Top Stories

Idiologi Atau Transaksi Politik?
“Menyesal” Menjadi Islam?
Teori MH370 Vs Rahasia Sang Pencipta

Sudah sebulan delapan hari berlalu, upaya pencarian yang melibatkan 26 negara pun belum mampu membuka tabir dan misteri apa yang terjadi pada 239 penumpang dan awak pesawat naas itu Sehari pasca hilangnya pesawat Malaysia (MH370) pada 8 Maret lalu, logika berpikir saya rasional pastilah mudah menemukan puing-puing atau bangkai pesawat naas itu, apakah jatuh di gunung, hutan, maupun laut. Harapan dan doa pun dipanjatkan semoga pilot dan penumpang semua selamat. Apalagi banyak negara secara spontan mengulurkan bantuannya, termasuk Indonesia. Sepekan berlalu, belum ditemukan tanda-tanda berupa keping maupun puing MH370, membuat saya prihatin. Mencari pesawat hilang dalam penerbangan dibutuhkan kecepatan, karena menyangkut keselamatan jiwa manausia di dalamnya, sekaligus mendapatkan segera data penyebabnya dari black box. Dalam hati terucap, pastilah sudah sulit menemukan penumpang selamat, jika pesawat jatuh di darat maupun laut karena tak ada bantuan dan pertolongan maupun bahan makanan.  

Koalisi & Nasib Umat Islam

Apapun koalisi yang terbentuk, kesejahteraan rakyat tetaplah bukan prioritas mereka--yang menjadi prioritas adalah mencapai kekuasaan.Akhirnya Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014 berlangsung dengan segala kecacatannya. Namun, walaupun demikian hasilnya tetap dipandang sah/legal, karena sampai saat ini belum ada pihak yang mengatakan bahwa Pileg tidak sah. Kecacatan Pemilu yang banyak itu hanya dipandang sebagai ketidakbecusan kinerja KPU. Di antara beberapa kecacatan adalah tertukarnya surat suara di 17 provinsi yang berefek Pileg ulang--KPU sudah memastikan paling lama 15 April 2014. Kecacatan ini bukanlah kasuistik, melainkan sistemik, karena sangat banyak. Kalau kasuistik pastilah jumlah kecacatannya sedikit. Atau jangan-jangan tertukarnya surat suara ini disengaja dalam rangka memenangkan partai tertentu?

Tiket Capres Parpol Islam

Kita masih ingat tahun 1999 ketika tokoh reformasi Amien Rais menggagas poros tengah. Partai politik Islam bergabung untuk menghempang partai politik nasionalis.Prediksi banyak lembaga survei yang memosisikan partai politik berbasis agama akan terlempar dari parliament threshold (PT) akhirnya tidak terbukti. Faktanya, hasil quict count (hitung cepat), membuktikan tren kenaikan perolehan suara partai politik berbasis Islam menjadi warna tersendiri pada Pemilu Legislatif 2014 ini. Jika perolehan suara sementara diakumulasikan yakni PKB, PAN, PKS, PPP dan PBB, persentase partai politik berbasis Islam ini sekitar 31,8 persen. Di tengah konflik internal partai politik berbasis Islam, hujatan pemberitaan media kepada PKS dan terbelahnya konstelasi politik di internal PPP, perolehan suara partai politik ini setidaknya menjadi modal awal umat Islam mengusung calon presiden (Capres) dari koalisi partai politik Islam.

Opini

UN Dan Kegagalan Pendidikan

Sistem pengawalan UN berlapis menunjukan ketidakpercayaan pemerintah. Jika hari ini masyarakat telah...

Strategi Kebudayaan Islam & Daerah

Banyak kebijakan makro di Indonesia, yang paling banyak mendapatkan manfaat sepertinya adalah orang-...

Idiologi Atau Transaksi Politik?

Politik transaksional adalah cikal bakal lahirnya perseteruan permanen ketika kue tidak dibagi propo...

“Menyesal” Menjadi Islam?

Konfigurasi partai bertendensi aliran Islam saat ini adalah refleksi dari sebuah kecanggungan belaka...

Teori MH370 Vs Rahasia Sang Pencipta

Sudah sebulan delapan hari berlalu, upaya pencarian yang melibatkan 26 negara pun belum mampu membuk...

Koalisi & Nasib Umat Islam

Apapun koalisi yang terbentuk, kesejahteraan rakyat tetaplah bukan prioritas mereka--yang menjadi pr...

Tiket Capres Parpol Islam

Kita masih ingat tahun 1999 ketika tokoh reformasi Amien Rais menggagas poros tengah. Partai politik...

Mimbar Jumat

UN Dan Kegagalan ...

Sistem pengawalan UN berlapis menun...

Strategi Kebudaya...

Banyak kebijakan makro di Indonesia...

Idiologi Atau Tra...

Politik transaksional adalah cikal ...

“Menyesal” Menjad...

Konfigurasi partai bertendensi alir...

Lentera

UN Dan Kegagalan ...

Sistem pengawalan UN berlapis menun...

Strategi Kebudaya...

Banyak kebijakan makro di Indonesia...

Idiologi Atau Tra...

Politik transaksional adalah cikal ...

“Menyesal” Menjad...

Konfigurasi partai bertendensi alir...

Lentera Ramadhan

UN Dan Kegagalan ...

Sistem pengawalan UN berlapis menun...

Strategi Kebudaya...

Banyak kebijakan makro di Indonesia...

Idiologi Atau Tra...

Politik transaksional adalah cikal ...

“Menyesal” Menjad...

Konfigurasi partai bertendensi alir...

Banner
Makna Kesaktian Pancasila
Articles | Opini
Share
Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan peraturan hukum/ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila haruslah dicabut

Tepat tanggal 1 oktober, kita kembali memperingati hari yang sangat krusial bagi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Mungkin kini banyak yang lupa atau bahkan melupakan hari kesaktian Pancasila, sebab seiring perkembangan teknologi dan informasi yang semain pesat, kita pun seakan terbius untuk melupakan sejarah yang sangat penting sebagai wujud terbentuknya dasar negara kepulauan, Indonesia.

Peringatan Kesaktian Pancasila ini berakar pada sebuah peristiwa tanggal 30 September  1965. Konon, ini adalah awal dari Gerakan 30 September (G.30.S/PKI). Oleh pemerintah Indonesia, pemberontakan ini merupakan wujud usaha mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis.

Pada saat itu setidaknya ada enam orang Jendral dan berberapa orang lainnya dibunuh sebagai upaya kudeta. Namun, berkat kesadaran untuk mempertahankan Pancasila maka upaya tersebut mengalami kegagalan. Maka, tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila dalam sejarah Republik Indonesia.

Pancasila tentulah mengandung nilai filosofi yang sejak dahulu telah lahir dan ditumbuhkembangkan oleh nenek moyang kita. Maka, sudah sepantasnya kita harus kembali merenungkan dan menelaah kembali sudah sejauh mana penyelenggaraan serta pencapaian bangsa dan negara ini dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai pandangan hidup

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, merupakan pedoman tingkah laku bagi warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila yang telah diwariskan kepada bangsa Indonesia merupakan sari dan puncak dari sosial budaya yang senatiasa melandasi tata kehidupan sehari-hari.

Tata nilai sosial budaya yang telah berkembang dan dianggap baik, serta diyakini kebenarannya ini dijadikan sebagai pandangan hidup dan sumber nilai bagi bangsa Indonesia. Sumber nilai yang terkandung tersebut yakni, (1) keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, (2) asas kekeluargaan, (3) asas musyawarah mufakat, (4) asas gotong-royong, serta (5) asas tenggang rasa.

Dari nilai-nilai inilah kemudian lahir adanya sikap yang mengutamakan kerukunan, kehormonisan, dan kesejahteraan yang sebenarnya sudah lama dipraktekkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Pandangan hidup bagi suatu bangsa seperti Pancasila sangat penting artinya karena merupakan pegangan yang stabil agar tidak terombang-ambing oleh keadaan apapun, bahkan dalam era globalisasi kini yang semakin pesat melalui teknologi dan informasi muktahir.

Pancasila sebagai dasar negara negara digunakan sebagai dasar untuk mengatur  penyelenggaraan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hukum-keamanan. Sebagai dasar negara, Pancasila diatur dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang merupakan landasan yuridis konstitusional dan dapat disebut sebagai ideologi negara.

Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan peraturan hukum/ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila haruslah dicabut. Perwujudan Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat imperatif (mengikat) bagi; (1) penyelenggara negara, (2) lembaga kenegaraan (3) lembaga kemasyarakatan, (4) warga negara Indonesia di mana pun berada, dan (5) penduduk di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam tinjauan yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma objektif dan norma tertinggi dalam negara, serta sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, jo. Tap. MPR No.V/MPR/1973, jo. Tap. MPR No.IX/MPR/1978.

Makna Kesaktian Pancasila

Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan. Melainkan juga Pancasila dapat dikatakan sebagai sumber moralitas terutama dalam hubungan dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Pancasila mengandung berbagai makna dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara.

Makna yang pertama Moralitas, sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung pengertian bahwa negara Indonesia bukanlah negara teokrasi yang hanya berdasarkan kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara pada legitimasi religius. Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius, melainkan berdasarkan legitimasi hukum serta legitimasi demokrasi. Oleh karenanya asas sila pertama Pancasila lebih berkaitan dengan legitimasi moralitas.

Para pejabat eksekutif, anggota legislatif, maupun yudikatif, para pejabat negara, serta para penegak hukum, haruslah menyadari bahwa selain legitimasi hukum dan legitimasi demokratis yang kita junjung, juga harus diikutsertakan dengan legitimasi moral. Misalnya, suatu kebijakan sesuai hukum, tapi belum tentu sesuai dengan moral.

Salah satu contoh yang teranyar yakni gaji para pejabat penyelenggara negara itu sesuai dengan hukum, namun mengingat kondisi rakyat yang sangat menderita belum tentu layak secara moral (legitimasi moral).

Hal inilah yang membedakan negara yang berketuhanan Yang Maha Esa dengan negara teokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Tuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan bernegara.

Makna kedua Kemanusiaan, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” mengandung makna bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab, selain terkait juga dengan nilai-nilai moralitas dalm kehidupan bernegara.

Negara pada prinsipnya adalah merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia hidup secara bersama-sama dalam suatu wilayah tertentu, dengan suatu cita-cita serta prinsip-prinsip hidup demi kesejahteraan bersama.

Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan norma-norma baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya.

Oleh Karena itu, manusia pada hakikatnya merupakan asas yang bersifat fundamental dan mutlak dalam kehidupan negara dan hukum. Dalam kehidupan negara kemanusiaan harus mendapat jaminan hukum, maka hal inilah yang diistilahkan dengan jaminan atas hak-hak dasar (asas) manusia. Selain itu, asas kemanusiaan juga harus merupakan prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Makna ketiga, Keadilan. Sebagai bangsa yang hidup bersama dalam suatu negara, sudah barang tentu keadilan dalam hidup bersama sebagaimana yang terkandung dalam sila II dan V adalah merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa pada hakikatnya manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil.

Dalam pengertian hal ini juga bahwa hakikatnya manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap lingkungannya, adil terhadap bangsa dan negara, serta adil terhadap Tuhannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian senantiasa harus berdasarkan atas keadilan. Pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Makna keempat, Persatuan. Dalam sila “Persatuan Indonesia” sebagaimana yang terkandung dalam sila III, Pancasila mengandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama diantara elemen-elemen yang membentuk negara berupa suku, ras, kelompok, golongan, dan agama. Konsekuensinya negara adalah beraneka ragam tetapi tetap satu sebagaimana yang tertuang dalam slogan negara yakni Bhinneka Tunggal Ika.

Makna kelima, Demokrasi. Negara adalah dari rakyat dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara. Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung makna demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Maka nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila adalah adanya kebebasan dalam memeluk agama dan keyakinannya, adanya kebebasan berkelompok, adanya kebebasan berpendapat dan menyuarakan opininya, serta kebebasan yang secara moral dan etika harus sesuai dengan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seandainya nilai-nilai Pancasila tersebut dapat diimplementasikan sebagaimana yang terkandung di dalamnya, baik oleh rakyat biasa maupun para pejabat penyelenggara negara, niscayalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan secara nyata.

Terlebih lagi hingga kini kita selaku bangsa tentulah malu terhadap para pendiri negara yang telah bersusah payah meletakkan pondasi negara berupa Pancasila, sedangkan kita kini seakan lupa dengan tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang sangat sakti tersebut.

Perilaku KKN, kerusuhan antar sesama warga negara, ketidakadilan dan ketimpangan sosial, berebut jabatan, perilaku asusila, serta berbagai perilaku abmoral lainnya adalah segelintir perilaku yang hanya dapat merusak nilai Pancasila itu sendiri. Kini, Marilalah kita kembali junjung tinggi nilai-nilai Pancasila agar kita tetap dipandang sebagai bangsa dan negara yang beradap, beragama, beretika, dan bermoral. ***** (Andryan, SH : Penulis adalah Pemerhati Hukum Tata Negara )

 



Tags: Pancasila  
 

Internasional

Universitas Dan MEA 2015...

Sudah waktunya agar lembaga penelitian mengalihkan ka...

UN Dan Kegagalan Pendidika...

Sistem pengawalan UN berlapis menunjukan ketidakperca...

Strategi Kebudayaan Islam ...

Banyak kebijakan makro di Indonesia, yang paling bany...

Idiologi Atau Transaksi Po...

Politik transaksional adalah cikal bakal lahirnya per...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada