Top Stories

Nasionalisme Bahasa Dan DPRD

Gubernur dan bupati/walikota memiliki kewajiban membangkitkan kembali nasionalisme terhadap bahasa. Melalui peraturan kepala daerah upaya penertiban bahasa asingMenjelang hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, sepatutnya  semangat cinta tanah air dapat kembali disegarkan. Sejarah bangsa membuktikan bahwa pilihan para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia dengan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa sungguh sebagai satu karya sejarah yang patut kita syukuri. Ketiga hal tersebut yang menjadi hasil dari sumpah pemuda 28 oktober 1928 lalu, merupakan bukti bahwa para pendiri bangsa sangat mengenal karakteristik Indonesia. Bahasa sebagai pemersatu merupakan satu pilihan yang cerdas, dengan banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan merupakan satu konsep yang tepat dan strategis. Karena itu, menjaga kemurnian bahasa Indonesia juga merupakan tuntutan dari para pendiri bangsa yang telah berani melahirkan Sumpah Pemuda.

Fatwa Pujangga Yang Tak Terbaca

Terkadang sebuah puisi atau syair dianggap tak bermakna oleh si pembaca karena ia tidak memahami seberapa dalam makna bait-bait puisi atau syair tersebut.Sebuah tulisan seorang mahasiswa pascasarjana dari perguruan tinggi ternama di Provinsi Aceh berjudul MPU Aceh Dan “Fatwa Pujangga” diterbitkan oleh harian Waspada tanggal 13 Oktober 2014. Isi opini tersebutmembuat adrenalin penulis meningkat dan ingin menelaah lebih dalam buah pikiran si penulis. Tulisan yang sangat cerdas dan penuh dengan analisa tajam memberikan  gambaran bahwa yang membuat tulisan tersebut bukanlah orang sembarangan. Dibutuhkan pemahaman mendalam dan daya analisa kuat sehingga mampu memberikan penjelasan sekaligus perbaikan atas fatwayang telah dihasilkan oleh sekelompok ulama yang bernaung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Mahasiswa dengan tipikal seperti ini sudah sangat jarang ditemui dan bisa disebut barang langka. Yang banyak ditemui dewasa ini adalah mahasiswa yang punya target nilai tinggi dengan cara mengikuti kehendak dosen.

K13: Karakter Bukan Diajarkan?

Yang paling dikhawatirkan dalam pola pendidikan nasional, kita tak memiliki pedagogik yang khas ke-Indonesiaan. Namanya, saja sistem pendidikan nasional, tapi substansinya adalah made in luar negeri.HAR.Tilaar kerap menyebut pendidikan di Indonesia, “sudah mati.” Pada satu sisi, pedagogik di Indonesia merupakan produk pemikiran negara Barat yang tentunya kondisi sosial, kultural, dan geografisnya berbeda dengan Indonesia (walaupun tidak menafikan adanya nilai yang bersifat universal). Sedangkan pada sisi lainnya, pedagogik yang khas ke-Indonesiaan jarang disentuh dengan kajian ilmiah yang serius. Walhasil, kita lebih menyoroti hal yang tidak fundamental, bahkan menjiplak sana-sini, seraya tidak berupaya mengkaji hal fundamental ilmu pendidikan yang cocok untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebagai guru, saya dapat memaklumi “kepedulian, kepesimisan, bahkan kegusaran” pakar pendidikan sekaliber HAR Tilaar di atas. Sebut saja misalnya, soal Kurikulum 2013 (K13) yang sampai kini belum tuntas disosialisasikan kepada khalayak guru. Padahal, janjinya, Juli 2014 semua beres? Ambillah contoh masalah, tentang Kompetensi Inti (KI-1) dan KI-2 yang urutannya seolah menempatkan nomor penting, ternyata tidak, sekedar tertulis saja di RPP.

U-19 (Sok) Meniru Gaya Eropa
Semua Akan Berjalan Sesuai Rencana

Kalau semua berangkat dengan tujuan sama, untuk kemajuan bangsa dan negara, bukan untuk melampiaskan dendam, dan menunjukkan kehebatan sebagai penguasa, maka tak akan terjadi apa-apaEntah apa yang menjadi penyebabnya, banyak yang panik luar biasa, seolah bencana datang melanda. Banyak yang ketakutan terjadi gonjang ganjing politik yang akan memporak-porandakan kehidupan bernegara. Perseteruan dua kubu yang merupakan buntut pemilihan presiden yang lalu seakan menjadi ancaman bagi tatanan yang sudah ada. Entah kenapa terjadi seperti ini, apakah karena paranoid yang telah menghinggapi sebagian petinggi negeri, politisi, pemerhati, relawan dengan loyalitas tinggi, dan aktivis pro-demokrasi. Ataukah ada yang sengaja mengipasi sehingga muncul kecurigaan, sensasi agar ada lahan untuk sumber rezeki.  Mungkin juga ada yang memang sengaja membuat opini, bahwa keadaan sudah genting untuk tinggal menghitung hari akan datangnya tragedi. Mungkin juga politik adu domba yang digunakan sebagai strategi, agar pertikaian betul-betul terjadi.

Opini

Trans Mebidang Di Simpang Jalan?

Program Trans Mebidang untuk mengantisipasi kebutuhan transportasi 10-20 tahun ke depan. Terlambat m...

Guru: Sejahtera Dan Bermartabat

Menggeneralisir guru berada pada keadaan aman pendapatan adalah keliru. Sebab ada komunitas guru non...

Nasionalisme Bahasa Dan DPRD

Gubernur dan bupati/walikota memiliki kewajiban membangkitkan kembali nasionalisme terhadap bahasa. ...

Fatwa Pujangga Yang Tak Terbaca

Terkadang sebuah puisi atau syair dianggap tak bermakna oleh si pembaca karena ia tidak memahami seb...

K13: Karakter Bukan Diajarkan?

Yang paling dikhawatirkan dalam pola pendidikan nasional, kita tak memiliki pedagogik yang khas ke-I...

U-19 (Sok) Meniru Gaya Eropa

Korsel dan Jepang maju pesat dan menjadi langganan Piala Dunia dari tahun ke tahun karena mereka pun...

Semua Akan Berjalan Sesuai Rencana

Kalau semua berangkat dengan tujuan sama, untuk kemajuan bangsa dan negara, bukan untuk melampiaskan...

Mimbar Jumat

Trans Mebidang Di...

Program Trans Mebidang untuk mengan...

Guru: Sejahtera D...

Menggeneralisir guru berada pada ke...

Nasionalisme Baha...

Gubernur dan bupati/walikota memili...

Fatwa Pujangga Ya...

Terkadang sebuah puisi atau syair d...

Lentera

Trans Mebidang Di...

Program Trans Mebidang untuk mengan...

Guru: Sejahtera D...

Menggeneralisir guru berada pada ke...

Nasionalisme Baha...

Gubernur dan bupati/walikota memili...

Fatwa Pujangga Ya...

Terkadang sebuah puisi atau syair d...

Lentera Ramadhan

Trans Mebidang Di...

Program Trans Mebidang untuk mengan...

Guru: Sejahtera D...

Menggeneralisir guru berada pada ke...

Nasionalisme Baha...

Gubernur dan bupati/walikota memili...

Fatwa Pujangga Ya...

Terkadang sebuah puisi atau syair d...

Banner
Perhitungan Kerugian Negara BPKP 

Articles | Opini
Written by Edy Rachmad on Thursday, 27 June 2013 07:53   
Share
Jika standar tidak dilaksanakan, maka kesahihan angka kerugian negara sebagai hasil audit investigatif yang disajikan BPKP dapat diragukan dan berpotensi rawan gugatan.

Akhir-akhir ini marak kasus kriminalisasi yang dilakukan Kejaksaan Agung kepada beberapa korporasi di Indonesia. Kasus kriminalisasi yang menyita khalayak publik adalah kasus dugaan korupsi senilai Rp1,3 trilyun yang dilakukan oleh Indosat Mega Media (IM2) dan kasus dugaan korupsi senilai kurang lebih USD9,9 juta oleh PT. Chevron Pacific Indonesia.

Benang merah yang mengaitkan kedua kasus tersebut adalah perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas permintaan Kejaksaan Agung. Pada setiap sidang, pengacara kedua kasus tersebut selalu menggunakan argumentasi bahwa perhitungan kerugian negara oleh BPKP adalah tidak sah menurut hukum.

Perhitungan kerugian negara sepenuhnya menjadi wewenang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2004 pasal 10 ayat (1) tentang BPK yang berbunyi, “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”.

Argumentasi tersebut di atas memang dapat digunakan, namun Hakim/Mahkamah Agung selaku pihak yang memutuskan perkara, dapat menggunakan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP. Hal ini didasarkan pada Rumusan Hasil Diskusi Komisi IA bidang Pidana Umum dan Pidana Khusus pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tanggal 9 Oktober 2009 di Palembang, yang menyatakan, “Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor negara. Penghitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku penyidik.”

Namun, baru-baru ini kuasa hukum mantan direktur utama IM2 dan Indosat memenangkan gugatan kepada BPKP atas Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi nomor SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012.

Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan menunda pelaksanaan keputusan BPKP tersebut. Dalam salah satu pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan dasar audit penghitungan BPKP tidak valid karena dari sisi Kejaksaan saja. Pertanyaan yang mungkin timbul selanjutnya adalah bagaimana dasar audit yang dilakukan BPKP dapat dianggap valid? Dalam melaksanakan tugasnya seorang auditor pemerintah harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

BPKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawas Intern Pemerintah. Standar tersebut meliputi standar audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu (termasuk investigasi).

Untuk menghitung kerugian negara dalam kerjasamanya dengan kejaksaan, BPKP harus melakukan audit investigasi yang sasarannya menurut standar adalah terungkapnya kasus penyimpangan yang berindikasi dapat menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah.

Perlu diketahui, kerugian negara/daerah tidak hanya bisa diketahui saat pelaksanaan audit investigasi melainkan juga saat dilakukan audit laporan keuangan dan kinerja. Oleh karenanya audit investigasi tidak hanya menghitung kerugian negara/daerah yang menjadi dampak, tetapi juga modus operandi, sebab dan serta pihak yang bertanggungjawab/terlibat atas timbulnya kerugian negara/daerah tersebut.

Standar pelaksanaan audit investigasi, menyatakan hal-hal antara lain sebagai berikut : Pertama, dalam setiap penugasan audit investigatif, auditor investigatif harus menyusun rencana audit. Rencana audit tersebut harus dievaluasi, dan bila perlu, disempurnakan selama proses audit investigatif berlangsung sesuai dengan perkembangan hasil audit investigatif di lapangan.

Rencana audit yang disusun berdasarkan informasi yang diterima harus dianalisis dan dievaluasi terlebih dahulu. Hasil analisis tersebut berupa kesimpulan apakah audit investigatif jadi dilaksanakan, meneruskan ke pejabat berwenang maupun tidak perlu dilaksanakan. Jika kesimpulannya adalah melaksanakan audit investigatif, maka APIP harus menentukan rencana tindakan yang antara lain mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran hukum dan memahami unsur-unsur terkait dengan pembuktian atau standar.

Kedua, dalam membuat rencana audit, auditor harus menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya. Sasaran audit investigatif adalah terungkapnya kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah. Ruang lingkup audit investigatif adalah pengungkapan fakta dan proses kejadian, sebab dan dampak penyimpangan dan pihak-pihak yang terlibat atau bertanggungjawab. Sedangkan alokasi sumber daya ditujukan untuk memperoleh hasil audit secara maksimal.

Ketiga, auditor investigatif harus mengumpulkan bukti audit yang cukup, kompeten dan relevan. Dalam audit investigatif, bukti audit harus diperoleh dengan tidak menggunakan metode sampling, melainkan harus secara keseluruhan populasi. Pengumpulan bukti harus dilakukan dengan teknik-teknik tertentu antara lain wawancara kepada pengadu, saksi, korban, dan pelaku; reviu catatan; pengumpulan bukti forensik; pengintaian dan pemantauan; serta penggunaan teknologi komputer.

Bukti audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti audit disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit.

Pengumpulan bukti harus dilakukan dengan teknik-teknik tertentu antara lain wawancara kepada pengadu, saksi, korban, dan pelaku; reviu catatan; pengumpulan bukti forensik; pengintaian dan pemantauan; serta penggunaan teknologi komputer.

Keempat, auditor investigatif harus menguji bukti audit yang dikumpulkan. Bukti diuji dengan memerhatikan urutan proses kejadian (sequences) dan kerangka waktu kejadian (time frame) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (flow chart) atau narasi.

Teknik-teknik yang dapat digunakan untuk menguji bukti antara lain inspeksi, observasi, wawancara, konfirmasi, analisis, pembandingan, rekonsiliasi dan penelusuran kembali. Kelima, auditor investigatif harus meminta tanggapan/pendapat terhadap hasil audit investigatif.

Tanggapan/pendapat tersebut harus dikemukakan pada saat melakukan pembicaraan akhir dengan auditi. Salah satu cara yang paling efektif untuk memastikan bahwa suatu laporan hasil audit investigatif dipandang adil, lengkap, dan objektif adalah adanya reviu dan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab. Sehingga dapat diperoleh suatu laporan yang tidak hanya mengemukakan kesimpulan auditor investigatif saja, melainkan memuat pula pendapat pejabat yang bertanggung jawab tersebut.

Audit investigatif akan adil, lengkap dan objektif jika dilaksanakan sesuai standar seperti yang telah penulis contohkan di atas. Jika standar di atas tidak dilaksanakan, maka kesahihan angka kerugian negara sebagai hasil audit investigatif yang disajikan BPKP dapat diragukan dan berpotensi rawan gugatan.

Padahal, angka kerugian negara adalah salah satu faktor penting dalam menentukan kasus tindak pidana korupsi. Karenanya perhitungan kerugian negara melalui audit investigasi harus sesuai standar. Perhitungan kerugian negara/daerah dapat dilakukan oleh BPKP atau bahkan jaksa, walaupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut menunjukkan dukungan dari para pengadil di Indonesia terhadap pemberantasan korupsi. Namun, angka perhitungan kerugian negara tersebut haruslah meyakinkan hakim. Keyakinan hakim atas angka kerugian negara/daerah tersebut dapat ditingkatkan apabila angka tersebut valid dan angka yang valid adalah hasil dari audit yang memenuhi standar.***** ( Irfan Mangkunegara : Penulis adalah Auditor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. )



Tags: Opini  
 

Internasional

Bandit Dan Mafia Tanah...

Keuntungan triliunan rupiah setiap tahunnya yang dipe...

Trans Mebidang Di Simpang ...

Program Trans Mebidang untuk mengantisipasi kebutuhan...

Guru: Sejahtera Dan Bermar...

Menggeneralisir guru berada pada keadaan aman pendapa...

Nasionalisme Bahasa Dan DP...

Gubernur dan bupati/walikota memiliki kewajiban memba...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada