Top Stories

Jokowi Di Antara Lagu Ariel & Iwan Fals
Peran Ulama Aceh

Pendidikan pada dayah (yang memproduksi ulama) tidak kalah saing dengan sekolah dan universitas. Karena manusia yang dididik dan diajarkan di dayah adalah generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet ulama Mendefinisikan arti ulama di Aceh sebenarnya bukan perkara mudah, karena masing- masing orang berbeda. Dari beberapa literatur yang kita telaah, secara praktis dan khusus di Aceh, yang dimaksudkan ulama boleh saja ulama pemerintahan (yaitu lembaga struktural pemerintahan/MPU Aceh), ulama Darussalam (kampus), atau ulama dayah (ulama dayah bisa digolongkan organisasi keulamaan di Aceh seperti HUDA dan MUNA). MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh adalah mitra kerja pemerintah Aceh merumuskan fatwa-fatwa hukum berkenaan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat. Uniknya, mereka terdiri dari ulama yang berbeda haluan pemikiran. Hal ini disebabkan dalam tubuh MPU terdiri dari unsur akademisi kampus dan dayah di Aceh. Disinyalir fatwa-fatwa yang dikeluarkan MPU lebih berafiliasi dari pola pikir ulama kedayahan, terutama menyangkut masalah “aliran sesat.” Hal ini pun dapat ditilik dari lahirnya Fatwa No. 9 Tahun 2014, yang menyudutkan kaum Salafi yang ada di Aceh. Akibatnya kaum Salafi pun “unjuk rasa” dan tak mau kena “fitnah”.

Media Massa Pascapelantikan Jokowi

Sebelumnya media dikendalikan oleh negara dan penguasa, sedangkan saat ini negara dan penguasa yang dikendalikan oleh media. Perbedaan keduanya terletak pada mekanisme kontrol dan pengendalian. Demokrasi terasa hampa tanpa media, begitu juga dengan pemilihan presiden yang lalu terasa hampa tanpa kampanye dan berita-berita yang dimunculkan di media massa, khususnya televisi. Akhirnya berkat iklan politik dan berita yang positif di televisi, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memenangkan pemilihan presiden tahun 2014. Dibandingkan dengan media massa lainnya (radio, surat kabar, majalah, buku, dan sebagainnya), televisi merupakan gabungan dari media dengar dan gambar yang bergerak, dengan jangkauannya yang luas serta cepat. Karena itu, televisi begitu berperan dalam urusan politik apalagi menjual “dagangan“ kampanye. Dalam hal ini televisi memiliki kemampuan mengonstruksi wacana hingga ideologi setiap orang yang menontonnya. Karena kemampuan siarannya itulah televisi menjadi sumber primer untuk sosilaisasi (kampanye) dan informasi bagi masyarakat.

Janji Pemimpin Baru

Meskipun presiden Jokowi baru saja memimpin republik ini, tetapi ingatan rakyat terhadap janji-janji pemimpinnya tersebut masihlah terus melekat kuat.Negara Republik Indonesia telah resmi memiliki pemimpin baru. Setelah melalui proses panjang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 yang melelahkan, akhirnya presiden ketujuh, Joko Widodo dan wakil presiden kedua belas, Jusuf Kalla dilantik dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian, tongkat estafet kepemimpinan negeri ini pun telah beralih dari Susilo Bambang Yudhoyono kepada Jokowi dalam memimpin republik ini pada kurun waktu 2014-2019. Sebelumnya, Jokowi yang telah mencatatkan diri sebagai presiden ketujuh hasil dari pemilihan langsung oleh rakyat, mampu mengungguli rivalnya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Kini, berbagai harapan besar pun disematkan di pundak Jokowi dalam membangun negeri ini dan melanjutkan suksesi kepemimpinan sebelumnya. Tetapi, dengan pengalaman yang hanya sebagai kepala daerah di Solo dan DKI Jakarta, mampukah Jokowi mewujudkan visi dan isinya sewaktu pada masa kampanye?

Peran Kesejarahan Nahdlatul Ulama

Prestasi kesejarahan yang telah digagas NU pada masa lalu hendaknya jangan hanya tinggal sebagai nostalgia kesejarahan akan tetapi harus terus muncul dalam setiap momen perubahan sosial.Setiap terjadi kasus-kasus besar di Indonesia dalam kaitan hubungan beragama, berbangsa dan bernegara biasanya para pengamat menunggu respons dari Nahdlatul Ulama (NU). Hal itu menandakan bahwa peranan NU yang asalnya perkumpulan orang-orang desa yang jauh dari hiruk pikuk kehidupan masyarakat urban selalu dinantikan orang. NU lahir pada 16 Rajab 1344 H bersamaan dengan 31 Januari 1926. Lahirnya NU ditandai berbagai perkembangan politik baik di dalam maupun luar negeri antara lain Kongres Khilafat di Mesir sebagai dampak Gerakan Mustafa Kemal di Turki, Kongres Al Islam di Cianjur, kebijakan pemerintahan Saudi yang akan membongkar situs-situs kesejarahan Islam. Sementara itu, pada awal abad 20 ditandai dengan terjadinya perubahan strategi kolonial Belanda yaitu dengan memperkenalkan politik etis sebagai alternatif dari tindakan kekerasan dengan senjata.

Opini

Adu Kuat Strategi Hijrah

Strategi hijrah Nabi tidak saja unggul dalam prinsip manajemen, lebih dari itu, secara aplikatif, ta...

Hijrah Dan Revolusi Mental

Perintah hijrah bukan sekadar bermakna perpindahan geografis dan fisik material, tetapi juga spiritu...

Jokowi Di Antara Lagu Ariel & Iwan Fals

Melihat luar biasanya tingkat antusiasme warga dalam pesta lautan manusia di lapangan Monas Jakarta ...

Peran Ulama Aceh

Pendidikan pada dayah (yang memproduksi ulama) tidak kalah saing dengan sekolah dan universitas. Kar...

Media Massa Pascapelantikan Jokowi

Sebelumnya media dikendalikan oleh negara dan penguasa, sedangkan saat ini negara dan penguasa yang ...

Janji Pemimpin Baru

Meskipun presiden Jokowi baru saja memimpin republik ini, tetapi ingatan rakyat terhadap janji-janji...

Peran Kesejarahan Nahdlatul Ulama

Prestasi kesejarahan yang telah digagas NU pada masa lalu hendaknya jangan hanya tinggal sebagai nos...

Mimbar Jumat

Adu Kuat Strategi...

Strategi hijrah Nabi tidak saja ung...

Hijrah Dan Revolu...

Perintah hijrah bukan sekadar berma...

Jokowi Di Antara ...

Melihat luar biasanya tingkat antus...

Peran Ulama Aceh...

Pendidikan pada dayah (yang memprod...

Lentera

Adu Kuat Strategi...

Strategi hijrah Nabi tidak saja ung...

Hijrah Dan Revolu...

Perintah hijrah bukan sekadar berma...

Jokowi Di Antara ...

Melihat luar biasanya tingkat antus...

Peran Ulama Aceh...

Pendidikan pada dayah (yang memprod...

Lentera Ramadhan

Adu Kuat Strategi...

Strategi hijrah Nabi tidak saja ung...

Hijrah Dan Revolu...

Perintah hijrah bukan sekadar berma...

Jokowi Di Antara ...

Melihat luar biasanya tingkat antus...

Peran Ulama Aceh...

Pendidikan pada dayah (yang memprod...

Banner
Makna Kesaktian Pancasila
Articles | Opini
Share
Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan peraturan hukum/ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila haruslah dicabut

Tepat tanggal 1 oktober, kita kembali memperingati hari yang sangat krusial bagi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Mungkin kini banyak yang lupa atau bahkan melupakan hari kesaktian Pancasila, sebab seiring perkembangan teknologi dan informasi yang semain pesat, kita pun seakan terbius untuk melupakan sejarah yang sangat penting sebagai wujud terbentuknya dasar negara kepulauan, Indonesia.

Peringatan Kesaktian Pancasila ini berakar pada sebuah peristiwa tanggal 30 September  1965. Konon, ini adalah awal dari Gerakan 30 September (G.30.S/PKI). Oleh pemerintah Indonesia, pemberontakan ini merupakan wujud usaha mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis.

Pada saat itu setidaknya ada enam orang Jendral dan berberapa orang lainnya dibunuh sebagai upaya kudeta. Namun, berkat kesadaran untuk mempertahankan Pancasila maka upaya tersebut mengalami kegagalan. Maka, tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila dalam sejarah Republik Indonesia.

Pancasila tentulah mengandung nilai filosofi yang sejak dahulu telah lahir dan ditumbuhkembangkan oleh nenek moyang kita. Maka, sudah sepantasnya kita harus kembali merenungkan dan menelaah kembali sudah sejauh mana penyelenggaraan serta pencapaian bangsa dan negara ini dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai pandangan hidup

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, merupakan pedoman tingkah laku bagi warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila yang telah diwariskan kepada bangsa Indonesia merupakan sari dan puncak dari sosial budaya yang senatiasa melandasi tata kehidupan sehari-hari.

Tata nilai sosial budaya yang telah berkembang dan dianggap baik, serta diyakini kebenarannya ini dijadikan sebagai pandangan hidup dan sumber nilai bagi bangsa Indonesia. Sumber nilai yang terkandung tersebut yakni, (1) keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, (2) asas kekeluargaan, (3) asas musyawarah mufakat, (4) asas gotong-royong, serta (5) asas tenggang rasa.

Dari nilai-nilai inilah kemudian lahir adanya sikap yang mengutamakan kerukunan, kehormonisan, dan kesejahteraan yang sebenarnya sudah lama dipraktekkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Pandangan hidup bagi suatu bangsa seperti Pancasila sangat penting artinya karena merupakan pegangan yang stabil agar tidak terombang-ambing oleh keadaan apapun, bahkan dalam era globalisasi kini yang semakin pesat melalui teknologi dan informasi muktahir.

Pancasila sebagai dasar negara negara digunakan sebagai dasar untuk mengatur  penyelenggaraan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hukum-keamanan. Sebagai dasar negara, Pancasila diatur dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang merupakan landasan yuridis konstitusional dan dapat disebut sebagai ideologi negara.

Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan peraturan hukum/ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila haruslah dicabut. Perwujudan Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat imperatif (mengikat) bagi; (1) penyelenggara negara, (2) lembaga kenegaraan (3) lembaga kemasyarakatan, (4) warga negara Indonesia di mana pun berada, dan (5) penduduk di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam tinjauan yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma objektif dan norma tertinggi dalam negara, serta sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, jo. Tap. MPR No.V/MPR/1973, jo. Tap. MPR No.IX/MPR/1978.

Makna Kesaktian Pancasila

Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan. Melainkan juga Pancasila dapat dikatakan sebagai sumber moralitas terutama dalam hubungan dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Pancasila mengandung berbagai makna dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara.

Makna yang pertama Moralitas, sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung pengertian bahwa negara Indonesia bukanlah negara teokrasi yang hanya berdasarkan kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara pada legitimasi religius. Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius, melainkan berdasarkan legitimasi hukum serta legitimasi demokrasi. Oleh karenanya asas sila pertama Pancasila lebih berkaitan dengan legitimasi moralitas.

Para pejabat eksekutif, anggota legislatif, maupun yudikatif, para pejabat negara, serta para penegak hukum, haruslah menyadari bahwa selain legitimasi hukum dan legitimasi demokratis yang kita junjung, juga harus diikutsertakan dengan legitimasi moral. Misalnya, suatu kebijakan sesuai hukum, tapi belum tentu sesuai dengan moral.

Salah satu contoh yang teranyar yakni gaji para pejabat penyelenggara negara itu sesuai dengan hukum, namun mengingat kondisi rakyat yang sangat menderita belum tentu layak secara moral (legitimasi moral).

Hal inilah yang membedakan negara yang berketuhanan Yang Maha Esa dengan negara teokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Tuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan bernegara.

Makna kedua Kemanusiaan, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” mengandung makna bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab, selain terkait juga dengan nilai-nilai moralitas dalm kehidupan bernegara.

Negara pada prinsipnya adalah merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia hidup secara bersama-sama dalam suatu wilayah tertentu, dengan suatu cita-cita serta prinsip-prinsip hidup demi kesejahteraan bersama.

Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan norma-norma baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya.

Oleh Karena itu, manusia pada hakikatnya merupakan asas yang bersifat fundamental dan mutlak dalam kehidupan negara dan hukum. Dalam kehidupan negara kemanusiaan harus mendapat jaminan hukum, maka hal inilah yang diistilahkan dengan jaminan atas hak-hak dasar (asas) manusia. Selain itu, asas kemanusiaan juga harus merupakan prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Makna ketiga, Keadilan. Sebagai bangsa yang hidup bersama dalam suatu negara, sudah barang tentu keadilan dalam hidup bersama sebagaimana yang terkandung dalam sila II dan V adalah merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa pada hakikatnya manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil.

Dalam pengertian hal ini juga bahwa hakikatnya manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap lingkungannya, adil terhadap bangsa dan negara, serta adil terhadap Tuhannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian senantiasa harus berdasarkan atas keadilan. Pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Makna keempat, Persatuan. Dalam sila “Persatuan Indonesia” sebagaimana yang terkandung dalam sila III, Pancasila mengandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama diantara elemen-elemen yang membentuk negara berupa suku, ras, kelompok, golongan, dan agama. Konsekuensinya negara adalah beraneka ragam tetapi tetap satu sebagaimana yang tertuang dalam slogan negara yakni Bhinneka Tunggal Ika.

Makna kelima, Demokrasi. Negara adalah dari rakyat dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara. Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung makna demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Maka nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila adalah adanya kebebasan dalam memeluk agama dan keyakinannya, adanya kebebasan berkelompok, adanya kebebasan berpendapat dan menyuarakan opininya, serta kebebasan yang secara moral dan etika harus sesuai dengan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seandainya nilai-nilai Pancasila tersebut dapat diimplementasikan sebagaimana yang terkandung di dalamnya, baik oleh rakyat biasa maupun para pejabat penyelenggara negara, niscayalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan secara nyata.

Terlebih lagi hingga kini kita selaku bangsa tentulah malu terhadap para pendiri negara yang telah bersusah payah meletakkan pondasi negara berupa Pancasila, sedangkan kita kini seakan lupa dengan tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang sangat sakti tersebut.

Perilaku KKN, kerusuhan antar sesama warga negara, ketidakadilan dan ketimpangan sosial, berebut jabatan, perilaku asusila, serta berbagai perilaku abmoral lainnya adalah segelintir perilaku yang hanya dapat merusak nilai Pancasila itu sendiri. Kini, Marilalah kita kembali junjung tinggi nilai-nilai Pancasila agar kita tetap dipandang sebagai bangsa dan negara yang beradap, beragama, beretika, dan bermoral. ***** (Andryan, SH : Penulis adalah Pemerhati Hukum Tata Negara )

 



Tags: Pancasila  
 

Internasional

Tahun Baru Hijriyah; Upaya...

Setelah mengilas balik, mengintrospeksi dan mengevalu...

Adu Kuat Strategi Hijrah...

Strategi hijrah Nabi tidak saja unggul dalam prinsip ...

Hijrah Dan Revolusi Mental...

Perintah hijrah bukan sekadar bermakna perpindahan ge...

Jokowi Di Antara Lagu Arie...

Melihat luar biasanya tingkat antusiasme warga dalam ...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada