Top Stories

Politik RUU Pemilukada

Pemilukada oleh DPRD seolah merupakan bagian integral dari perwujudan sila ke empat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.Kemenangan kubu Koalisi Merah Putih dalam voting Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (UU Pemilukada), merupakan antiklimaks perkembangan demokrasi di Indonesia. Partai Demokrat (PD) memainkan politik poco-poco, atau malah politik undur-undur. PD ibarat hanya bisa memainkan shadow boxing politics. Giliran saatnya maju ke pertempuran riil dan mendapat dukungan tanpa reserve dari kubu pengusung Pemilukada langsung (PDI Perjuangan,PKB, dan Hanura) justru walk-out meninggalkan gelanggang. Tidak salah kiranya bila sikap PD tersebut diinterpretasikan sebagai ekspresi sikap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang peragu. Publik tentu kian mengamininya, melalui drama politik di rapat paripurna DPR RI yang digelar pada 25 September 2014 dan baru selesai 26 September 2014 dini hari itu.

Kesan Dari Pengesahan UU Pemilukada
Pusat Pertumbuhan Wilayah Barat Aceh
Kurikulum 2013; Harapan Dan Kenyataan

Pandangan pesimis para tenaga pendidik merupakan tantangan awal penerapan kurikulum 2013. Mindset ini bukan tidak beralasan mengingat terlalu seringnya pergantian kurikulum di negara kitaBerlakunya Kurikulum 2013 secara serentak untuk  setiap satuan pendidikan pada tahun ajaran 2014/2015 merupakan langkah awal pemerintah dalam proses perbaikan pendidikan di masa mendatang. Kurikulum 2013 bukanlah kurikulum baru tetapi penyempurnaan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pengembangan kurikulum merupakan salah satu cara untuk mengatasi persoalan pendidikan dari berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Berdasarkan analisis hasil PISA 2009, ditemukan bahwa dari enam level kemampuan yang dirumuskan di dalam studi PISA, hampir semua peserta didik Indonesia hanya mampu menguasai pelajaran sampai level tiga saja. Sementara negara lain yang terlibat dalam studi ini banyak yang mencapai level empat, lima, dan enam.

Sama Rata Sama Rasa

Partai Komunis Indonesia sudah dibubarkan dan terlarang di Indonesia, tetapi paham komunis tetap saja dapat menyusup dan berkembang di dalam masyarakat.Di era 80-an, setiap akhir bulan September ada suatu hal yang saya tunggu-tunggu dan mungkin juga sebagian besar rakyat Indonesia, yakni pemutaran film G30S/PKI yang ditayangkan di televisi. Pada saat itu, media informasi visual dan hiburan hanya TVRI, jadi film mengenai pembantaian tujuh jenderal itu merupakan tontonan fenomenal. Film itu pertama kali saya saksikan di layar lebar pada tahun 1982 karena siswa diwajibkan untuk menontonnya. Tepatnya siswa sekolah Yayasan Pendidikan Harapan  pada saat itu mendapat lokasi di bioskop Astanaria (sekarang Ramayana-Peringgan). Film yang menceritakan tentang pemberontakan partai komunis terhadap pemerintah di tahun 1965 itu banyak menampilkan adegan seram karena berlatar penculikan dan penyiksaan.

Opini

Orang Kaya Di Panggung Politik

Dalam pengalaman hampir satu dasawarsa Pemilukada (langsung), partai lazimnya hanya tertarik membica...

Terimakasih Ala Jokowi

Jokowi ke depan sebenarnya merefleksikan pemerintahan Jokowi rasa Mega (Wati). Itu sudah terlihat da...

Politik RUU Pemilukada

Pemilukada oleh DPRD seolah merupakan bagian integral dari perwujudan sila ke empat Pancasila, “Kera...

Kesan Dari Pengesahan UU Pemilukada

Faktor KMP serta PDIP, dan Jokowi yang mengeluarkan pendapat kiranya sulit disanggah sebagai pemicu ...

Pusat Pertumbuhan Wilayah Barat Aceh

Sindiran tentang orang digigit ular atau diseruduk babi mulai kurang kontekstual dengan perkembangan...

Kurikulum 2013; Harapan Dan Kenyataan

Pandangan pesimis para tenaga pendidik merupakan tantangan awal penerapan kurikulum 2013. Mindset in...

Sama Rata Sama Rasa

Partai Komunis Indonesia sudah dibubarkan dan terlarang di Indonesia, tetapi paham komunis tetap saj...

Mimbar Jumat

Orang Kaya Di Pan...

Dalam pengalaman hampir satu dasawa...

Terimakasih Ala J...

Jokowi ke depan sebenarnya mereflek...

Politik RUU Pemil...

Pemilukada oleh DPRD seolah merupak...

Kesan Dari Penges...

Faktor KMP serta PDIP, dan Jokowi y...

Lentera

Orang Kaya Di Pan...

Dalam pengalaman hampir satu dasawa...

Terimakasih Ala J...

Jokowi ke depan sebenarnya mereflek...

Politik RUU Pemil...

Pemilukada oleh DPRD seolah merupak...

Kesan Dari Penges...

Faktor KMP serta PDIP, dan Jokowi y...

Lentera Ramadhan

Orang Kaya Di Pan...

Dalam pengalaman hampir satu dasawa...

Terimakasih Ala J...

Jokowi ke depan sebenarnya mereflek...

Politik RUU Pemil...

Pemilukada oleh DPRD seolah merupak...

Kesan Dari Penges...

Faktor KMP serta PDIP, dan Jokowi y...

Banner
Makna Kesaktian Pancasila
Articles | Opini
Share
Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan peraturan hukum/ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila haruslah dicabut

Tepat tanggal 1 oktober, kita kembali memperingati hari yang sangat krusial bagi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Mungkin kini banyak yang lupa atau bahkan melupakan hari kesaktian Pancasila, sebab seiring perkembangan teknologi dan informasi yang semain pesat, kita pun seakan terbius untuk melupakan sejarah yang sangat penting sebagai wujud terbentuknya dasar negara kepulauan, Indonesia.

Peringatan Kesaktian Pancasila ini berakar pada sebuah peristiwa tanggal 30 September  1965. Konon, ini adalah awal dari Gerakan 30 September (G.30.S/PKI). Oleh pemerintah Indonesia, pemberontakan ini merupakan wujud usaha mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis.

Pada saat itu setidaknya ada enam orang Jendral dan berberapa orang lainnya dibunuh sebagai upaya kudeta. Namun, berkat kesadaran untuk mempertahankan Pancasila maka upaya tersebut mengalami kegagalan. Maka, tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila dalam sejarah Republik Indonesia.

Pancasila tentulah mengandung nilai filosofi yang sejak dahulu telah lahir dan ditumbuhkembangkan oleh nenek moyang kita. Maka, sudah sepantasnya kita harus kembali merenungkan dan menelaah kembali sudah sejauh mana penyelenggaraan serta pencapaian bangsa dan negara ini dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai pandangan hidup

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, merupakan pedoman tingkah laku bagi warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila yang telah diwariskan kepada bangsa Indonesia merupakan sari dan puncak dari sosial budaya yang senatiasa melandasi tata kehidupan sehari-hari.

Tata nilai sosial budaya yang telah berkembang dan dianggap baik, serta diyakini kebenarannya ini dijadikan sebagai pandangan hidup dan sumber nilai bagi bangsa Indonesia. Sumber nilai yang terkandung tersebut yakni, (1) keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, (2) asas kekeluargaan, (3) asas musyawarah mufakat, (4) asas gotong-royong, serta (5) asas tenggang rasa.

Dari nilai-nilai inilah kemudian lahir adanya sikap yang mengutamakan kerukunan, kehormonisan, dan kesejahteraan yang sebenarnya sudah lama dipraktekkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Pandangan hidup bagi suatu bangsa seperti Pancasila sangat penting artinya karena merupakan pegangan yang stabil agar tidak terombang-ambing oleh keadaan apapun, bahkan dalam era globalisasi kini yang semakin pesat melalui teknologi dan informasi muktahir.

Pancasila sebagai dasar negara negara digunakan sebagai dasar untuk mengatur  penyelenggaraan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hukum-keamanan. Sebagai dasar negara, Pancasila diatur dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang merupakan landasan yuridis konstitusional dan dapat disebut sebagai ideologi negara.

Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan peraturan hukum/ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila haruslah dicabut. Perwujudan Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat imperatif (mengikat) bagi; (1) penyelenggara negara, (2) lembaga kenegaraan (3) lembaga kemasyarakatan, (4) warga negara Indonesia di mana pun berada, dan (5) penduduk di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam tinjauan yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma objektif dan norma tertinggi dalam negara, serta sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, jo. Tap. MPR No.V/MPR/1973, jo. Tap. MPR No.IX/MPR/1978.

Makna Kesaktian Pancasila

Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan. Melainkan juga Pancasila dapat dikatakan sebagai sumber moralitas terutama dalam hubungan dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Pancasila mengandung berbagai makna dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara.

Makna yang pertama Moralitas, sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung pengertian bahwa negara Indonesia bukanlah negara teokrasi yang hanya berdasarkan kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara pada legitimasi religius. Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius, melainkan berdasarkan legitimasi hukum serta legitimasi demokrasi. Oleh karenanya asas sila pertama Pancasila lebih berkaitan dengan legitimasi moralitas.

Para pejabat eksekutif, anggota legislatif, maupun yudikatif, para pejabat negara, serta para penegak hukum, haruslah menyadari bahwa selain legitimasi hukum dan legitimasi demokratis yang kita junjung, juga harus diikutsertakan dengan legitimasi moral. Misalnya, suatu kebijakan sesuai hukum, tapi belum tentu sesuai dengan moral.

Salah satu contoh yang teranyar yakni gaji para pejabat penyelenggara negara itu sesuai dengan hukum, namun mengingat kondisi rakyat yang sangat menderita belum tentu layak secara moral (legitimasi moral).

Hal inilah yang membedakan negara yang berketuhanan Yang Maha Esa dengan negara teokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Tuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan bernegara.

Makna kedua Kemanusiaan, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” mengandung makna bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab, selain terkait juga dengan nilai-nilai moralitas dalm kehidupan bernegara.

Negara pada prinsipnya adalah merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia hidup secara bersama-sama dalam suatu wilayah tertentu, dengan suatu cita-cita serta prinsip-prinsip hidup demi kesejahteraan bersama.

Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan norma-norma baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya.

Oleh Karena itu, manusia pada hakikatnya merupakan asas yang bersifat fundamental dan mutlak dalam kehidupan negara dan hukum. Dalam kehidupan negara kemanusiaan harus mendapat jaminan hukum, maka hal inilah yang diistilahkan dengan jaminan atas hak-hak dasar (asas) manusia. Selain itu, asas kemanusiaan juga harus merupakan prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Makna ketiga, Keadilan. Sebagai bangsa yang hidup bersama dalam suatu negara, sudah barang tentu keadilan dalam hidup bersama sebagaimana yang terkandung dalam sila II dan V adalah merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa pada hakikatnya manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil.

Dalam pengertian hal ini juga bahwa hakikatnya manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap lingkungannya, adil terhadap bangsa dan negara, serta adil terhadap Tuhannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian senantiasa harus berdasarkan atas keadilan. Pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Makna keempat, Persatuan. Dalam sila “Persatuan Indonesia” sebagaimana yang terkandung dalam sila III, Pancasila mengandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama diantara elemen-elemen yang membentuk negara berupa suku, ras, kelompok, golongan, dan agama. Konsekuensinya negara adalah beraneka ragam tetapi tetap satu sebagaimana yang tertuang dalam slogan negara yakni Bhinneka Tunggal Ika.

Makna kelima, Demokrasi. Negara adalah dari rakyat dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara. Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung makna demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Maka nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila adalah adanya kebebasan dalam memeluk agama dan keyakinannya, adanya kebebasan berkelompok, adanya kebebasan berpendapat dan menyuarakan opininya, serta kebebasan yang secara moral dan etika harus sesuai dengan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seandainya nilai-nilai Pancasila tersebut dapat diimplementasikan sebagaimana yang terkandung di dalamnya, baik oleh rakyat biasa maupun para pejabat penyelenggara negara, niscayalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan secara nyata.

Terlebih lagi hingga kini kita selaku bangsa tentulah malu terhadap para pendiri negara yang telah bersusah payah meletakkan pondasi negara berupa Pancasila, sedangkan kita kini seakan lupa dengan tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang sangat sakti tersebut.

Perilaku KKN, kerusuhan antar sesama warga negara, ketidakadilan dan ketimpangan sosial, berebut jabatan, perilaku asusila, serta berbagai perilaku abmoral lainnya adalah segelintir perilaku yang hanya dapat merusak nilai Pancasila itu sendiri. Kini, Marilalah kita kembali junjung tinggi nilai-nilai Pancasila agar kita tetap dipandang sebagai bangsa dan negara yang beradap, beragama, beretika, dan bermoral. ***** (Andryan, SH : Penulis adalah Pemerhati Hukum Tata Negara )

 



Tags: Pancasila  
 

Internasional

Peta Ekonomi Sumatera Utar...

Perubahan peta kekuatan ekonomi Sumatera Utara hendak...

Orang Kaya Di Panggung Pol...

Dalam pengalaman hampir satu dasawarsa Pemilukada (la...

Terimakasih Ala Jokowi...

Jokowi ke depan sebenarnya merefleksikan pemerintahan...

Politik RUU Pemilukada...

Pemilukada oleh DPRD seolah merupakan bagian integral...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada