Opini

Pastikan Untuk Kebutuhan Jamaah Haji Seperti Hotel

Presiden Joko Widodo menginginkan dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa diinvestasikan untuk p...

Pajak, Utang Dan Swasta Asing

Pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan pemerintah saat ini sudah tepat. Sayangnya volume pe...

Merawat Ingatan Tentang Sultan Aceh

Upaya-upaya untuk menyambut inspirasi dari Sultan Aceh itu yang mesti diterjemahkan oleh angkatan se...

Perda Halal: Harapan & Tantangan

Kelahiran Perda ini bisa disebut pada berada pada masa transisi, yakni antara menjelang keberlakukan...

Agama Dan Perilaku Modernitas

Tidak mungkin wahyu yang harus menyesuaikan diri dengan modernitas. Sebaliknya, modernitas yang har...

Polemik Dana Haji

Pengelolaan dana haji itu harus mematuhi prinsip syariah, artinya untuk kepastian hukum di luar prin...

Kemiskinan Di Indonesia

Kebijakan pemerintah yang salah mengatur negara dan anggaran, perilaku pribadi orang miskin, pertamb...

Mimbar Jumat

Pastikan Untuk Ke...

Presiden Joko Widodo menginginkan d...

Pajak, Utang Dan ...

Pembangunan infrastruktur yang seda...

Merawat Ingatan T...

Upaya-upaya untuk menyambut inspira...

Perda Halal: Hara...

Kelahiran Perda ini bisa disebut pa...

Lentera

Pastikan Untuk Ke...

Presiden Joko Widodo menginginkan d...

Pajak, Utang Dan ...

Pembangunan infrastruktur yang seda...

Merawat Ingatan T...

Upaya-upaya untuk menyambut inspira...

Perda Halal: Hara...

Kelahiran Perda ini bisa disebut pa...

Lentera Ramadhan

Pastikan Untuk Ke...

Presiden Joko Widodo menginginkan d...

Pajak, Utang Dan ...

Pembangunan infrastruktur yang seda...

Merawat Ingatan T...

Upaya-upaya untuk menyambut inspira...

Perda Halal: Hara...

Kelahiran Perda ini bisa disebut pa...

Banner
Pajak, Utang Dan Swasta Asing
Articles | Opini
Written by muhammad faisal on Tuesday, 08 August 2017 09:14   
Share

Pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan pemerintah saat ini sudah tepat. Sayangnya volume pembangunannya terlalu besar sehingga tidak sebanding dengan kekuatan biaya yang diperlukan. Dari pembangunan infrastruktur inilah nantinya Indonesia akan terlepas dari masalah perekonomian yang terus mengancam. Masalah pengangguran, kemiskinan, kemelaratan,

infrastruktur.

Belum lagi pertambahan penduduk yang setiap hari bertambah yang menambah jumlah kebutuhan hidup. Kebutuhan bahan pokok tidak bisa selamanya bergantung dari impor. Kemandirian itu harus diciptakan. Sebab itu siapapun ia harus mendukung upaya pemerintah membangun infrastruktur bagi kepentingan anak cucu masa depan. Ya, pembangunan yang berlangsung bukan untuk mereka yang hidup saat ini tapi untuk kehidupan generasi bangsa masa mendatang.

Awalnya pembangunan dibiayai oleh penerimaan negara dari pajak. Tapi entah kenapa target penerimaan pajak tidak pernah tercapai sehingga kebutuhan biaya untuk pembangunan tak tercukupi. Apakah target penerimaan yang ditetapkan terlalu tinggi. Atau karena basis pajak terlalu rendah yang disebabkan oleh pendapatan rendah atau kesenjangan pendapatan kaya dan miskin terlalu tajam atau karena ketidakjujuran wajib pajak dan petugas pajak dsb. Banyak faktor penyebabnya.

Tiap tahun pemerintah menaikan target penerimaan pajak. Tapi tidak pernah tercapai.

Kemungkinan besar target penerimaan pajak dinaikan oleh pemerintah karena kebutuhan negara terus meningkat. Tapi persentase kenaikan target ini tak sebanding dengan persentase kenaikan pendapatan sehingga ia tidak tercapai. Dari tahun ketahun secara absolut penerimaan pajak memang terus naik. Namun targetnya tidak tercapai. Tidak tercapainya target ini terjad sejak beberapa tahun terakhir ini.

Tabel menjelaskan tiap tahun persentase penerimaan terus menurun dan kurang penerimaan terus naik. Keadaan ini mengganggu anggaran belanja negara (APBN) sampai terhambatnya pembangunan yang direncanakan. Perekonomian menjadi stagnan. Pemerintah hanya sibuk dengan upaya mempertahan stabilitas ekonomi, inflasi dan nilai tukar rupiah/devisa. Tenaga dan waktu terserap ke sini.

Berbagai upaya terus dilakukan baik dengan intensifikasi maupun dengan ekstensifikasi perpajakan sampai diadakannya tax amnesty. Namun semuanya tidak mencapai target termasuk penerimaan dari tax amnesty. Kemudian pemerintah pun melacak uang warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri karena menghindari pajak. Namun hasilnya juga belum diberitakan.

Dalam APBN P 2017 target penerimaan negara total sebesar Rp1.736,1 triliun. Dari jumlah ini penerimaan dari pajak ditargetkan sebesar Rp1.472,2 triliun. Apakah kali ini target akan bisa tercapai atau tidak kita lihat saja nanti. Tapi jelas penerimaan dan belanja negara masih bergantung dari pajak (Rp1472,2 triliun). Sisanya dari PNBP (Rp260,2 triliun) dan hibah (Rp3,1  riliun).

Sebagai faktor penyeimbang antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah melakukan defisit anggaran sebesar Rp397,2 triliun. Sebab itu sebaiknya pemerintah mendapatkan sumber lain karena jika pajak terus dikejar sebagai sumber penerimaan utama dikhawatirkan stabilitas ekonomi akan terganggu, inflasi meningkat, beban rakyat semakin berat.

Keterbatasan penerimaan negara dari pajak mendorong pemerintah terus menambah utang. Penerimaan pajak terbatas dan pembangunan bervolume besar dan tak dapat ditunda dimana akhirnya pemerintah melakukan utang. Kelihatannya ini alasan formal tapi sebenarnya langkah mengambil utang memang disengaja. Pemerintah mengambil kebijakan pembangunan dengan utang. Ini banyak dilakukan dinegara lain tapi ekonomi mereka berbeda dengan Indonesia. Mereka sudah berada dibatas atas.

Sebenarnya kebijakan mengambil utang dalam membangun infrastruktur tidak tepat. Mengapa demikian. Infrastruktur tidak segera bisa mendatangkan penghasilan yang bisa membayar utang. Ia memerlukan waktu panjang dalam pembangunannya dan memerlukan dana besar dalam pembiayaannya serta lambat dalam mendapatkan manfaatnya. Berbeda dengan pembangunan yang segera bisa mengembalikan utang yang disebut dengan quick yielding proyect. Ini salah satu sebab yang diributkan rakyat. Rakyat tidak melarang pemerintah berutang. Tapi lambatnya proyek infrasturktur itu mengembalikan utang dan besar utang yang sudah diatas kemampuan riil perekonomian menjadi sebab rakyat mulai berbicara. Rakyat khawatir pembangunan yang berjalan bernuansa politik.

Sampai Juli 2017 utang negara sudah mencapai Rp4.274 triliun atau setara dengan hutang perkapita penduduk Indonesia Rp16

juta. Kenaikan ini sangat terasa dalam kurun waktu 2 atau 3 tahun belakangan ini. Utang perkapita jauh di atas upah minimum yang berkisar antara Rp1,5 juta sampai Rp3 juta rupiah perbulan. Atau jauh di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang besarnya Rp4,5 juta perbulan. Utang perkapita dibanding dengan pendapatan rakyat sudah melampaui batas. Besarnya utang akhirnya pasti memberatkan perekonomian rakyat. Apalagi jika pemerintah mengejar pajak pribadi/perorangan untuk mengatasi ketekoran.

Rakyatpun tidak melarang pemerintah memburu pajak pribadi/perorangan jika kesenjangan pendapatan telah diselesaikan dahulu. Taklah mungkin pajak pribadi diburu sementara kesenjangan pendapatan masih berjalan dan pendapatan rata rata rakyat masih rendah. Pemerintah harus menyadari 0,02 persen penduduk Indonesia yang berjumlah 257 juta jiwa dan besar utang yang sudah diatas kemampuan riil perekonomian menjadi sebab rakyat mulai berbicara. Rakyat khawatir pembangunan yang berjalan bernuansa politik.

Sampai Juli 2017  tang negara sudah mencapai Rp4.274 triliun atau setara dengan utang perkapita penduduk Indonesia Rp16 juta. Kenaikan ini sangat terasa dalam kurun waktu 2 atau 3 tahun belakangan ini. Utang perkapita jauh di atas upah minimum yang berkisar antara Rp1,5 juta sampai Rp3 juta rupiah perbulan. Atau jauh di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang besarnya Rp4,5 juta perbulan. Utang perkapita dibanding dengan pendapatan rakyat sudah melampaui batas. Besarnya utang akhirnya pasti memberatkan perekonomian rakyat. Apalagi jika pemerintah mengejar pajak pribadi/perorangan untuk mengatasi ketekoran.

Rakyatpun tidak melarang pemerintah memburu pajak pribadi/perorangan jika kesenjangan pendapatan telah diselesaikan dahulu. Taklah mungkin pajak pribadi diburu sementara kesenjangan pendapatan masih berjalan dan pendapatan rata rata rakyat masih rendah.Pemerintah harus menyadari 0,02 persen penduduk Indonesia yang berjumlah 257 juta jiwamenguasai Rp3.100 triliun (25 persen) dari PDB yang berjumlah Rp12.406,8 triliun. Sungguh pincang bukan.

Namun pemerintah mengklaim bahwa rasio utang Indonesia masih tergolong rendah.

Baru sebesar 28,6 persen dari PDB dan ini jauh lebih rendah dari negara tetangga atau negara besar lainnya seperti Amerika Serikat, Jepang dan Jerman. Kebiasaan pemerintah yang suka membanding-bandingkan Indonesia dengan negara lain tentang rendahnya penerimaan pajak pribadi di Indonesia dan masih rendahnya rasio utang Indonesia tidak dapat diterima karena kondisi ekonomi tiap negara adalah berbeda. Di satu sisi pemerintah benar tapi di sisi lain tentang kemajuan negara tetangga dan negara maju (Amerika Serikat, Jepang dan Jerman) tidak disebutkan.

Dari uraian di atas maka membiayai pembangunan infrastruktur dari penerimaan

pajak dan utang sudah terlalu berat. Jangan jangan pembangunan akan tersendat. Sebab itu pemerintah masih memiliki pilihan lain yaitu memanfatkan investor asing dan negara sahabat untuk ikut membiayai pembangunan di Indonesia baik pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur. Tapi inipun harus hati hati agar sumberdaya alam Indonesia tidak dikuasai asing dan lenyapnya ekonomi rakyat dari bumi Indonesia.

Sebab itu memperkenalkan pembangunan ekonomi Indonesia ke mancanegara harus dilakukan. Indonesia perlu mengundang investor asing untuk berinvestasi (investasi riil) di Indonesia. Tapi tidak pula karena kita butuh negara ini sampai terjual. Sebab itu mengundang masuk investor asing lebih baik daripada mengundang masuk negara sahabat. Negara sahabat banyak akalnya. Pembangunan Indonesia diawali dengan pajak, dilanjutkan dengan utang dan akhirnya dengan swasta asing. Bagaimana akhirnya nanti. Inilah dia irama pembangunan.


 



 

Internasional

Rebut Medali Sebanyaknya J...

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memi...

Pastikan Untuk Kebutuhan J...

Presiden Joko Widodo menginginkan dana haji yang ters...

Pajak, Utang Dan Swasta As...

Pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan pemer...

Merawat Ingatan Tentang Su...

Upaya-upaya untuk menyambut inspirasi dari Sultan Ace...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada