Top Stories

Menjerat Korupsi Lintas Negara
Menjerat Tindak Pidana Korporasi
Setelah Akil, Patrialis, Siapa Menyusul?
Ahok Ancam Ketua MUI Pusat
NU 91 Tahun

Opini

Bayi Terpapar Narkoba

Seorang anak bahkan bisa terpapar Narkoba sejak masih dalam kandungan jika ibunya merupakan seorang ...

Ulama Pemecah NKRI ?

Mohon WNI yang beragama Islam sadarlah, ingatlah besok, lusa kita akan kembali pada Allah SWT. Apaka...

Menjerat Korupsi Lintas Negara

Kasus korupsi nampaknya bukan hanya masalah nasional saja tapi juga masalah internasional. Perkemban...

Menjerat Tindak Pidana Korporasi

Tidak hanya pada law in the books, pada law in action pun korporasi juga telah dijadikan subjek huku...

Setelah Akil, Patrialis, Siapa Menyusul?

Perbuatan Patrialis bisa dianggap  ‘’luar bisa’’ maka sewajarnya diganjar hukuman paling berat. Sete...

Ahok Ancam Ketua MUI Pusat

Pada sidang ke-8 kasusnya, Ahok mengancam Ketua MUI Pusat dengan tuduhan memberikan kesaksian palsu....

NU 91 Tahun

Kelahiran NU 91 tahun lalu diwarnai berbagai dialog kepercayaan dan budaya sehingga menghasilkan seb...

Mimbar Jumat

Bayi Terpapar Nar...

Seorang anak bahkan bisa terpapar N...

Ulama Pemecah NKR...

Mohon WNI yang beragama Islam sadar...

Menjerat Korupsi ...

Kasus korupsi nampaknya bukan hanya...

Menjerat Tindak P...

Tidak hanya pada law in the books, ...

Lentera

Bayi Terpapar Nar...

Seorang anak bahkan bisa terpapar N...

Ulama Pemecah NKR...

Mohon WNI yang beragama Islam sadar...

Menjerat Korupsi ...

Kasus korupsi nampaknya bukan hanya...

Menjerat Tindak P...

Tidak hanya pada law in the books, ...

Lentera Ramadhan

Bayi Terpapar Nar...

Seorang anak bahkan bisa terpapar N...

Ulama Pemecah NKR...

Mohon WNI yang beragama Islam sadar...

Menjerat Korupsi ...

Kasus korupsi nampaknya bukan hanya...

Menjerat Tindak P...

Tidak hanya pada law in the books, ...

Banner
Setelah Akil, Patrialis, Siapa Menyusul?
Articles | Opini
Written by muhammad faisal on Friday, 03 February 2017 08:20   
Share

Perbuatan Patrialis bisa dianggap  ‘’luar bisa’’ maka sewajarnya diganjar hukuman paling berat. Setelah hukuman seumur hidup maka di atasnya hanya ada hukuman mati.

Nasib Patrialis Akbar bakalan seperti Akil Mochtar yang dua setengah tahun lalu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu dihukum penjara seumur hidup oleh majelis hakim Tipikor karena terbukti bersalah melakukan korupsi dalam kasus gugatan sengketa di sejumlah Pilkada.

Beratnya hukuman yang dijatuhkan terhadap Akil Mochtar ternyata tidak membuat takut Patrialis yang pekan lalu terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK ketika sedang menemani seorang wanita muda di pusat perbelanjaan kelas atas Grand Indonesia, Jakarta. OTT KPK kedua kalinya bagi ‘’pendekar’’ hukum di MK mengejutkan masyarakat. Tidak percaya namun itu nyata. Hanya saja definisi OTT patut dipertanyakan juga. Sebab, saat penangkapan tidak ada barang buktinya di tangan Patrialis.

Hukum mati

Sudah bisa dibayangkan bagaimana beratnya hukuman buat Patrialis nanti. Kalau mengikutkan hati panas, melihatnya sebagai pejabat mengerti hukum, mantan Menkumham, bahkan menjadi pengadil di lembaga hukum paling prestisius, tapi terlibat kasus korupsi atau gratifikasi dalam uji materi UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka hukuman yang patut dijatuhkan majelis hakim seringannya sama dengan hukuman Akil Mochtar plus dimiskinkan sehingga harta kekayaannya diambil negara.

Harapan masyarakat bisa lebih berat lagi, menjadi hukuman mati, mengapa demikian? Sebab, Patrialis tidak mau belajar dari kasus Akil Mochtar. Kasus kedua yang melibatkan hakim MK ini benar-benar mencoreng dan membuat citra MK hancur di mata masyarakat. Bahkan, masyarakat mendesak MK dibubarkan bila hakim-hakim konstitusi sudah tidak menghargai konstitusi, tidak lagi berkomitmen menegakkan supremasi hukum, malah melakukan kongkalikong dengan pihak yang berperkara, dengan mafia hukum, dan calo-calo perkara di MK.

Sekalipun pasal yang dikenakan pada Akil dan kini Patrialis terkait korupsi dan gratifikasi  masa hukumannya  maksimal seumur hidup, namun para hakim dan jaksa bisa saja menambah hukuman terhadap terdakwa lebih berat, menjadi hukuman mati karena beberapa faktor.

Pertama, kasus yang menjerat Patrialis tidak bisa disamakan dengan pejabat eksekutif yang juga melakukan korupsi. Ia pakar hukum, pejabat eksekutif bukan ahli hukum sehingga para koruptor yang berasal dari kalangan pejabat misalnya gubernur, bupati, walikota hukumannya terbilang ringan lima tahunan. Kedua, Patrialis bisa dijerat dengan pasal berlapis. Perbuatannya tidak hanya menodai lembaga terhormat (MK) tapi juga berdampak luas hilangnya kepercayaan masyarakat terkait penegakan kasus-kasus korupsi karena hakimnya sudah ikut bermain. Ketiga, perbuatan Patrialis membawa kerugian besar bagi rakyat. Korupsi kian marak kehidupan rakyat kian menderita, membuat rakyat kian apatis. Keempat, kondisi Indonesia sudah dalam keadaan darurat korupsi, maka perbuatan Patrialis bisa dianggap  ‘’luar bisa’’ maka sewajarnya diganjar hukuman paling berat. Setelah hukuman seumur hidup maka di atasnya hanya ada hukuman mati.

Kita mencatat, wacana vonis mati bagi koruptor pernah disampaikan eks penasihat KPK Abdullah Hehamahua. Hukuman mati untuk terpidana korupsi sudah diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), namun hanya berlaku untuk korupsi yang ‘'luar biasa'’ dalam arti jumlah kerugiannya luar biasa, pelakunya juga luar biasa. Untuk kasus Patrialis, jumlah kerugian negara dan rakyat demikian besar dan pelakunya pejabat penegak hukum tertinggi yang seharusnya menjadi panutan sehingga sudah pas dikenakan pasal hukuman mati.

Hukuman mati diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Hukuman tersebut menjadi bagian dari Pasal 2 ayat 1 yang mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan, demikian bunyi Pasal 2 ayat 2.

Yang dimaksud dengan '’keadaan tertentu'’ dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Sayangnya, ancaman hukuman mati dalam Pasal 2 ayat 2 itu sampai saat ini belum pernah didakwakan ataupun menjadi landasan vonis hakim. Hukuman maksimal untuk pelaku korupsi sampai saat ini baru hukuman seumur hidup yang dijatuhkan kepada Akil Mochtar dan sepertinya bakal diikuti Patrialis.

Siapa menyusul?

Dalam sejarah OTT KPK belum pernah pelakunya bebas, walaupun yang bersangkutan (Patrialis) membantah dan bersumpah tidak menerima uang sepeser pun dari pengusaha pengusaha daging Basuki  Hariman melalui perantara Kamaluddin. Namun bukti-bukti keterlibatan mantan politisi dari PAN itu cukup telak di mata KPK yang sebelumnya sudah melakukan OTT pada Kamaluddin dan Basuki.

Justru itu, definisi OTT KPK harusnya diubah. Tidak semuanya dinyatakan OTT karena kesannya bias. Kalau tertangkap tangan ya harusnya ada barang buktinya. Oleh karena itu, OTT pas untuk tersangka Kamaluddin dan Basuki Hariman, sementara untuk Patrialis cukup disebut ditangkap, diciduk, didor (kalau melawan), atau digelandang ke KPK sesuai faktanya saja.

Tersangka Patrialis ada kesamaan dengan Akil. Sama-sama membantah, dan menyatakan sikapnya akan menuntut keadilan (banding) sampai ke tuhan segala karena merasa tak bersalah. Orang-orang seperti Patrialis dan Akil semestinya tidak lagi diberi ampun dengan menjatuhinya hukuman paling berat, yakni hukuman mati, mengapa? Karena selama ini tidak punya afek jera sama sekali. Kalau tidak, maka kita akan menyaksikan Akil dan Patrialis lainnya melakukan hal serupa, korupsi dan korupsi lagi menambah panjang daftar nama hakim terkena OTT KPK.

Cara pencegahan wajib dilakukan Ketua MK dan DPR maupun Presiden dengan melakukan tindakan preventif, memperketat proses rekrutmen yang terbuka, mempersilakan Komisi Yudisial mengawasi hakim-hakim konstitusi atau membangun pencegahan dalam internal dengan memperkuat komisi etik dan bentuk-bentuk pengawasan lainnya.

Tidak hanya di MK tapi juga di semua departemen pemerintahan wajib menerapkan pengawasan melekat (Waskat) sehingga harapan dan keinginan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur terkait pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dapat terwujud.

Kasus megakorupsi melanda semua lembaga pemerintahan bukan karena gaji dan kurangnya fasilitas pendukung. Gaji Akil, Patrialis dan Ketua DPD Irman Gusman kalau ditotal bisa seratus juta per bulan, tapi masih getol menerima suap/gratifikasi. Jadi, merebaknya kasus korupsi ini menyangkut mental bobrok, sifat rakus, terbukanya peluang, dan lemahnya penegakan hukum.***

· Oleh Sofyan Harahap

Penulis adalah Wapenjab Waspada


Tags: Sofyan Harahap  
 

Internasional

Wirausaha Sebagai Pijar Pe...

Dalam pengembangan kewirausahaan mahasiswa, pemerinta...

Bayi Terpapar Narkoba...

Seorang anak bahkan bisa terpapar Narkoba sejak masih...

Ulama Pemecah NKRI ?...

Mohon WNI yang beragama Islam sadarlah, ingatlah beso...

Menjerat Korupsi Lintas Ne...

Kasus korupsi nampaknya bukan hanya masalah nasional ...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada