Top Stories

PT. KAI Harus Bertanggungjawab Terhadap Nasib Korban Penggusuran
PT. KAI Tidak Mampu Bangun Rel Layang Dan Pintu Neng Nong
1.390 Tersangka Narkoba Ditangkap
Korban Penggusuran Diintimidasi
Puskesmas Di Jalur Mudik Harus Buka 24 Jam

Opini

Hari Ini Sidang Perdana Kasus Penganiayaan PRT

MEDAN (Waspada) : Pengadilan Negeri Medan  Rabu(24/12) ini dijadwalkan menggelar sidang perdana kasu...

Pengawasan Tempat Hiburan Malam Lemah

MEDAN (Waspada): Kalangan DPRD Medan mendesak wali kota agar mengevaluasi seluruh pejabat di Dinas P...

PT. KAI Harus Bertanggungjawab Terhadap Nasib Korban Penggusuran

MEDAN (Waspada): PT. KAI harus bertanggungjawab terhadap nasib korban penggusuran. BUMN ini harus me...

PT. KAI Tidak Mampu Bangun Rel Layang Dan Pintu Neng Nong

MEDAN (Waspada): Hasil sewa lahan milik PT. KAI di sepanjang Jln. Merak Jingga Medan selama bertahun...

1.390 Tersangka Narkoba Ditangkap

MEDAN (Waspada): Sedikitnya 1.390 tersangka terlibat penyalahgunaan dan peredaran narkoba ditangkap ...

Korban Penggusuran Diintimidasi

MEDAN (Waspada): Sejumlah warga korban penggusuran PT KAI di dekat Pasar Timah mendatangi DPRD Medan...

Puskesmas Di Jalur Mudik Harus Buka 24 Jam

MEDAN (Waspada): Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang berada di jalur mudik seSumut...

Mimbar Jumat

Hari Ini Sidang P...

MEDAN (Waspada) : Pengadilan Negeri...

Pengawasan Tempat...

MEDAN (Waspada): Kalangan DPRD Meda...

PT. KAI Harus Ber...

MEDAN (Waspada): PT. KAI harus bert...

PT. KAI Tidak Mam...

MEDAN (Waspada): Hasil sewa lahan m...

Lentera

Hari Ini Sidang P...

MEDAN (Waspada) : Pengadilan Negeri...

Pengawasan Tempat...

MEDAN (Waspada): Kalangan DPRD Meda...

PT. KAI Harus Ber...

MEDAN (Waspada): PT. KAI harus bert...

PT. KAI Tidak Mam...

MEDAN (Waspada): Hasil sewa lahan m...

Lentera Ramadhan

Hari Ini Sidang P...

MEDAN (Waspada) : Pengadilan Negeri...

Pengawasan Tempat...

MEDAN (Waspada): Kalangan DPRD Meda...

PT. KAI Harus Ber...

MEDAN (Waspada): PT. KAI harus bert...

PT. KAI Tidak Mam...

MEDAN (Waspada): Hasil sewa lahan m...

Banner
Ratusan Guru Demo Kantor Diknas
Articles | Medan
Written by muhammad faisal on Thursday, 30 May 2013 05:43   
Share

MEDAN (Waspada): Ratusan guru yang menamakan dirinya Forum Komunikasi Guru Sumatera Utara (FKGS) mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kota Medan Jln. Pelita IV, Kel Sidorame Barat II, Kec. Medan Perjuangan, Rabu (29/5) sekira pukul 10:00.

 

Mereka berusaha menemui Kepala Dinas Pendidikan Parluhutan untuk meminta pertanggungjawabannya karena sudah lima bulan tunjangan profesi mereka belum juga dibayarkan. Namun, setelah dicari di setiap ruangan, Parluhutan tidak berada di kantornya.

 

Pantauan Waspada di lapangan, ratusan massa yang berasal dari guru SD, SMP, SMA dan SMK datang ke kantor Diknas Kota Medan dengan menggunakan seragam seraya membawa sejumlah poster. Kehadiran para ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ itu dikawal ketat oleh petugas Polsek Medan Timur dan Unit Lantas Polsek Medan Timur yang dipimpin langsung oleh AKP Sawangin Manurung sehingga arus lalulintas terpaksa dialihkan.

 

Ketua Umum Forum Komunikasi Guru Sumatera Utara Marudut Siringoringo SPd, dalam orasinya menyebutkan, selama lima bulan tunjangan profesi guru belum juga dibayarkan kepada ribuan guru. Tunjangan guru yang belum dibayar yakni dua bulan (November-Desember) untuk tahun 2012 dan tiga bulan (Januari-Maret) untuk tahun 2013.

 

“Aksi ini tidak akan berhenti sebelum Parluhutan (Kadisdiknas) mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tunjangan sertifikasi, apabila hari ini segera tidak dibayarkan, maka selama tiga hari kami akan terus melakukan aksi unjukrasa damai dengan massa jauh lebih banyak lagi. Aksi ini akan berlangsung selama tiga hari,” tuturnya.

 

Selain itu, tambah Marudut, bantuan kesejahteraan guru dari APBD Sumut selama dua tahun belum juga diterima oleh guru di Sumatera Utara khususnya dan di Medan umumnya. Belum lagi kebijakan yang diskriminatif terhadap guru yakni Tunjangan Daerah Kota Medan.

 

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan No 3 tahun 2011 telah ditetapkan bahwa Pemko Medan memberikan tunjangan tambahan penghasilan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemko Medan kecuali guru.

 

“Kebijakan yang dilakukan oleh Pemko Medan itu merupakan kebijakan diskriminatif yang menimbulkan kekecewaan bagi para guru,” ujarnya.

 

Dia juga mempertanyakan diberlakukannya sistem data pokok pendidik (Dapodik) sebagai salah satu syarat untuk pencairan sertifikasi tanpa ada sosialisasi sebelumnya.

 

“Dapodik diberlakukan untuk mempersulit pencairan tunjangan sertifikasi,” sebutnya.

 

Marudut meminta Kasubbag Kepegawaian Alfiansyah Purba dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak becus menjalankan tugas dan fungsinya.

 

“Copot dia (Alfiansyah) karena kerjanya tidak ada yang becus,” katanya.

 

Permasalahan lainnya yang terjadi di Dinas Pendidikan KotaMedan, tambah seorang guru, adalah bagaimana mungkin guru yang sudah pensiun dan meninggal tetap mendapatkan Surat Keterangan Direktur Jenderal (SK Dirjen). SK Dirjen merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan uang tunjangan sertifikasi.

 

Namun hal ini terjadi di SMA Negeri 17 Medan, tiga guru yang telah pensiun serta dua guru yang telah meninggal dunia (almarhum) tetap dikeluarkan SK Dirjen, anehnya guru yang masih aktif belum juga di terbitkan SK Dirjen.

 

“Bagaimana mungkin yang sudah pensiun dan meninggal diterbitkan SK Dirjen,” ujar seorang guru SMAN 17.

 

Sedangkan Wakil Ketua FKGSU Gokman Sianturi dalam orasinya mengatakan, dana tunjangan sertifikasi sudah ada di Biro Keuangan Pemko Medan sejak bulan Februari lalu, Biro Keuangan belum bisa membayarnya karena berkasnya belum sampai.

 

“Informasi ini didapat dari Kepala Bagian Keuangan,” katanya.

 

Sebelumnya FKGSU sudah berulang kali melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Parluhutan. Ketika itu Parluhutan berjanji akan mencairkan uang tunjangan sertifikasi pada minggu ke dua bulan Mei, namun hingga kini uang tersebut tidak kunjung dicairkan.

 

Setelah melakukan aksi selama kurang lebih 2 jam, Parluhutan tidak juga menemui para guru yang melakukan aksi, untuk itu sejumlah guru sempat mencoba menjemput Kadis ke ruangannya dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian, namun yang bersangkutan tidak ada ditempat.

 

Usai itu massa guru membubarkan diri dengan agenda berikutnya pada hari ini Kamis (30/5), akan melakukan aksi demo ke Kantor Wali Kota Medan dengan massa yang lebih banyak lagi.

 

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Parluhutan Hasibuan ketika dikonfirmasi mengatakan, proses tunjangan sertifikasi akan dicairkan secepatnya.

 

“Uangnya sudah ada dan tinggal mencairkannya. Dalam waktu dekat kita cairkan namun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dari pusat,” katanya.

 

Menurut dia, pembayaran tunjangan sertifikasi guru untuk tahun 2013 ini berdasarkan kepada guru yang sudah mendapatkan SK Dirjen, dan kalau tidak ada maka tidak bisa dibayarkan.

 

“Kami merealisasikannya secara bertahap sesuai surat keputusan tunjangan profesi (SKTP). Permasalahannya, SKTP ini berdasarkan pada mekanisme kerja data pokok pendidikan (dapodik) itu sistem yang diberlakukan pusat, setiap tunjangan yang diberikan pusat baik itu tunjangan sertifikasi, kualifikasi belajar guru itu diperoleh dari data dapodik tadi. Guru-guru ternyata banyak yang tidak penuhi standar 24 jam, makanya SKTP belum keluar,” tuturnya. (h04/m37/m50)



Tags: Waspada  Medan  Guru  Demo  
 

Internasional

Eldin Janji Realisasi Isla...

MEDAN (Waspada): Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan m...

Hari Ini Sidang Perdana Ka...

MEDAN (Waspada) : Pengadilan Negeri Medan  Rabu(24/12...

Pengawasan Tempat Hiburan ...

MEDAN (Waspada): Kalangan DPRD Medan mendesak wali ko...

PT. KAI Harus Bertanggungj...

MEDAN (Waspada): PT. KAI harus bertanggungjawab terha...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada