Top Stories

Orang Kaya Di Panggung Politik

Dalam pengalaman hampir satu dasawarsa Pemilukada (langsung), partai lazimnya hanya tertarik membicarakan kewenangan dan hak-hak istimewanya dalam pengajuan pasangan calon kepala daerah dengan dua syarat utama: kekoncoan dan besaran transaksi.Jill Lawrence pada National Memo edisi Rabu 18 September 2014 menurunkan sebuah artikel berjudul The Politics Gap Between The Rich And The Rest. Artikel ini berusaha menunjukkan posisi orang super kaya (Amerika) yang benar-benar berbeda dari kebanyakan orang di negaranya, bukan hanya karena mereka memiliki lebih banyak uang. Katanya, mereka juga lebih politis. Ada kecemasan serius yang terselip di situ. Rupanya, keberadaan mereka di panggung politik dapat dilihat sebagai gangguan serius manakala sekaligus menjadi pemaknaan atas konsekuensi tampilan lain dari kesenjangan (inequality). Betul, merekalah kontributor utama pertumbuhan (growth).  Tetapi pertanyaannya ialah, growth itu apa sih? Tentu tak cukup cerdas jika hanya dijawab simplistis demikian: “tanpa pertumbuhan sebuah Negara akan stagnan”.

Terimakasih Ala Jokowi

Jokowi ke depan sebenarnya merefleksikan pemerintahan Jokowi rasa Mega (Wati). Itu sudah terlihat dari beberapa calon menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan Jokowi Presiden terpilih, Joko Widodo atau biasa disebut Jokowi adalah orang yang pandai berterimakasih. Terutama kepada mentornya, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP. Ucapan terimakasih Jokowi itu dinyatakan dalam dukungan penuh kepada Megawati Soekarnoputri agar mau kembali menjadi Ketua Umum PDIP periode 2015-2020. Ucapan terimakasih Jokowi itu disampaikan dalam  acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, 19 September 2014, di kota Semarang, Jawa Tengah. Jokowi sebagai Presiden Terpilih dalam Pilpres 2014 mengusulkan agar Megawati tetap menjadi Ketua Umum PDI-P 2015-2020. Atas usulan Jokowi ini, seluruh DPD PDI-P dari 33 provinsi segera mengadakan pertemuan tertutup dan menghasilkan beberapa keputusan yang salah satunya adalah memberikan rekomendasi Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI-P untuk tetap menjadi Ketua Umum PDI-P periode 2015-2020.

Politik RUU Pemilukada

Pemilukada oleh DPRD seolah merupakan bagian integral dari perwujudan sila ke empat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.Kemenangan kubu Koalisi Merah Putih dalam voting Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (UU Pemilukada), merupakan antiklimaks perkembangan demokrasi di Indonesia. Partai Demokrat (PD) memainkan politik poco-poco, atau malah politik undur-undur. PD ibarat hanya bisa memainkan shadow boxing politics. Giliran saatnya maju ke pertempuran riil dan mendapat dukungan tanpa reserve dari kubu pengusung Pemilukada langsung (PDI Perjuangan,PKB, dan Hanura) justru walk-out meninggalkan gelanggang. Tidak salah kiranya bila sikap PD tersebut diinterpretasikan sebagai ekspresi sikap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang peragu. Publik tentu kian mengamininya, melalui drama politik di rapat paripurna DPR RI yang digelar pada 25 September 2014 dan baru selesai 26 September 2014 dini hari itu.

Kesan Dari Pengesahan UU Pemilukada
Pusat Pertumbuhan Wilayah Barat Aceh

Opini

Benturan NU – PKI

Ketika peristiwa tersebut tersebut meletup, NU secara terbuka menyatakan sikap politiknya, pelaku Ge...

Peta Ekonomi Sumatera Utara

Perubahan peta kekuatan ekonomi Sumatera Utara hendaknya tidak dianggap hal “biasa biasa saja” oleh ...

Orang Kaya Di Panggung Politik

Dalam pengalaman hampir satu dasawarsa Pemilukada (langsung), partai lazimnya hanya tertarik membica...

Terimakasih Ala Jokowi

Jokowi ke depan sebenarnya merefleksikan pemerintahan Jokowi rasa Mega (Wati). Itu sudah terlihat da...

Politik RUU Pemilukada

Pemilukada oleh DPRD seolah merupakan bagian integral dari perwujudan sila ke empat Pancasila, “Kera...

Kesan Dari Pengesahan UU Pemilukada

Faktor KMP serta PDIP, dan Jokowi yang mengeluarkan pendapat kiranya sulit disanggah sebagai pemicu ...

Pusat Pertumbuhan Wilayah Barat Aceh

Sindiran tentang orang digigit ular atau diseruduk babi mulai kurang kontekstual dengan perkembangan...

Mimbar Jumat

Benturan NU – PKI...

Ketika peristiwa tersebut tersebut ...

Peta Ekonomi Suma...

Perubahan peta kekuatan ekonomi Sum...

Orang Kaya Di Pan...

Dalam pengalaman hampir satu dasawa...

Terimakasih Ala J...

Jokowi ke depan sebenarnya mereflek...

Lentera

Benturan NU – PKI...

Ketika peristiwa tersebut tersebut ...

Peta Ekonomi Suma...

Perubahan peta kekuatan ekonomi Sum...

Orang Kaya Di Pan...

Dalam pengalaman hampir satu dasawa...

Terimakasih Ala J...

Jokowi ke depan sebenarnya mereflek...

Lentera Ramadhan

Benturan NU – PKI...

Ketika peristiwa tersebut tersebut ...

Peta Ekonomi Suma...

Perubahan peta kekuatan ekonomi Sum...

Orang Kaya Di Pan...

Dalam pengalaman hampir satu dasawa...

Terimakasih Ala J...

Jokowi ke depan sebenarnya mereflek...

Banner
Kejahatan Hakim
Articles | Opini
Written by muhammad faisal on Saturday, 13 July 2013 07:07   
Share

 

 

"Hakim yang terbukti sah dan berkuatan hukum telah melakukan pelanggaran kejahatan, pantas dikenakan sanksi berat."

Seorang hakim dalam menjalankan tugas yudisial maupun dalam perilaku kesehariannya sudah diatur dalam satu aturan yang baku. Artinya, hakim yang melakukan pelanggaran aturan dan pedoman itu adalah masuk kategori hakim jahat dan telah melakukan  kejahatan. Seorang hakim jelas dan tegas bukan lagi seorang anak kecil.Harian Umum Nasional Waspada edisi Sabtu,15 Juni 2013 pada berita utamanya menampilkan judul berita yang membuat pembacanya berdecak, “Sumut Peringkat III Hakim Nakal”.  Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrahman Syahuri ketika berada di Medan mengatakan, banyak sekali hakim nakal di Indonesia. Sumatera Utara berada diperingkat tiga setelah Jakarta dan Surabaya.

Pernyataan ini cukup mencengangkan kita. Ternyata apa yang sudah diputuskan dan diperbuat para hakim di daerah ini, sangat diragukan kemurniannya.  Kata nakal, menurut kamus Bahasa Indonesia yang ditulis Muhammad Ali,diterbitkan Pustaka Amani Jakarta,halaman 265, berarti: suka berbuat kurang baik, tidak menurut, mengganggu,terutama untuk anak-anak,buruk kelakuannya.Jika menilik pengertian ini, nakal adalah perbuatan yang kerap dan menjadi hal wajar dilakukan oleh anak-anak.Hal itu tentu berbeda kalau disebutkan jahat atau kejahatan, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia di halaman 139 , jahat adalah perbuatan yang sangat tidak baik,buruk, jelek, perbuatan dan kelakuannya, tabiatnya penjahat, orang jahat seperti pencuri, pembunuh dan sebagainya.

Menurut Taufiqurrahman Syahuri,KY sudah bertindak tegas pada hakim nakal itu,tetapi tetap saja masih banyakyang nakal. Sedikitnya 20 hakim nakal sudah diberi sanksi tegas. Bahkan sebanyak delapan hakim nakal tersebut diberikan sanksi diberhentikan secara tidak hormat melalui mekanisme sidang ketuk palu. Di antara bentuk-bentuk kenakalan para hakim itu, katanya, seperti terlibat kasus suap, penipuan, susila atau perselingkuhan.Pertanyaan kita, apakah tindakan suap, penipuan, susila atau perselingkuhan seperti yang dimaksudkan Taufiqrurrahman Syahuri itu, adalah tindakan nakal, bukan tindakan dan perbuatan itu masuk dalam kategori jahat(kejahatan).

Bukankah suap, penipuan atau tindakan susila, itu dilakukan oleho rang dewasa (baca : bukan perbuatan anak-anak). Maka, seharusnya saya pribadi tidak setuju kalau tindakan dan perbuatan hakim yang melakukan suap,penipuan dan susila itu dikatakan tindakan  nakal. Tetapi kita setuju, perbuatan hakim itu adalah kejahatan.

Wakil Tuhan Di Bumi Hakim adalah satu profesi (pekerjaan) mulia, sehingga dia disebut officium nobile . Selama ini diyakini, hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi. Kalimat terakhir, hakim selaku wakil Tuhan di muka bumi, membuat perasaan saya merinding. Betapa agung, mulia dan terhormatnya seorang hakim. Sehingga,apapun yang diputuskan dalam keputusan perkara di pengadilan, akan dihormati. Karena putusan hakim itu adalah keputusan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kondisi dan profesi hakim saat ini. Masihkah kita percaya dengan keputusan yang diputuskannya di pengadilan? jawabnya kembali kepada kita masing-masing.

Tenaga ahli dan juru bicara Komisi Yudisial, Asep Rahmat Fajar pada acara pelatihan penguatan pola komunikasi lembaga negara dengan media massa bekerjasam dengan USAID di Medan,Selasa (11/6) mengatakan, tahun 2012,KY menerima 1. 520 laporan. Sebanyak 131 di antarnya adalah laporan dan pengaduan masyarakat di Sumut.Tahun 2013, sampai Juni, laporan pengaduan yang masuk ke KY sebanyak 850 berkas dan untuk laporan pengaduan dari masyarakat Sumut sebanyak76 laporan. Di antaranya 40 laporan pengaduan datang untuk kejahatan hakim di Medan, dan satu laporan sudah direkomendasikan untuk memberikan sanksi kepada seorang hakim di daerah ini.

“Banyak yang dilaporkan oleh masyarakat ke KY, tidak hanya profesionalisme hakim melainkan integritas, maupun sikap tidak adil hakim. Pengaduan yang paling banyak adalah tindak kejahatan hakim dalam memutuskan satu perkara adalah soal ketidakadilan,”katanya.

Keputusan Bersama MA Dan KY Pengadilan yang mandiri, netral(tidak memihak), kompeten, transparan,akuntabel dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan conditio sine qua non atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa.Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusian menjadi persyaratan tegaknya martabat  dan integritas negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.

Semua wewenang dan tugas yang dimiliki seorang hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu,tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal Kejahatan Hakim sumpah seorang Hakim "setiap orang sama kedudukannya di depan hukum".Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab tinggi. Sehingga putusan hakim yang diucapkan dengan irah-irah ‘Demi Ke-adilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggng jawabkan,baik secara horizontal kepada semua manusia dan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana disebutkan di atas,perlu terus diupayakan tugas pengawasan serta internal dan ekternal oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI.Kewenangan dan tugas pengawasan itu di orientasikan untuk memastikan, bah-wa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegratitas tinggi, jujur dan profesional,sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat pencari keadilan.

Salah satu hal penting yang menjadi sorotan masyarakat untuk percaya dan mempercayai hakim adalah perilaku dari hakim. Baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sehingga hakim dituntut selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta etika dan prilaku yang dilambangkan kartika,cakra dan candra.

Dalam rapat kerja Mahkamah Agung RI pada 2002 di Surabaya merumuskan 10 prinsip pedoman perilaku yang wajib dilaksanakan Hakim. MA menerbitkan pedoman perilaku hakim melalui surat keputusan MA. RI No.KMA/104A/SK/XII/2006tanggal 22 Desember 2006. Dan tentang pedoman perilaku hakim dengan surat keputusan Ketua MA No.215/KMA/SKXII/2007 tanggal 19 Desember 2007 berisi tentang petunjuk pelaksanaan pedoman perilaku hakim Selain itu KY telah pula menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim seluruh Indonesia seta pedoman bagi MA dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. Keputusan itu selanjutnya dituangkan dalam buku Keputusan Bersama Ketua MARI dan ketua KY RI No.047/KMA/SKB/IV/2009, dan No.02/SKB/P. KY/IV /2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tahun 2012.

Dalam buku itu jelas diuraikan, bagaimana seharusnya seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya selaku pengambil keputusan hukum dan hakim berperilaku dalam kesehariannya. Prinsip-prinsip dasar dari kode etik dan pedoman perilaku hakim itu diimplementasikan dalam sepuluh aturan perilaku, yaitu (1). berprilaku adil, (2)berperilaku jujur, (3) berperilaku arif dan bijaksana, (4) bersikap mandiri, (5) berintegritas tinggi, (6) bertanggung jawab,(7) menjunjung tinggi harga diri, (8)berdisplin tinggi, (9) berperilaku rendah hati dan, (10) bersikap profesional.

Penutup

Dalam keputusan bersama Ketua MA dan Ketua KY tersebut ditegaskan,setiap pimpinan pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh memastikan agar hakim di dalam lingkungannya mematuhi pedoman tersebut.  Pelanggaran terhadap pedoman dapat diberikan sanksi. Dan dalam menentukan sanksi yang layak harus dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran,yaitu latar belakang, tingkat keseriusan dan akibat pelanggaran terhadap lembaga peradilan ataupun pihak lain.Hakim yang diduga melakukan pelanggaran terhadap aturan pedoman itu,diperiksa Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial yang selanjutnya menyampaikan hasil putusannya kepada ketua Mahkamah Agung.

Dari uraian ini, jelas kalau seorang hakim dalam menjalankan tugas yudisial maupun dalam perilaku kesehariannya sudah diatur dalam satu aturan yang baku. Artinya, Hakim yang melakukan pelanggaran aturan dan pedoman ituadalah hakim jahat dan telah melakukan kejahatan. Seorang hakim jelas dan tegas bukan lagi seorang anak kecil yang  logika kalau disebutkan nakal. Seorang hakim juga (ternyata) adalah manusia biasa. Sehingga, Harian Waspada dalam kolom Serampang-nya, soal sebutan (kalimat)nakal itu dengan kata menggelitik: Jangan nakal-nakal ya nak, He… he… he…Akhirnya kita sarankan agar hakim yang terbukti sah dan berkuatan hukum telah melakukan pelanggaran kejahatan,pantas dikenakan sanksi berat. Hal ini untuk mempertahankan wibawa peradilan dan jabatan hakim selaku wakil Tuhan dimuka bumi.

Oleh Rizky Amanah Putra Negara Siregar

Penulis adalah Wartawan HarianWaspada Di Pematang siantar, Tulisan IniAdalah Pendapat Pribadi Penulis.

 



Tags: Kejahatan Hak  
 

Internasional

Demokrasi Yang Berbudaya...

Pada hakikatnya pilihan yang ditawarkan kepada kita y...

Benturan NU – PKI...

Ketika peristiwa tersebut tersebut meletup, NU secara...

Peta Ekonomi Sumatera Utar...

Perubahan peta kekuatan ekonomi Sumatera Utara hendak...

Orang Kaya Di Panggung Pol...

Dalam pengalaman hampir satu dasawarsa Pemilukada (la...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada