Top Stories

Menjerat Korupsi Lintas Negara
Menjerat Tindak Pidana Korporasi
Setelah Akil, Patrialis, Siapa Menyusul?
Ahok Ancam Ketua MUI Pusat
NU 91 Tahun

Opini

Bayi Terpapar Narkoba

Seorang anak bahkan bisa terpapar Narkoba sejak masih dalam kandungan jika ibunya merupakan seorang ...

Ulama Pemecah NKRI ?

Mohon WNI yang beragama Islam sadarlah, ingatlah besok, lusa kita akan kembali pada Allah SWT. Apaka...

Menjerat Korupsi Lintas Negara

Kasus korupsi nampaknya bukan hanya masalah nasional saja tapi juga masalah internasional. Perkemban...

Menjerat Tindak Pidana Korporasi

Tidak hanya pada law in the books, pada law in action pun korporasi juga telah dijadikan subjek huku...

Setelah Akil, Patrialis, Siapa Menyusul?

Perbuatan Patrialis bisa dianggap  ‘’luar bisa’’ maka sewajarnya diganjar hukuman paling berat. Sete...

Ahok Ancam Ketua MUI Pusat

Pada sidang ke-8 kasusnya, Ahok mengancam Ketua MUI Pusat dengan tuduhan memberikan kesaksian palsu....

NU 91 Tahun

Kelahiran NU 91 tahun lalu diwarnai berbagai dialog kepercayaan dan budaya sehingga menghasilkan seb...

Mimbar Jumat

Bayi Terpapar Nar...

Seorang anak bahkan bisa terpapar N...

Ulama Pemecah NKR...

Mohon WNI yang beragama Islam sadar...

Menjerat Korupsi ...

Kasus korupsi nampaknya bukan hanya...

Menjerat Tindak P...

Tidak hanya pada law in the books, ...

Lentera

Bayi Terpapar Nar...

Seorang anak bahkan bisa terpapar N...

Ulama Pemecah NKR...

Mohon WNI yang beragama Islam sadar...

Menjerat Korupsi ...

Kasus korupsi nampaknya bukan hanya...

Menjerat Tindak P...

Tidak hanya pada law in the books, ...

Lentera Ramadhan

Bayi Terpapar Nar...

Seorang anak bahkan bisa terpapar N...

Ulama Pemecah NKR...

Mohon WNI yang beragama Islam sadar...

Menjerat Korupsi ...

Kasus korupsi nampaknya bukan hanya...

Menjerat Tindak P...

Tidak hanya pada law in the books, ...

Banner
Tatkala Perawat Jaga Tertidur Pulas
Articles | Opini
Written by muhammad faisal on Thursday, 02 February 2017 06:53   
Share

Petugas jaga malam di RS, apakah itu, dokter, paramedis atau petugas lainnya, diperkenankan tidur pada jam kerjanya bila beban tugasnya memungkinkan untuk itu

Berbilang tahun lalu, manakala penulis pernah bertugas di Poliklinik Jamaah Haji di Asrama Haji Medan, almarhum Tengku Rizal Nurdin, Gubernur Sumatera Utara kala itu berkunjung ke Asrama Haji meninjau kesiapan pemberangkatan jamaah. Almarhum menyempatkan diri mengunjungi poliklinik yang petugasnya tengah sibuk melayani pemeriksaan kesehatan jamaah.

Tiba-tiba almarhum duduk di depan meja seorang perawat dan berkata: “Tolong periksakan dulu tensi saya...”, seraya menjulurkan lengan kanannya kepada perawat yang berdiri di samping meja. Dengan salah tingkah dan canggung, sang perawat melaksanakan perintah sang gubernur. Semua yang hadir saat menyaksikan dengan rasa bangga terhadap sikap sederhana yang ditunjukkan gubernur mereka.

Berita kunjungan mendadak Gubernur Jambi ke Rumah Sakit [RS] provinsi tersebut di tengah malam telah menjadi viral di media social. Karena pimpinan puncak provinsi itu menemukan petugas kesehatan tengah tugas jaga pada malam itu, tertidur pulas di ruang kerjanya. Di depan awak media elektronik yang meliput, “sang pemimpin” murka dan dilampiaskanlah kemarahannya kepada petugas jaga malam itu. Berita itu menimbulkan reaksi masyarakat dan tak urung, berbagai komentar “ditumpahkan” di media sosial. Ada yang memuji tindakan kepala daerah itu, namun tidak sedikit menyesalkannya, terutama para insan kesehatan.

 

Kualitas Rumah Sakit Pemerintah

Masyarakat di Indonesia umumnya mengeluhkan kualitas layanan di RS pemerintah. Yang mengeluh bukan saja pasien dan keluarga pasien, namun petugas medis juga mengeluh, mulai dari pimpinan RS, dokter, perawat, karyawan non medis, dan pegawai honorer. Jenis keluhannya pun bermacam-macam, tetapi umumnya berkaitan kesejahteraan yang belum terpenuhi. Acapkali kita membaca berita, petugas medis yang demo karena jasa medik tidak dibayar sampai berganti kalender, dokter spesialis mogok melayani pasien karena jasa medik tidak dibayar. Bahkan dokter spesialis tidak segan meninggalkan rumah sakit pemerintah karena merasa diperlakukan tidak manusiawi oleh oknum pemerintah di daerahnya. Sayangnya, masalah mendasar ini sampai tulisan ini dibuat, belum ada solusinya dari pihak pemerintah. Pemerintah dan masyarakat menuding petugas kesehatan tidak optimal melaksanakan tugasnya.

RS adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang dalam pelaksanaan operasionalnya padat karya, padat pakar, padat teknologi, padat manajemen dan padat masalah. Secara umum, rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta di Indonesia sangat jauh berbeda. Masyarakat menganggap dan mengalami bahwa pelayanan di rumah sakit swasta jauh lebih baik dari pada RS pemerintah. Padahal kelebihan dari RS pemerintah adalah karena milik pemerintah, berarti “toke”nya adalah pemerintah, apakah itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah kabupaten/kota.

Karena pemiliknya adalah pemerintah, maka RS pemerintah punya beberapa kelebihan, yaitu anggarannya disediakan pemerintah setiap tahun. Mulai dari pembangunan fisik, rehabilitasi dan renovasi, penyediaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan, biaya maintenance, gaji sebagian besar karyawannya ditanggung pemerintah. Kalau RS pemerintah di ibu kota provinsi yang ada fakultas kedokterannya, biasanya juga merangkap sebagai RS pendidikan. Di sini lebih banyak lagi kelebihannya, karena semua dokter ahli dan Guru Besar juga bertugas rangkap di RS di samping sebagai staf pengajar. Dalam hal ini RS pemerintah mendapat nilai ganda, karena tenaga spesialis dan sub-spesialisnya tidak harus digaji khusus oleh RS.

Demikian juga dokter peserta didik spesialis yang merupakan ujung tombak layanan spesialis bertugas full time tanpa harus digaji khusus RS. Demikian juga peserta didik calon dokter, calon perawat dan calon bidan yang melaksanakan praktek lapangan di RS tersebut, akan menambah lengkapnya pelayanan terhadap pasien, karena mereka bertugas sebagai tenaga kesehatan pelengkap membantu dokter dan perawat yang ada. Mereka menjadi tenaga pendamping yang potensial, dan bukan menjadi beban RS karena tidak digaji, bahkan sebagai salah satu sumber pemasukan dana bagi RS dari institusi pendidikan kesehatan.

Anggapan masyarakat terhadap peserta didik yang menjadikan pasien sebagai “kelinci percobaan” bagi mereka adalah tidak benar. Karena peserta didik yang bekerja di RS pendidikan senantiasa di bawah pengawasan dan bimbingan staf pengajar dan senior mereka. RS pemerintah sebagai RS pendidikan merupakan sentra penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan lainnya. Sehingga RS pemerintah memberikan kontribusinya dalam mengembangan khasanah ilmu kedokteran melalui departemen/cabang ilmu kedokteran yang ada.

RS pemerintah mempunyai akses dan link dengan RS pemerintah lainnya di berbagai sentra pendidikan kedokteran di seluruh Indonesia. Bahkan bisa juga menjalin akses ke sentra pendidikan kedokteran di luar Indonesia dalam kerjasama penelitian dan eksperimen kedokteran. Manajemen RS itu berbeda dengan manajemen instansi lainnya dalam banyak hal, utamanya dalam pembagian tugas kerja yang harus berlangsung tanpa henti siang dan malam. RS sakit tidak pernah tutup alias non stop. Jaga malam di RS adalah hal yang lumrah sejak RS ada di dunia ini.

 

Tidur Di Rumah Sakit

Petugas jaga malam di RS, apakah itu, dokter, paramedis atau petugas lainnya, diperkenankan tidur pada jam kerjanya bila beban tugasnya memungkinkan untuk itu. Mereka tidak sama dengan militer yang jaga di gardu keamanan yang tidak boleh tertidur ketika melaksanakan tugasnya.

Seorang dokter jaga UGD RS bisa saja tidur di waktu malam atau siang, bila sedang tidak ada yang harus dikerjakannya. Bisa terjadi seorang petugas medis yang jaga malam di RS hanya tidur sampai pagi. Karena tidak pasien yang masuk pada malam itu, walaupun hal ini sangat jarang terjadi. Tidak ada pelanggaran peraturan dan keanehan dalam hal ini.

Kepala daerahbertanggung jawab untuk menciptakan RS berkualitas dalam pelayanan di daerah yang dipimpinnya, karena dialah sebagai “pemilik” RS itu. Kalau kepala daerah sudah memenuhi kebutuhan operasional RS di daerahnya dan meningkatkan kesejahteraan petugas medisnya, maka kepala daerah harus mengevaluasi program kerjanya. Untuk mengevaluasi kinerja RS, kepala daerah yang bijak tentu tidak perlu “Sidak” dan murka di tengah malam kepada petugas RS. Cukup meminta laporan dari pimpinan RS tersebut.

Kunjungannya ke RS untuk menyapa pasien yang tengah dirawat dan memberikan apresiasi kepada petugas medis adalah tindakan yang elegan dan menyejukkan hati. Betapa bangganya seorang perawat menjabat tangan gubernurnya dengan senyuman berwibawa tatkala berkunjung ke ruang kerjanya. Gubernur dapat memberikan motivasi dan pesan-pesan moral dan akan diterima dengan senang hati dan rasa bangga oleh petugas medis yang ada pada saat itu. Tepukan hangat di pundak perawat dan foto bersama dengan para dokter dan perawat sebelum meninggalkan RS, akan menjadi momen indah yang tak terlupakan. Mengapa hal itu langka dilakukan oleh kepala daerah..???

Oleh Dr dr Umar Zein

Penulis adalah Mantan Kepala Dinas Kesehatan Pemprovsu.


Tags: Dr dr Umar Zein  
 

Internasional

Wirausaha Sebagai Pijar Pe...

Dalam pengembangan kewirausahaan mahasiswa, pemerinta...

Bayi Terpapar Narkoba...

Seorang anak bahkan bisa terpapar Narkoba sejak masih...

Ulama Pemecah NKRI ?...

Mohon WNI yang beragama Islam sadarlah, ingatlah beso...

Menjerat Korupsi Lintas Ne...

Kasus korupsi nampaknya bukan hanya masalah nasional ...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada