Top Stories

Menjerat Korupsi Lintas Negara
Menjerat Tindak Pidana Korporasi
Setelah Akil, Patrialis, Siapa Menyusul?
Ahok Ancam Ketua MUI Pusat
NU 91 Tahun

Opini

Bayi Terpapar Narkoba

Seorang anak bahkan bisa terpapar Narkoba sejak masih dalam kandungan jika ibunya merupakan seorang ...

Ulama Pemecah NKRI ?

Mohon WNI yang beragama Islam sadarlah, ingatlah besok, lusa kita akan kembali pada Allah SWT. Apaka...

Menjerat Korupsi Lintas Negara

Kasus korupsi nampaknya bukan hanya masalah nasional saja tapi juga masalah internasional. Perkemban...

Menjerat Tindak Pidana Korporasi

Tidak hanya pada law in the books, pada law in action pun korporasi juga telah dijadikan subjek huku...

Setelah Akil, Patrialis, Siapa Menyusul?

Perbuatan Patrialis bisa dianggap  ‘’luar bisa’’ maka sewajarnya diganjar hukuman paling berat. Sete...

Ahok Ancam Ketua MUI Pusat

Pada sidang ke-8 kasusnya, Ahok mengancam Ketua MUI Pusat dengan tuduhan memberikan kesaksian palsu....

NU 91 Tahun

Kelahiran NU 91 tahun lalu diwarnai berbagai dialog kepercayaan dan budaya sehingga menghasilkan seb...

Mimbar Jumat

Bayi Terpapar Nar...

Seorang anak bahkan bisa terpapar N...

Ulama Pemecah NKR...

Mohon WNI yang beragama Islam sadar...

Menjerat Korupsi ...

Kasus korupsi nampaknya bukan hanya...

Menjerat Tindak P...

Tidak hanya pada law in the books, ...

Lentera

Bayi Terpapar Nar...

Seorang anak bahkan bisa terpapar N...

Ulama Pemecah NKR...

Mohon WNI yang beragama Islam sadar...

Menjerat Korupsi ...

Kasus korupsi nampaknya bukan hanya...

Menjerat Tindak P...

Tidak hanya pada law in the books, ...

Lentera Ramadhan

Bayi Terpapar Nar...

Seorang anak bahkan bisa terpapar N...

Ulama Pemecah NKR...

Mohon WNI yang beragama Islam sadar...

Menjerat Korupsi ...

Kasus korupsi nampaknya bukan hanya...

Menjerat Tindak P...

Tidak hanya pada law in the books, ...

Banner
Menjerat Korupsi Lintas Negara
Articles | Opini
Written by muhammad faisal on Friday, 03 February 2017 08:23   
Share

Kasus korupsi nampaknya bukan hanya masalah nasional saja tapi juga masalah internasional. Perkembangan teknologi saat ini memungkinkan pelaku korupsi bisa dengan mudah bergerak dari satu negara ke negara lain

Tindak pidana korupsi lazimnya dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain agar ia berlangsung lebih mudah dan lebih mulus. Para pihak dari praktek kejahatan itu tidak menutup kemungkinan tersebar di berbagai negara. Secara sadar dan bersama-sama, pelaku bekerja dalam sistem saling menutupi demi memuluskan misi segelintir pihak dari transaksi bernilai masif.

Kasus yang membelit mantan Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar dapat dikategorikan ke dalam praktek tindak pidana korupsi semacam itu. Tidak hanya melibatkan aktor di dalam negeri, kasus itu langsung melibatkan pelaku lintas negara dan dilakukan secara transnasional. Untuk membongkarnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun tidak bisa bekerja sendiri.

Lembaga anti rasywah itu harus menjalin kerja sama dengan lembaga sejenis di Singapura dan Kerajaan Inggris. Melalui kerja sama dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura dan Serious Fraud Office (SFO) Inggris, KPK akhirnya menetapkan Emirsyah sebagai tersangka korupsi.

Emirsyah yang memiliki rekam jejak mengesankan sebagai profesional diduga menerima uang Rp20 miliar dan barang senilai 2 juta dolar AS dari produsen mesin pesawat asal Inggris, Rolls-Royce. Suap dengan jumlah besar itu diduga digelontorkan Rolls-Royce kepada Emirsyah sebagai imbal jasa pengadaan mesin Trent 700 untuk armada pesawat Airbus dalam rentang 2005-2014 semasa ia memimpin Garuda.

Suap dilaporkan diberikan dalam bentuk uang 1,2 juta euro dan 180 ribu dolar AS, serta barang senilai 2 juta dolar AS, setara Rp26,7 miliar di Singapura dan Indonesia, termasuk mobil mewah Rolls-Royce Silver Spirit. Kita mengapresiasi pengungkapan mega skandal oleh lembaga-lembaga anti korupsi internasional itu.

Sungguh suatu pencapaian tersendiri bagi KPK yang secara proaktif mengambil bagian dalam operasi pengungkapan dan pemberantasan korupsi di level internasional. Kita mendorong KPK agar terus menjalin dan meningkatkan kerja sama pemberantasan korupsi dengan lembaga-lembaga sejenis di dunia internasional.

 

KPK Diminta Telusuri Aset

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengungkap penyamaran aset dan para pihak lain yang terlibat suap mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Itu patut dilakukan supaya penanganan perkara korupsi lintas negara bisa menimbulkan efek jera.

Hal itu dipaparkan ahli tindak pidana pencucian uang (TPPU) Universitas Trisakti Yenti Garnasih. Menurutnya, pelaku korupsi kerap menutupi kejahatannya dengan penyamaran hasil korupsi ke dalam bentuk barang atau lainnya. Karena itu, KPK harus mengungkap TPPU untuk tersangka penerima suap yang saat ini baru terungkap Rp52 miliar itu supaya penanganan korupsi lebih signifikan. Apalagi, perkara suap itu diduga dilakukan berkali-kali pada 2004-2015.

Yenti mengatakan KPK harus telusuri bagaimana pemberian suap itu, apakah cash atau transfer dan setelah itu uang suap yang diterima dikemanakan, dan untuk apa, itulah TPPU-nya. Jadi KPK harus segera sangkakan TPPU. Tidak boleh ditunda seharusnya dan sidik sekaligus.

 

Mantan anggota pansel KPK jilid IV itu juga mendesak KPK memaksimalkan pengungkapan TPPU dengan menelusuri seluruh aset hasil suap yang diterima Emirsyah supaya bisa dikembalikan ke negara, kemudian menjerat seluruh pihak yang terlibat dalam modus korupsi yang jarang terungkap ini.

Yenti menilai Emirsyah cerdik dalam menjalankan aksi menerima suap dari Rolls-Royce atas pengadaan mesin pesawat karena berupaya menghindari pengawasan KPK atau PPATK. Menerima suap di Singapura menunjukkan bahwa Emirsyah lihai menjalankan modus operandinya.

Menurut peneliti senior Indonesia Cooruption Watch Febri Hendri, KPK harus fokus pada perkara Emirsyah karena melibatkan perusahaan asing. Modus yang dilakukan Emirsyah harus menjadi cermin untuk pemberantasan korupsi di BUMN dan institusi negara.

Hendri mengatakan Korupsi BUMN banyak terjadi karena BUMN mengelola bisnis dengan nilai besar. Banyak pelaku korupsi BUMN yang belum berhasil seperti di BUMN energi dan pertambangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut aset dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ‎Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dari PT Rolls Royce. Diduga, terdapat beberapa aset yang dibeli oleh Chairman Mataharimall.com tersebut dari hasil suap proyek pengadaan mesin pesawat Garuda Indonesia dari perusahaan raksasa Rolls Royce sejak tahun 2005-2014.

Namun demikian, Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief mengatakan, pihaknya masih melacak dan merinci aset yang dimiliki Emirsyah dalam kasus dugaan ‎suap pengadaan mesin airbus milik PT Garuda Indonesia untuk nantinya menjerat dengan pasal TPPU dan asetnya masih diperiksa dan belum dihitung.

Laode juga tak menampik bahwa akan terus menelusuri keterlibatan pihak lain dalam skandal suap lintas negara tersebut. Dalam hal ini, nilai kerugian dari dugaan suap tersebut dinilai cukup besar‎. Untuk sementara KPK fokus pada masalah ini, tapi kalau orang lain yang dianggap bertanggungjawab pastilah dijadikan tersangka.

 

Korupsi Lintas Negara

KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar menjadi tersangka kasus suap pembelian pesawat Airbus A-330 bermesin Rolls-Royce. Emir diketahui menerima suap terkait pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia. Nilai suap itu lebih dari Rp 20 miliar.

Menurut Wakil Ketua Laode Syarif, ESA (Emirsyah Satar) menerima suap dari tersangka SS dalam bentuk uang dan barang, yaitu dalam bentuk uang 1,2 juta euro dan 180.000 dolar AS atau senilai Rp20 miliar.

KPK juga menemukan suap dalam bentuk barang yang diterima Emirsyah Satar. Nilai barang itu mencapai 2 juta dolar AS yang tersebar di Singapura dan Indonesia. Untuk menangani perkara ini, KPK turut bekerja sama dengan penegak hukum negara lain karena kasus korupsi ini lintas negara. Perantara suap, yakni SS, diketahui memiliki perusahaan di Singapura.

Perkara ini tergolong korupsi lintas negara atau transnasional sehingga dalam penanganan kasus ini KPK bekerja sama secara intensif dengan Serious Fraud Office (SFO) yang ada di Inggris dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapura.

KPK juga menegaskan bahwa perkara ini murni perkara individu, bukan korupsi korporasi. Oleh karena itu, PT Garuda Indonesia dilepaskan dari perkara hukum ini. Manajemen Garuda Indonesia juga menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK dalam penuntasan kasus tersebut, serta akan bersikap kooperatif dengan pihak penyidik.

KPK secara proaktif harus tetap menerapkan skema yang selama ini sudah dijalankan saat melacak seluruh pihak yang terlibat korupsi. Follow the money, follow the assets. KPK harus melacak dan menindak siapa pun yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap Emirsyah. Secara vertikal, harus diselisik para pihak yang diduga terlibat.

Mereka bisa saja atasan ataupun bawahan Emirsyah. Secara horizontal, seluruh kolega dan mitra transaksi yang memungkinkan skandal itu berlangsung pun tidak boleh lolos. Korupsi, di dalam maupun luar negeri, jelas praktek yang sama-sama busuk. Kita tidak akan pernah lelah mendukung KPK agar terus memberantas praktik jahat itu di mana pun ia berlangsung.

Laode mengingatkan bahwa otoritas penegak hukum berbeda yurisdiksi dapat bekerja sama saling membantu mengungkap praktek korupsi lintas negara dan KPK memiliki mata dan telinga yang tersebar di banyak negara.

Modus operandi yang dilakukan koruptor selama ini menggunakan yurisdiksi lintas negara untuk melakukan transaksi, menyembunyikan hasil kejahatan dan sebagai tempat persembunyian yang aman dari penegak hukum. Saat ini hal tersebut telah menjadi perhatian KPK.

Kasus korupsi nampaknya bukan hanya masalah nasional saja tapi juga masalah internasional. Perkembangan teknologi saat ini memungkinkan pelaku korupsi bisa dengan mudah bergerak dari satu negara ke negara lain. Selain itu, kemajuan teknologi juga mempermudah berpindahnya aset hasil korupsi dari satu negara ke negara lain.

Korupsi sudah menjadi kejahatan lintas negara. Pada kenyataannya tidak ada satu negara pun yang bisa menyelesaikan kasus korupsi lintas negara tersebut sendirian. Karena itu diperlukan adanya kerja sama hukum antar negara atau secara internasional.

Oleh Normansyah, SE, M.Si

Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi UNA Kisaran.

 



Tags: Normansyah  SE  M.Si  
 

Internasional

Wirausaha Sebagai Pijar Pe...

Dalam pengembangan kewirausahaan mahasiswa, pemerinta...

Bayi Terpapar Narkoba...

Seorang anak bahkan bisa terpapar Narkoba sejak masih...

Ulama Pemecah NKRI ?...

Mohon WNI yang beragama Islam sadarlah, ingatlah beso...

Menjerat Korupsi Lintas Ne...

Kasus korupsi nampaknya bukan hanya masalah nasional ...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada