Top Stories

Orang Kaya Di Panggung Politik

Dalam pengalaman hampir satu dasawarsa Pemilukada (langsung), partai lazimnya hanya tertarik membicarakan kewenangan dan hak-hak istimewanya dalam pengajuan pasangan calon kepala daerah dengan dua syarat utama: kekoncoan dan besaran transaksi.Jill Lawrence pada National Memo edisi Rabu 18 September 2014 menurunkan sebuah artikel berjudul The Politics Gap Between The Rich And The Rest. Artikel ini berusaha menunjukkan posisi orang super kaya (Amerika) yang benar-benar berbeda dari kebanyakan orang di negaranya, bukan hanya karena mereka memiliki lebih banyak uang. Katanya, mereka juga lebih politis. Ada kecemasan serius yang terselip di situ. Rupanya, keberadaan mereka di panggung politik dapat dilihat sebagai gangguan serius manakala sekaligus menjadi pemaknaan atas konsekuensi tampilan lain dari kesenjangan (inequality). Betul, merekalah kontributor utama pertumbuhan (growth).  Tetapi pertanyaannya ialah, growth itu apa sih? Tentu tak cukup cerdas jika hanya dijawab simplistis demikian: “tanpa pertumbuhan sebuah Negara akan stagnan”.

Terimakasih Ala Jokowi

Jokowi ke depan sebenarnya merefleksikan pemerintahan Jokowi rasa Mega (Wati). Itu sudah terlihat dari beberapa calon menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan Jokowi Presiden terpilih, Joko Widodo atau biasa disebut Jokowi adalah orang yang pandai berterimakasih. Terutama kepada mentornya, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP. Ucapan terimakasih Jokowi itu dinyatakan dalam dukungan penuh kepada Megawati Soekarnoputri agar mau kembali menjadi Ketua Umum PDIP periode 2015-2020. Ucapan terimakasih Jokowi itu disampaikan dalam  acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, 19 September 2014, di kota Semarang, Jawa Tengah. Jokowi sebagai Presiden Terpilih dalam Pilpres 2014 mengusulkan agar Megawati tetap menjadi Ketua Umum PDI-P 2015-2020. Atas usulan Jokowi ini, seluruh DPD PDI-P dari 33 provinsi segera mengadakan pertemuan tertutup dan menghasilkan beberapa keputusan yang salah satunya adalah memberikan rekomendasi Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI-P untuk tetap menjadi Ketua Umum PDI-P periode 2015-2020.

Politik RUU Pemilukada

Pemilukada oleh DPRD seolah merupakan bagian integral dari perwujudan sila ke empat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.Kemenangan kubu Koalisi Merah Putih dalam voting Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (UU Pemilukada), merupakan antiklimaks perkembangan demokrasi di Indonesia. Partai Demokrat (PD) memainkan politik poco-poco, atau malah politik undur-undur. PD ibarat hanya bisa memainkan shadow boxing politics. Giliran saatnya maju ke pertempuran riil dan mendapat dukungan tanpa reserve dari kubu pengusung Pemilukada langsung (PDI Perjuangan,PKB, dan Hanura) justru walk-out meninggalkan gelanggang. Tidak salah kiranya bila sikap PD tersebut diinterpretasikan sebagai ekspresi sikap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang peragu. Publik tentu kian mengamininya, melalui drama politik di rapat paripurna DPR RI yang digelar pada 25 September 2014 dan baru selesai 26 September 2014 dini hari itu.

Kesan Dari Pengesahan UU Pemilukada
Pusat Pertumbuhan Wilayah Barat Aceh

Opini

Benturan NU – PKI

Ketika peristiwa tersebut tersebut meletup, NU secara terbuka menyatakan sikap politiknya, pelaku Ge...

Peta Ekonomi Sumatera Utara

Perubahan peta kekuatan ekonomi Sumatera Utara hendaknya tidak dianggap hal “biasa biasa saja” oleh ...

Orang Kaya Di Panggung Politik

Dalam pengalaman hampir satu dasawarsa Pemilukada (langsung), partai lazimnya hanya tertarik membica...

Terimakasih Ala Jokowi

Jokowi ke depan sebenarnya merefleksikan pemerintahan Jokowi rasa Mega (Wati). Itu sudah terlihat da...

Politik RUU Pemilukada

Pemilukada oleh DPRD seolah merupakan bagian integral dari perwujudan sila ke empat Pancasila, “Kera...

Kesan Dari Pengesahan UU Pemilukada

Faktor KMP serta PDIP, dan Jokowi yang mengeluarkan pendapat kiranya sulit disanggah sebagai pemicu ...

Pusat Pertumbuhan Wilayah Barat Aceh

Sindiran tentang orang digigit ular atau diseruduk babi mulai kurang kontekstual dengan perkembangan...

Mimbar Jumat

Benturan NU – PKI...

Ketika peristiwa tersebut tersebut ...

Peta Ekonomi Suma...

Perubahan peta kekuatan ekonomi Sum...

Orang Kaya Di Pan...

Dalam pengalaman hampir satu dasawa...

Terimakasih Ala J...

Jokowi ke depan sebenarnya mereflek...

Lentera

Benturan NU – PKI...

Ketika peristiwa tersebut tersebut ...

Peta Ekonomi Suma...

Perubahan peta kekuatan ekonomi Sum...

Orang Kaya Di Pan...

Dalam pengalaman hampir satu dasawa...

Terimakasih Ala J...

Jokowi ke depan sebenarnya mereflek...

Lentera Ramadhan

Benturan NU – PKI...

Ketika peristiwa tersebut tersebut ...

Peta Ekonomi Suma...

Perubahan peta kekuatan ekonomi Sum...

Orang Kaya Di Pan...

Dalam pengalaman hampir satu dasawa...

Terimakasih Ala J...

Jokowi ke depan sebenarnya mereflek...

Banner
Perhitungan Kerugian Negara BPKP 

Articles | Opini
Written by Edy Rachmad on Thursday, 27 June 2013 07:53   
Share
Jika standar tidak dilaksanakan, maka kesahihan angka kerugian negara sebagai hasil audit investigatif yang disajikan BPKP dapat diragukan dan berpotensi rawan gugatan.

Akhir-akhir ini marak kasus kriminalisasi yang dilakukan Kejaksaan Agung kepada beberapa korporasi di Indonesia. Kasus kriminalisasi yang menyita khalayak publik adalah kasus dugaan korupsi senilai Rp1,3 trilyun yang dilakukan oleh Indosat Mega Media (IM2) dan kasus dugaan korupsi senilai kurang lebih USD9,9 juta oleh PT. Chevron Pacific Indonesia.

Benang merah yang mengaitkan kedua kasus tersebut adalah perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas permintaan Kejaksaan Agung. Pada setiap sidang, pengacara kedua kasus tersebut selalu menggunakan argumentasi bahwa perhitungan kerugian negara oleh BPKP adalah tidak sah menurut hukum.

Perhitungan kerugian negara sepenuhnya menjadi wewenang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2004 pasal 10 ayat (1) tentang BPK yang berbunyi, “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”.

Argumentasi tersebut di atas memang dapat digunakan, namun Hakim/Mahkamah Agung selaku pihak yang memutuskan perkara, dapat menggunakan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP. Hal ini didasarkan pada Rumusan Hasil Diskusi Komisi IA bidang Pidana Umum dan Pidana Khusus pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tanggal 9 Oktober 2009 di Palembang, yang menyatakan, “Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor negara. Penghitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku penyidik.”

Namun, baru-baru ini kuasa hukum mantan direktur utama IM2 dan Indosat memenangkan gugatan kepada BPKP atas Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi nomor SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012.

Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan menunda pelaksanaan keputusan BPKP tersebut. Dalam salah satu pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan dasar audit penghitungan BPKP tidak valid karena dari sisi Kejaksaan saja. Pertanyaan yang mungkin timbul selanjutnya adalah bagaimana dasar audit yang dilakukan BPKP dapat dianggap valid? Dalam melaksanakan tugasnya seorang auditor pemerintah harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

BPKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawas Intern Pemerintah. Standar tersebut meliputi standar audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu (termasuk investigasi).

Untuk menghitung kerugian negara dalam kerjasamanya dengan kejaksaan, BPKP harus melakukan audit investigasi yang sasarannya menurut standar adalah terungkapnya kasus penyimpangan yang berindikasi dapat menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah.

Perlu diketahui, kerugian negara/daerah tidak hanya bisa diketahui saat pelaksanaan audit investigasi melainkan juga saat dilakukan audit laporan keuangan dan kinerja. Oleh karenanya audit investigasi tidak hanya menghitung kerugian negara/daerah yang menjadi dampak, tetapi juga modus operandi, sebab dan serta pihak yang bertanggungjawab/terlibat atas timbulnya kerugian negara/daerah tersebut.

Standar pelaksanaan audit investigasi, menyatakan hal-hal antara lain sebagai berikut : Pertama, dalam setiap penugasan audit investigatif, auditor investigatif harus menyusun rencana audit. Rencana audit tersebut harus dievaluasi, dan bila perlu, disempurnakan selama proses audit investigatif berlangsung sesuai dengan perkembangan hasil audit investigatif di lapangan.

Rencana audit yang disusun berdasarkan informasi yang diterima harus dianalisis dan dievaluasi terlebih dahulu. Hasil analisis tersebut berupa kesimpulan apakah audit investigatif jadi dilaksanakan, meneruskan ke pejabat berwenang maupun tidak perlu dilaksanakan. Jika kesimpulannya adalah melaksanakan audit investigatif, maka APIP harus menentukan rencana tindakan yang antara lain mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran hukum dan memahami unsur-unsur terkait dengan pembuktian atau standar.

Kedua, dalam membuat rencana audit, auditor harus menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya. Sasaran audit investigatif adalah terungkapnya kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah. Ruang lingkup audit investigatif adalah pengungkapan fakta dan proses kejadian, sebab dan dampak penyimpangan dan pihak-pihak yang terlibat atau bertanggungjawab. Sedangkan alokasi sumber daya ditujukan untuk memperoleh hasil audit secara maksimal.

Ketiga, auditor investigatif harus mengumpulkan bukti audit yang cukup, kompeten dan relevan. Dalam audit investigatif, bukti audit harus diperoleh dengan tidak menggunakan metode sampling, melainkan harus secara keseluruhan populasi. Pengumpulan bukti harus dilakukan dengan teknik-teknik tertentu antara lain wawancara kepada pengadu, saksi, korban, dan pelaku; reviu catatan; pengumpulan bukti forensik; pengintaian dan pemantauan; serta penggunaan teknologi komputer.

Bukti audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti audit disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit.

Pengumpulan bukti harus dilakukan dengan teknik-teknik tertentu antara lain wawancara kepada pengadu, saksi, korban, dan pelaku; reviu catatan; pengumpulan bukti forensik; pengintaian dan pemantauan; serta penggunaan teknologi komputer.

Keempat, auditor investigatif harus menguji bukti audit yang dikumpulkan. Bukti diuji dengan memerhatikan urutan proses kejadian (sequences) dan kerangka waktu kejadian (time frame) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (flow chart) atau narasi.

Teknik-teknik yang dapat digunakan untuk menguji bukti antara lain inspeksi, observasi, wawancara, konfirmasi, analisis, pembandingan, rekonsiliasi dan penelusuran kembali. Kelima, auditor investigatif harus meminta tanggapan/pendapat terhadap hasil audit investigatif.

Tanggapan/pendapat tersebut harus dikemukakan pada saat melakukan pembicaraan akhir dengan auditi. Salah satu cara yang paling efektif untuk memastikan bahwa suatu laporan hasil audit investigatif dipandang adil, lengkap, dan objektif adalah adanya reviu dan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab. Sehingga dapat diperoleh suatu laporan yang tidak hanya mengemukakan kesimpulan auditor investigatif saja, melainkan memuat pula pendapat pejabat yang bertanggung jawab tersebut.

Audit investigatif akan adil, lengkap dan objektif jika dilaksanakan sesuai standar seperti yang telah penulis contohkan di atas. Jika standar di atas tidak dilaksanakan, maka kesahihan angka kerugian negara sebagai hasil audit investigatif yang disajikan BPKP dapat diragukan dan berpotensi rawan gugatan.

Padahal, angka kerugian negara adalah salah satu faktor penting dalam menentukan kasus tindak pidana korupsi. Karenanya perhitungan kerugian negara melalui audit investigasi harus sesuai standar. Perhitungan kerugian negara/daerah dapat dilakukan oleh BPKP atau bahkan jaksa, walaupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut menunjukkan dukungan dari para pengadil di Indonesia terhadap pemberantasan korupsi. Namun, angka perhitungan kerugian negara tersebut haruslah meyakinkan hakim. Keyakinan hakim atas angka kerugian negara/daerah tersebut dapat ditingkatkan apabila angka tersebut valid dan angka yang valid adalah hasil dari audit yang memenuhi standar.***** ( Irfan Mangkunegara : Penulis adalah Auditor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. )



Tags: Opini  
 

Internasional

Demokrasi Yang Berbudaya...

Pada hakikatnya pilihan yang ditawarkan kepada kita y...

Benturan NU – PKI...

Ketika peristiwa tersebut tersebut meletup, NU secara...

Peta Ekonomi Sumatera Utar...

Perubahan peta kekuatan ekonomi Sumatera Utara hendak...

Orang Kaya Di Panggung Pol...

Dalam pengalaman hampir satu dasawarsa Pemilukada (la...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada