Top Stories

Masalah Islam

Saya ingin menyarankan kolega saya ini membuat petakajian baru atas hipotesis yang dibangun berdasarkandata dan masalah yang benar-benar memerlukan jawabandemi maslahat Islam Saya ingin menyarankan kolega saya ini membuat petakajian baru atas hipotesis yang dibangun berdasarkandata dan masalah yang benar-benar memerlukan jawabandemi maslahat Islam Saat mulai membaca karya Prof Dr Syahrin Harahap, MA, Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna (April 2016), saya langsung berpikir sesuatu yang saya anggap sangat mendasar. Yakni kadar keterterimaan Islam sebagai jalan hidup bagi orang yang mengaku dirinya sebagai Muslim atau di luarnya, beserta segenap konsekuensinya. slam bukan menjadi jalan hidup bagi penganutnya saja ,tetapi juga menyelamatkan seluruhnya, sebagaimana secara propagandis sering diwartakan dengan terminologi rahmatanlil-alamin. Saya juga sangat menyadari bahwa soal kesalah fahaman terhadap Islam adalah cerita lama saja yang terus-menerus diperbaharui oleh bukan hanya orang, tetapi kekuatan media yang menopang pekerjaan khusus dari pihak anti Islam (Kutub, 1964; Mohammad,1996). Hasil dan dampaknya berbeda berdasarkan sasarannya, Muslim dan non muslim. Saya sama sekali tidak pernah cemas akan lebih banyak orang murtad dari Islam (Helmidjas, 2013) dengan pemahaman yang baik terhadap agama lama dan agama barunya secara komparatif. Saya hanya cemas jika makin banyak terbawa nasib yang tak terperbaiki oleh sistem sehingga secara terpaksa murtad mengikuti kelicikan petugas-petugas agama lain (Miller, 2015). Perang yang dirancang dan digencarkan seolah lebih manusiawi dan bermartabat ini saya yakin berlangsung terus sangat serius, dan kiranya tak dapat dilawan kecuali hanya dengan cara atau perang yang mereka inginkan sendiri. Tak Sekadar Takdir Merenungi QS at-Taubah : 32, sesekali saya jatuh pada pemahaman apologetik,bahwa Allah menjaga Islam sampai akhir zaman. Bukan dakwah yang serius, yang menyamai kecanggihan propaganda agama lain dan dengan segenap kolaborasinya, yang membuat trend populasi dunia dan kualitas kemusliman yang semakin baik. Saya yakin tak sedikit orang berpikir seperti ini sambil diam tak memiliki gagasan penyelamatan warga Muslim yang dijerat kemiskinan dihampir semua desa tertinggal dan di semua kota besar yang beringas menindih dan meluluhlantakkan orang Muslim miskin demi satu kata “pembangunan”. Saya curiga ini bukan hanya apologi semata. Boleh jadi sudah berubah menjadi penyakit khas orang-orang kalah dengan beban ganda yang bertambah setiap hari. Bayangkanlah, bagaimana gerangan orang yang akut menderita penyakit khas ini akan memikirkan kemiskinan sendiri (negeri sendiri) dan kemungkinan ide apa yang akan dia berikan seketika menyadari fakta betapa buruknya perlakuan China terhadap Muslim Uyghur, jenis kejahatan di Filipina terhadap muslim Moro, corak kebrutalan Thailand terhadap Muslim Pattani, model kesadisan para Biksu di bawah kendali Ashin Wirathu yang berselera keras membunuh Muslim Rohingya, Palestina yang tak tentu nasib, dan lain sebagainya. Bagaimana orang dengan penyakit khas ini memikirkan kegesitan sikap negara besaryang mendikte Indonesia dalam kebijakan Global War on Terrorism yang kejam itu sedangkan ia jauh dari bersintuhan sistem nasional negaranya dan sistem internasional dan menyuarakannya secara lantang dalam protes keras di lembaga dunia seperti PBB. Padahal di depan hidungnya ada masalah yang tampak remeh tetapi sangat krusial. Misalnya rencana pendirian masjid Raya di Sarulla, Tapanuli Utara yang disandera begitu lama untuk tidak boleh berdiri, atau pengembalian masjid yang diruntuhkan secara kejam oleh para pengembang di kota besar seperti Medan. Orang dengan penyakit khas ini sangat bermasalah dalam peta kosmologi, untuk tidak mengatakannya tak memiliki peta kosmologi yang jelas. Sanggupkah ia memilah masalah untuk secara simultan memikirkan perlawanan atas brutalitas kapitalisme dan kekejakan neoliberalisme pengelolaan negara yang semakin kejam sambil meneteskan airmatanya (berkorban) untuk perubahan sikap terhadap orang miskin yang jangankan dibayangkan untuk mampu membayar iyuran BPJS bahkan untuk ditampung negara dalam catatan penduduk saja tidak dapat dipastikan. Orang-orang dengan penyakit khas ini akan sangat menderita memilih atau mengorganisasikan masalah dalam benaknya untuk membuat segalanya itu berada tak lagi jelas di luar jangkauannya baik oleh pembayangan maupun oleh penyikapan, apalagi tindakan efektif. Mestinya dia harus percaya bahwa tuhannya menurunkan Adam bukan sendirian selamanya sebagai khalifah dengan keabadiannya pula. Tetapi memerlukan penerusan misi risalah, moral dan tata hidup keagamaan kesejagatan. Menelaah daftar isi buku Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna, saya teringat data kesejagatan yang dikonstruk kekuatan moral intelektual dunia dengan segenap maksud dan tujuannya. Ini sebuah contoh saja. Bahwa mengiringi terus gencarnya pemberitaan tentang kelompok militan ISIS dan pengungsi Syria serta perselisihan sengit lainnya yang terus terjadi di Timur Tengah. Tahun lalu saya teringat Pew Research Centre (PRC) yang mewartakan tajamnya keterbelahan pandangan Muslim tentang hubungan yang seharusnya antara ajaran Islam dan hukum positif (2015). Ternyata di 10 negara dengan populasi Muslim signifikan, terdapat perbedaan mencolok meyakini sejauh mana orang berpikir Alquran harus memengaruhi hukum. Pendidikan Agama Dari telaahan halaman buku Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna, saya ingin berkata kepadanya bahwa temuan survei PRC itu juga menjelaskan umumnya orang lebih berpendidikan (makin tinggi) cenderung berpendapat sekularistik: hukum tidak harus mengikuti Alquran. Saya ingin beritahu sesuatu yang saya yakin diketahui juga oleh Prof Dr Syahrin, MA, bahwa sebagian mereka tidak percaya nilai compabilitas (kesesuaian) Alquran dengan tuntutan dan kompleksitas dunia modern. Agama adalah agama, sesuatu yang domainnya pada hubungan hamba tuhan dan peribadatan, titik di situ. Sedangkan hukum, ekonomi, politik dan lainnya bukan urusan agama dan aneh jika mesti dikaitkan dengan Alquran. Di Nigeria misalnya, 48 persen sample berpendidikan menengah atau lebih mengatakan Alquran tidak harus memengaruhi hukum, dibandingkan 29 persen diantaranya yang hanya sempat mengenyam pendidikan menengah ke bawah. PRC tidak mengeksplorasi memuaskan mengapa di banyak negara berpenduduk Muslim signifikan seperti itu menguat perbedaan pendapat tentang masalah ini. Di Pakistan, wilayah Palestina, Yordania, Malaysia dan Senegal, setengah atau lebih dari populasi mengatakan hukum di negara mereka harus  ketat mengikuti Alquran. Tetapi tidak di Indonesia, Burkina Faso, Turki dan Lebanon. Ini tidak dapat dijelaskan sama sekali dengan hanya menyebutnya sebagai gejala yang mengiringi meningkatnya pendidikan. Apalagi dengan hanya menyebut bukti bahwa di Nigeria 42 persen Muslim berpikir hukum seharusnya tidak dipengaruhi Alquran, sedangkan 27 persen lainnya menganggap sebaliknya. Jika PRC bersedia, dan ini baik untuk semua, seharusnya survei dilakukan menyeluruh dengan melepaskan batas teritorial (negara dan kawasan). Mereka harus menyamakan semua orang untuk dimintai pendapat tentang masalah ini, termasuk Muslim di negara maju (Amerika, Inggris, Jerman,Prancis dan lain-lain). Sebagai reaksi final setelah membaca halaman terakhir buku Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna” saya segera ingin meng-jak Prof Dr Syahrin Harahap, MA untuk menegaskan sikap bersama. Bahwa penjauhan diri dari agama dengan pemilahan yang sangat sekularistik yang terjadi di sini adalah masalah mendasar yang awalnya ada pada pendidikan kita. Ada tautan kuat yang sengaja diputus antara agama dan ilmu, dan sejarah harus kita perbaiki lagi dengan kritis. Kapitalisme berperan penting di sini, dan untuk Indonesia masalahnya sangat kompleks dengan kesenjangan sangat parah berkat peran istimewa dan sangat dominan minoritas suku bangsa China. Mendapatkan gambaran baru untuk design masa depan tidak berhenti pada kosademi kosa kata serta forum demi forum yang tak membumi ke relung kehidupan si Samindan di Ulong. Mungkin Prof Dr Moshe Sharon (2013) harus didengarkan berulang-ulang, bahwa pilihan kosa kata dan diksi di dunia lain, semaju apa pun dan seberwibawa apapun itu dipandang, tidaklah sesuatu yang serta merta kita perlukan di dunia kita. Kita harus melawan. Karena mereka telah mengisi semua itu bukan hanya dengan persepsi, tetapi dengan nilai kaku khas subjektif mereka yang tak mungkin berdamai dengan kehidupan kita. Saya ingin menawarkan satu hal, dan inisaya tegaskan sebagai sesuatu yang berada jauh di luar buku Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna. Seberapa seriuskah kita mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu turunannya serta ilmu lain yang harus ditundukkan kepadanya kepada generasi kita. Pertanyaanya bisa juga masuk ke kebijakan, berapa jumlah kitab suci Alquran yang diproduksi dan sudahkah sesuai jumlah keluarga dan orang yang secara resmi dinyatakan sebagai Muslim. Siapakah guru yang mengasuh jamaah, seberapa faham ia akan fungsi dan informasi Alquran. Adakah mereka pemeran kaku sistem kependetaan dalam tradisi Roma yang tak perlu bersintuhan secara interaktif dengan umat mayoritas. Karena lebih menikmati keartisan dalam promosi agama sebagai komoditi yang ditopang oleh hegemoni media, sesuatu tentang guru-guru ini harus direformasi. Ketegangan hubungan antar kelas dalam khazanah pengajaran Islam sudah lama menjadi masalah. Orang di atas menikmati kelasnya dengan kehangatan perlakuan negara, sedangkan orang di bawah menjalani misi dengan penuh keluhan. Sayangnya orang di atas dan orang di bawah saling merasa sangat yakin memaknai posisinya sebagai penuh ridho dari ilahi. Keduanya harus dibawa ke zona perdamaian.  Penutup Meski tak membuat judul pembahasan khusus, buku Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna mengandung semangat modernitas, dan saya kira itulah tawaran diarus utamakan buku ini. Saya yakin hanya soal pilihan taktis agar tak dituduh anti peradaban universal dan incompabilitas dengan dunia modern. Ketika membahas konsep Islam rahmatanlil’alamin, misalnya, terasa perlu keluar dari tafsir yang dikonstruk oleh kekuatan campuran (baik yang menginginkan Islam sebagai jalan hidup maupun yang menginginkan sebaliknya atau yang berada di antara keduanya). Islam itu tak benar diterjemahkan satu sisi dari yang dipentingkan dalam urgensi yang sesaat. Memberi tafsir tunggal tentang jihad, ini sebuah contoh paling populer, sebagai perang berdarah, sebagaimana diinginkan kekuatan dunia yang kini bekerja keras menggerakkan Global War on Terrorism dengan agenda tersembunyinya, jelas harus ditolak. Begitu juga tentang ungkapan yang makin ditakuti umat Islam sendiri seperti fundamentalisme, radikalisme dan lainnya. Adalah benar Islam agama damai. Tetapi bagaimana menjelaskan sekian banyak perang yang langsung dipimpin Rasulullah Muhammad SAW (Al-Baqarah Ayat 190 dan Al-AnfaalAyat 61) ? Itu bukan ekspresi dan implementasi konsep rahmatan lil alamin? House of Salam, kata Prof Moshe Sharon (2003), adalah konsep abadi yang tidak tunduk kepada konsep apa pun meski akan dianggap illegal oleh sistem yang ada. Damai? Ya Islam sangat siap menjadi prakarsawan untuk itu. Perang? Agama ini bukan agama perang, tetapi tak mungkin tak berperang dengan segenap tantangan dan ancaman yang dihadapinya. Karena itulah, mungkin cukup sulit disepakati di antara pemikir Islam, seruan yang diikuti dengan sikap yang benar untuk memaksa kekuatan dunia agar ketidakdilan dan kemiskinan tidak diabadikan. Hentikan Global War on Terrorism itu, karena anak-anak yang sedang belajar mengeja namanya sendiri pun kini sudah tahu agendanya yang membahayakan eksistensi kemanusiaan global. Saya merasakan buku Prof Dr Syahrin Harahap, MA berusaha memberi perhatia nyang mencerahan di sekitar itu. Ke depan,saya ingin menyarankan kolega saya inimembuat peta kajian baru berdasarkan hipotesis yang dibangun berdasarkan data dan bpermasalahan yang memang benar-benar memerlukan jawaban demi maslahat Islam.  

Ide Dalam Pembangunan
Kartini: Kontroversi Vs Emansipasi
Inflasi Di Balik Kebijakan
Tembakau Deli, Dulu Hingga Kini

Opini

Buruh(Ku), Buruh(Mu), & Buruh(Kita)?

Minimnya peran negara sebatas sebagai pengatur berdampak pada pengabaian kesejahteraan rakyat ...

Fadhil Lubis Dan Hukum Islam

Dalam berbagai diskusi hukum Islam, seringkali terjadikesalahpahaman yang diakibatkan tidak tuntasny...

Masalah Islam

Saya ingin menyarankan kolega saya ini membuat petakajian baru atas hipotesis yang dibangun berdasar...

Ide Dalam Pembangunan

Dalam istilah Gramci, perubahan fundamental dalam ide merupakan produk dari penggantian” blok histo...

Kartini: Kontroversi Vs Emansipasi

...Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya terlebih dahulu direkayasa J.H. Abendanon. Beberapa ka...

Inflasi Di Balik Kebijakan

Pemotongan anggaran belanja pada beberapa kementeriandan badan tidak dapat dianggap enteng, dampakny...

Tembakau Deli, Dulu Hingga Kini

Pesatnya pertumbuhan industri perkebunan Tembakau Deli, juga telah memberi kontribusi pada pembangun...

Mimbar Jumat

Buruh(Ku), Buruh(...

Minimnya peran negara sebatas sebag...

Fadhil Lubis Dan ...

Dalam berbagai diskusi hukum Islam,...

Masalah Islam...

Saya ingin menyarankan kolega saya ...

Ide Dalam Pembang...

Dalam istilah Gramci, perubahan fun...

Lentera

Buruh(Ku), Buruh(...

Minimnya peran negara sebatas sebag...

Fadhil Lubis Dan ...

Dalam berbagai diskusi hukum Islam,...

Masalah Islam...

Saya ingin menyarankan kolega saya ...

Ide Dalam Pembang...

Dalam istilah Gramci, perubahan fun...

Lentera Ramadhan

Buruh(Ku), Buruh(...

Minimnya peran negara sebatas sebag...

Fadhil Lubis Dan ...

Dalam berbagai diskusi hukum Islam,...

Masalah Islam...

Saya ingin menyarankan kolega saya ...

Ide Dalam Pembang...

Dalam istilah Gramci, perubahan fun...

Banner
Perhitungan Kerugian Negara BPKP 

Articles | Opini
Written by Edy Rachmad on Thursday, 27 June 2013 07:53   
Share
Jika standar tidak dilaksanakan, maka kesahihan angka kerugian negara sebagai hasil audit investigatif yang disajikan BPKP dapat diragukan dan berpotensi rawan gugatan.

Akhir-akhir ini marak kasus kriminalisasi yang dilakukan Kejaksaan Agung kepada beberapa korporasi di Indonesia. Kasus kriminalisasi yang menyita khalayak publik adalah kasus dugaan korupsi senilai Rp1,3 trilyun yang dilakukan oleh Indosat Mega Media (IM2) dan kasus dugaan korupsi senilai kurang lebih USD9,9 juta oleh PT. Chevron Pacific Indonesia.

Benang merah yang mengaitkan kedua kasus tersebut adalah perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas permintaan Kejaksaan Agung. Pada setiap sidang, pengacara kedua kasus tersebut selalu menggunakan argumentasi bahwa perhitungan kerugian negara oleh BPKP adalah tidak sah menurut hukum.

Perhitungan kerugian negara sepenuhnya menjadi wewenang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2004 pasal 10 ayat (1) tentang BPK yang berbunyi, “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”.

Argumentasi tersebut di atas memang dapat digunakan, namun Hakim/Mahkamah Agung selaku pihak yang memutuskan perkara, dapat menggunakan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP. Hal ini didasarkan pada Rumusan Hasil Diskusi Komisi IA bidang Pidana Umum dan Pidana Khusus pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tanggal 9 Oktober 2009 di Palembang, yang menyatakan, “Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor negara. Penghitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku penyidik.”

Namun, baru-baru ini kuasa hukum mantan direktur utama IM2 dan Indosat memenangkan gugatan kepada BPKP atas Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi nomor SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012.

Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan menunda pelaksanaan keputusan BPKP tersebut. Dalam salah satu pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan dasar audit penghitungan BPKP tidak valid karena dari sisi Kejaksaan saja. Pertanyaan yang mungkin timbul selanjutnya adalah bagaimana dasar audit yang dilakukan BPKP dapat dianggap valid? Dalam melaksanakan tugasnya seorang auditor pemerintah harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

BPKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawas Intern Pemerintah. Standar tersebut meliputi standar audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu (termasuk investigasi).

Untuk menghitung kerugian negara dalam kerjasamanya dengan kejaksaan, BPKP harus melakukan audit investigasi yang sasarannya menurut standar adalah terungkapnya kasus penyimpangan yang berindikasi dapat menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah.

Perlu diketahui, kerugian negara/daerah tidak hanya bisa diketahui saat pelaksanaan audit investigasi melainkan juga saat dilakukan audit laporan keuangan dan kinerja. Oleh karenanya audit investigasi tidak hanya menghitung kerugian negara/daerah yang menjadi dampak, tetapi juga modus operandi, sebab dan serta pihak yang bertanggungjawab/terlibat atas timbulnya kerugian negara/daerah tersebut.

Standar pelaksanaan audit investigasi, menyatakan hal-hal antara lain sebagai berikut : Pertama, dalam setiap penugasan audit investigatif, auditor investigatif harus menyusun rencana audit. Rencana audit tersebut harus dievaluasi, dan bila perlu, disempurnakan selama proses audit investigatif berlangsung sesuai dengan perkembangan hasil audit investigatif di lapangan.

Rencana audit yang disusun berdasarkan informasi yang diterima harus dianalisis dan dievaluasi terlebih dahulu. Hasil analisis tersebut berupa kesimpulan apakah audit investigatif jadi dilaksanakan, meneruskan ke pejabat berwenang maupun tidak perlu dilaksanakan. Jika kesimpulannya adalah melaksanakan audit investigatif, maka APIP harus menentukan rencana tindakan yang antara lain mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran hukum dan memahami unsur-unsur terkait dengan pembuktian atau standar.

Kedua, dalam membuat rencana audit, auditor harus menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya. Sasaran audit investigatif adalah terungkapnya kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah. Ruang lingkup audit investigatif adalah pengungkapan fakta dan proses kejadian, sebab dan dampak penyimpangan dan pihak-pihak yang terlibat atau bertanggungjawab. Sedangkan alokasi sumber daya ditujukan untuk memperoleh hasil audit secara maksimal.

Ketiga, auditor investigatif harus mengumpulkan bukti audit yang cukup, kompeten dan relevan. Dalam audit investigatif, bukti audit harus diperoleh dengan tidak menggunakan metode sampling, melainkan harus secara keseluruhan populasi. Pengumpulan bukti harus dilakukan dengan teknik-teknik tertentu antara lain wawancara kepada pengadu, saksi, korban, dan pelaku; reviu catatan; pengumpulan bukti forensik; pengintaian dan pemantauan; serta penggunaan teknologi komputer.

Bukti audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti audit disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit.

Pengumpulan bukti harus dilakukan dengan teknik-teknik tertentu antara lain wawancara kepada pengadu, saksi, korban, dan pelaku; reviu catatan; pengumpulan bukti forensik; pengintaian dan pemantauan; serta penggunaan teknologi komputer.

Keempat, auditor investigatif harus menguji bukti audit yang dikumpulkan. Bukti diuji dengan memerhatikan urutan proses kejadian (sequences) dan kerangka waktu kejadian (time frame) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (flow chart) atau narasi.

Teknik-teknik yang dapat digunakan untuk menguji bukti antara lain inspeksi, observasi, wawancara, konfirmasi, analisis, pembandingan, rekonsiliasi dan penelusuran kembali. Kelima, auditor investigatif harus meminta tanggapan/pendapat terhadap hasil audit investigatif.

Tanggapan/pendapat tersebut harus dikemukakan pada saat melakukan pembicaraan akhir dengan auditi. Salah satu cara yang paling efektif untuk memastikan bahwa suatu laporan hasil audit investigatif dipandang adil, lengkap, dan objektif adalah adanya reviu dan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab. Sehingga dapat diperoleh suatu laporan yang tidak hanya mengemukakan kesimpulan auditor investigatif saja, melainkan memuat pula pendapat pejabat yang bertanggung jawab tersebut.

Audit investigatif akan adil, lengkap dan objektif jika dilaksanakan sesuai standar seperti yang telah penulis contohkan di atas. Jika standar di atas tidak dilaksanakan, maka kesahihan angka kerugian negara sebagai hasil audit investigatif yang disajikan BPKP dapat diragukan dan berpotensi rawan gugatan.

Padahal, angka kerugian negara adalah salah satu faktor penting dalam menentukan kasus tindak pidana korupsi. Karenanya perhitungan kerugian negara melalui audit investigasi harus sesuai standar. Perhitungan kerugian negara/daerah dapat dilakukan oleh BPKP atau bahkan jaksa, walaupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut menunjukkan dukungan dari para pengadil di Indonesia terhadap pemberantasan korupsi. Namun, angka perhitungan kerugian negara tersebut haruslah meyakinkan hakim. Keyakinan hakim atas angka kerugian negara/daerah tersebut dapat ditingkatkan apabila angka tersebut valid dan angka yang valid adalah hasil dari audit yang memenuhi standar.***** ( Irfan Mangkunegara : Penulis adalah Auditor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. )



Tags: Opini  
 

Internasional

Legenda Inflasi...

Tol laut, tol sumatera, gedung pencakar langit dan ja...

Buruh(Ku), Buruh(Mu), & Bu...

Minimnya peran negara sebatas sebagai pengatur berdam...

Fadhil Lubis Dan Hukum Isl...

Dalam berbagai diskusi hukum Islam, seringkali terjad...

Masalah Islam...

Saya ingin menyarankan kolega saya ini membuat petaka...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada