terbitkan IMB...

MEDAN (Waspada): Meski menuai kecaman dari berbagai p...

Pemko Abaikan Perda Dan UU...

MEDAN (Waspada): Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengab...

Pemko Medan ‘Pelihara’ Vih...

MEDAN (Waspada): Ketua Umum Aliansi Ormas Islam Sumat...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada