Top Stories

Masalah Islam

Saya ingin menyarankan kolega saya ini membuat petakajian baru atas hipotesis yang dibangun berdasarkandata dan masalah yang benar-benar memerlukan jawabandemi maslahat Islam Saya ingin menyarankan kolega saya ini membuat petakajian baru atas hipotesis yang dibangun berdasarkandata dan masalah yang benar-benar memerlukan jawabandemi maslahat Islam Saat mulai membaca karya Prof Dr Syahrin Harahap, MA, Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna (April 2016), saya langsung berpikir sesuatu yang saya anggap sangat mendasar. Yakni kadar keterterimaan Islam sebagai jalan hidup bagi orang yang mengaku dirinya sebagai Muslim atau di luarnya, beserta segenap konsekuensinya. slam bukan menjadi jalan hidup bagi penganutnya saja ,tetapi juga menyelamatkan seluruhnya, sebagaimana secara propagandis sering diwartakan dengan terminologi rahmatanlil-alamin. Saya juga sangat menyadari bahwa soal kesalah fahaman terhadap Islam adalah cerita lama saja yang terus-menerus diperbaharui oleh bukan hanya orang, tetapi kekuatan media yang menopang pekerjaan khusus dari pihak anti Islam (Kutub, 1964; Mohammad,1996). Hasil dan dampaknya berbeda berdasarkan sasarannya, Muslim dan non muslim. Saya sama sekali tidak pernah cemas akan lebih banyak orang murtad dari Islam (Helmidjas, 2013) dengan pemahaman yang baik terhadap agama lama dan agama barunya secara komparatif. Saya hanya cemas jika makin banyak terbawa nasib yang tak terperbaiki oleh sistem sehingga secara terpaksa murtad mengikuti kelicikan petugas-petugas agama lain (Miller, 2015). Perang yang dirancang dan digencarkan seolah lebih manusiawi dan bermartabat ini saya yakin berlangsung terus sangat serius, dan kiranya tak dapat dilawan kecuali hanya dengan cara atau perang yang mereka inginkan sendiri. Tak Sekadar Takdir Merenungi QS at-Taubah : 32, sesekali saya jatuh pada pemahaman apologetik,bahwa Allah menjaga Islam sampai akhir zaman. Bukan dakwah yang serius, yang menyamai kecanggihan propaganda agama lain dan dengan segenap kolaborasinya, yang membuat trend populasi dunia dan kualitas kemusliman yang semakin baik. Saya yakin tak sedikit orang berpikir seperti ini sambil diam tak memiliki gagasan penyelamatan warga Muslim yang dijerat kemiskinan dihampir semua desa tertinggal dan di semua kota besar yang beringas menindih dan meluluhlantakkan orang Muslim miskin demi satu kata “pembangunan”. Saya curiga ini bukan hanya apologi semata. Boleh jadi sudah berubah menjadi penyakit khas orang-orang kalah dengan beban ganda yang bertambah setiap hari. Bayangkanlah, bagaimana gerangan orang yang akut menderita penyakit khas ini akan memikirkan kemiskinan sendiri (negeri sendiri) dan kemungkinan ide apa yang akan dia berikan seketika menyadari fakta betapa buruknya perlakuan China terhadap Muslim Uyghur, jenis kejahatan di Filipina terhadap muslim Moro, corak kebrutalan Thailand terhadap Muslim Pattani, model kesadisan para Biksu di bawah kendali Ashin Wirathu yang berselera keras membunuh Muslim Rohingya, Palestina yang tak tentu nasib, dan lain sebagainya. Bagaimana orang dengan penyakit khas ini memikirkan kegesitan sikap negara besaryang mendikte Indonesia dalam kebijakan Global War on Terrorism yang kejam itu sedangkan ia jauh dari bersintuhan sistem nasional negaranya dan sistem internasional dan menyuarakannya secara lantang dalam protes keras di lembaga dunia seperti PBB. Padahal di depan hidungnya ada masalah yang tampak remeh tetapi sangat krusial. Misalnya rencana pendirian masjid Raya di Sarulla, Tapanuli Utara yang disandera begitu lama untuk tidak boleh berdiri, atau pengembalian masjid yang diruntuhkan secara kejam oleh para pengembang di kota besar seperti Medan. Orang dengan penyakit khas ini sangat bermasalah dalam peta kosmologi, untuk tidak mengatakannya tak memiliki peta kosmologi yang jelas. Sanggupkah ia memilah masalah untuk secara simultan memikirkan perlawanan atas brutalitas kapitalisme dan kekejakan neoliberalisme pengelolaan negara yang semakin kejam sambil meneteskan airmatanya (berkorban) untuk perubahan sikap terhadap orang miskin yang jangankan dibayangkan untuk mampu membayar iyuran BPJS bahkan untuk ditampung negara dalam catatan penduduk saja tidak dapat dipastikan. Orang-orang dengan penyakit khas ini akan sangat menderita memilih atau mengorganisasikan masalah dalam benaknya untuk membuat segalanya itu berada tak lagi jelas di luar jangkauannya baik oleh pembayangan maupun oleh penyikapan, apalagi tindakan efektif. Mestinya dia harus percaya bahwa tuhannya menurunkan Adam bukan sendirian selamanya sebagai khalifah dengan keabadiannya pula. Tetapi memerlukan penerusan misi risalah, moral dan tata hidup keagamaan kesejagatan. Menelaah daftar isi buku Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna, saya teringat data kesejagatan yang dikonstruk kekuatan moral intelektual dunia dengan segenap maksud dan tujuannya. Ini sebuah contoh saja. Bahwa mengiringi terus gencarnya pemberitaan tentang kelompok militan ISIS dan pengungsi Syria serta perselisihan sengit lainnya yang terus terjadi di Timur Tengah. Tahun lalu saya teringat Pew Research Centre (PRC) yang mewartakan tajamnya keterbelahan pandangan Muslim tentang hubungan yang seharusnya antara ajaran Islam dan hukum positif (2015). Ternyata di 10 negara dengan populasi Muslim signifikan, terdapat perbedaan mencolok meyakini sejauh mana orang berpikir Alquran harus memengaruhi hukum. Pendidikan Agama Dari telaahan halaman buku Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna, saya ingin berkata kepadanya bahwa temuan survei PRC itu juga menjelaskan umumnya orang lebih berpendidikan (makin tinggi) cenderung berpendapat sekularistik: hukum tidak harus mengikuti Alquran. Saya ingin beritahu sesuatu yang saya yakin diketahui juga oleh Prof Dr Syahrin, MA, bahwa sebagian mereka tidak percaya nilai compabilitas (kesesuaian) Alquran dengan tuntutan dan kompleksitas dunia modern. Agama adalah agama, sesuatu yang domainnya pada hubungan hamba tuhan dan peribadatan, titik di situ. Sedangkan hukum, ekonomi, politik dan lainnya bukan urusan agama dan aneh jika mesti dikaitkan dengan Alquran. Di Nigeria misalnya, 48 persen sample berpendidikan menengah atau lebih mengatakan Alquran tidak harus memengaruhi hukum, dibandingkan 29 persen diantaranya yang hanya sempat mengenyam pendidikan menengah ke bawah. PRC tidak mengeksplorasi memuaskan mengapa di banyak negara berpenduduk Muslim signifikan seperti itu menguat perbedaan pendapat tentang masalah ini. Di Pakistan, wilayah Palestina, Yordania, Malaysia dan Senegal, setengah atau lebih dari populasi mengatakan hukum di negara mereka harus  ketat mengikuti Alquran. Tetapi tidak di Indonesia, Burkina Faso, Turki dan Lebanon. Ini tidak dapat dijelaskan sama sekali dengan hanya menyebutnya sebagai gejala yang mengiringi meningkatnya pendidikan. Apalagi dengan hanya menyebut bukti bahwa di Nigeria 42 persen Muslim berpikir hukum seharusnya tidak dipengaruhi Alquran, sedangkan 27 persen lainnya menganggap sebaliknya. Jika PRC bersedia, dan ini baik untuk semua, seharusnya survei dilakukan menyeluruh dengan melepaskan batas teritorial (negara dan kawasan). Mereka harus menyamakan semua orang untuk dimintai pendapat tentang masalah ini, termasuk Muslim di negara maju (Amerika, Inggris, Jerman,Prancis dan lain-lain). Sebagai reaksi final setelah membaca halaman terakhir buku Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna” saya segera ingin meng-jak Prof Dr Syahrin Harahap, MA untuk menegaskan sikap bersama. Bahwa penjauhan diri dari agama dengan pemilahan yang sangat sekularistik yang terjadi di sini adalah masalah mendasar yang awalnya ada pada pendidikan kita. Ada tautan kuat yang sengaja diputus antara agama dan ilmu, dan sejarah harus kita perbaiki lagi dengan kritis. Kapitalisme berperan penting di sini, dan untuk Indonesia masalahnya sangat kompleks dengan kesenjangan sangat parah berkat peran istimewa dan sangat dominan minoritas suku bangsa China. Mendapatkan gambaran baru untuk design masa depan tidak berhenti pada kosademi kosa kata serta forum demi forum yang tak membumi ke relung kehidupan si Samindan di Ulong. Mungkin Prof Dr Moshe Sharon (2013) harus didengarkan berulang-ulang, bahwa pilihan kosa kata dan diksi di dunia lain, semaju apa pun dan seberwibawa apapun itu dipandang, tidaklah sesuatu yang serta merta kita perlukan di dunia kita. Kita harus melawan. Karena mereka telah mengisi semua itu bukan hanya dengan persepsi, tetapi dengan nilai kaku khas subjektif mereka yang tak mungkin berdamai dengan kehidupan kita. Saya ingin menawarkan satu hal, dan inisaya tegaskan sebagai sesuatu yang berada jauh di luar buku Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna. Seberapa seriuskah kita mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu turunannya serta ilmu lain yang harus ditundukkan kepadanya kepada generasi kita. Pertanyaanya bisa juga masuk ke kebijakan, berapa jumlah kitab suci Alquran yang diproduksi dan sudahkah sesuai jumlah keluarga dan orang yang secara resmi dinyatakan sebagai Muslim. Siapakah guru yang mengasuh jamaah, seberapa faham ia akan fungsi dan informasi Alquran. Adakah mereka pemeran kaku sistem kependetaan dalam tradisi Roma yang tak perlu bersintuhan secara interaktif dengan umat mayoritas. Karena lebih menikmati keartisan dalam promosi agama sebagai komoditi yang ditopang oleh hegemoni media, sesuatu tentang guru-guru ini harus direformasi. Ketegangan hubungan antar kelas dalam khazanah pengajaran Islam sudah lama menjadi masalah. Orang di atas menikmati kelasnya dengan kehangatan perlakuan negara, sedangkan orang di bawah menjalani misi dengan penuh keluhan. Sayangnya orang di atas dan orang di bawah saling merasa sangat yakin memaknai posisinya sebagai penuh ridho dari ilahi. Keduanya harus dibawa ke zona perdamaian.  Penutup Meski tak membuat judul pembahasan khusus, buku Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna mengandung semangat modernitas, dan saya kira itulah tawaran diarus utamakan buku ini. Saya yakin hanya soal pilihan taktis agar tak dituduh anti peradaban universal dan incompabilitas dengan dunia modern. Ketika membahas konsep Islam rahmatanlil’alamin, misalnya, terasa perlu keluar dari tafsir yang dikonstruk oleh kekuatan campuran (baik yang menginginkan Islam sebagai jalan hidup maupun yang menginginkan sebaliknya atau yang berada di antara keduanya). Islam itu tak benar diterjemahkan satu sisi dari yang dipentingkan dalam urgensi yang sesaat. Memberi tafsir tunggal tentang jihad, ini sebuah contoh paling populer, sebagai perang berdarah, sebagaimana diinginkan kekuatan dunia yang kini bekerja keras menggerakkan Global War on Terrorism dengan agenda tersembunyinya, jelas harus ditolak. Begitu juga tentang ungkapan yang makin ditakuti umat Islam sendiri seperti fundamentalisme, radikalisme dan lainnya. Adalah benar Islam agama damai. Tetapi bagaimana menjelaskan sekian banyak perang yang langsung dipimpin Rasulullah Muhammad SAW (Al-Baqarah Ayat 190 dan Al-AnfaalAyat 61) ? Itu bukan ekspresi dan implementasi konsep rahmatan lil alamin? House of Salam, kata Prof Moshe Sharon (2003), adalah konsep abadi yang tidak tunduk kepada konsep apa pun meski akan dianggap illegal oleh sistem yang ada. Damai? Ya Islam sangat siap menjadi prakarsawan untuk itu. Perang? Agama ini bukan agama perang, tetapi tak mungkin tak berperang dengan segenap tantangan dan ancaman yang dihadapinya. Karena itulah, mungkin cukup sulit disepakati di antara pemikir Islam, seruan yang diikuti dengan sikap yang benar untuk memaksa kekuatan dunia agar ketidakdilan dan kemiskinan tidak diabadikan. Hentikan Global War on Terrorism itu, karena anak-anak yang sedang belajar mengeja namanya sendiri pun kini sudah tahu agendanya yang membahayakan eksistensi kemanusiaan global. Saya merasakan buku Prof Dr Syahrin Harahap, MA berusaha memberi perhatia nyang mencerahan di sekitar itu. Ke depan,saya ingin menyarankan kolega saya inimembuat peta kajian baru berdasarkan hipotesis yang dibangun berdasarkan data dan bpermasalahan yang memang benar-benar memerlukan jawaban demi maslahat Islam.  

Ide Dalam Pembangunan
Kartini: Kontroversi Vs Emansipasi
Inflasi Di Balik Kebijakan
Tembakau Deli, Dulu Hingga Kini

Opini

Buruh(Ku), Buruh(Mu), & Buruh(Kita)?

Minimnya peran negara sebatas sebagai pengatur berdampak pada pengabaian kesejahteraan rakyat ...

Fadhil Lubis Dan Hukum Islam

Dalam berbagai diskusi hukum Islam, seringkali terjadikesalahpahaman yang diakibatkan tidak tuntasny...

Masalah Islam

Saya ingin menyarankan kolega saya ini membuat petakajian baru atas hipotesis yang dibangun berdasar...

Ide Dalam Pembangunan

Dalam istilah Gramci, perubahan fundamental dalam ide merupakan produk dari penggantian” blok histo...

Kartini: Kontroversi Vs Emansipasi

...Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya terlebih dahulu direkayasa J.H. Abendanon. Beberapa ka...

Inflasi Di Balik Kebijakan

Pemotongan anggaran belanja pada beberapa kementeriandan badan tidak dapat dianggap enteng, dampakny...

Tembakau Deli, Dulu Hingga Kini

Pesatnya pertumbuhan industri perkebunan Tembakau Deli, juga telah memberi kontribusi pada pembangun...

Mimbar Jumat

Buruh(Ku), Buruh(...

Minimnya peran negara sebatas sebag...

Fadhil Lubis Dan ...

Dalam berbagai diskusi hukum Islam,...

Masalah Islam...

Saya ingin menyarankan kolega saya ...

Ide Dalam Pembang...

Dalam istilah Gramci, perubahan fun...

Lentera

Buruh(Ku), Buruh(...

Minimnya peran negara sebatas sebag...

Fadhil Lubis Dan ...

Dalam berbagai diskusi hukum Islam,...

Masalah Islam...

Saya ingin menyarankan kolega saya ...

Ide Dalam Pembang...

Dalam istilah Gramci, perubahan fun...

Lentera Ramadhan

Buruh(Ku), Buruh(...

Minimnya peran negara sebatas sebag...

Fadhil Lubis Dan ...

Dalam berbagai diskusi hukum Islam,...

Masalah Islam...

Saya ingin menyarankan kolega saya ...

Ide Dalam Pembang...

Dalam istilah Gramci, perubahan fun...

Banner
Makna Kesaktian Pancasila
Articles | Opini
Share
Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan peraturan hukum/ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila haruslah dicabut

Tepat tanggal 1 oktober, kita kembali memperingati hari yang sangat krusial bagi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Mungkin kini banyak yang lupa atau bahkan melupakan hari kesaktian Pancasila, sebab seiring perkembangan teknologi dan informasi yang semain pesat, kita pun seakan terbius untuk melupakan sejarah yang sangat penting sebagai wujud terbentuknya dasar negara kepulauan, Indonesia.

Peringatan Kesaktian Pancasila ini berakar pada sebuah peristiwa tanggal 30 September  1965. Konon, ini adalah awal dari Gerakan 30 September (G.30.S/PKI). Oleh pemerintah Indonesia, pemberontakan ini merupakan wujud usaha mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis.

Pada saat itu setidaknya ada enam orang Jendral dan berberapa orang lainnya dibunuh sebagai upaya kudeta. Namun, berkat kesadaran untuk mempertahankan Pancasila maka upaya tersebut mengalami kegagalan. Maka, tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila dalam sejarah Republik Indonesia.

Pancasila tentulah mengandung nilai filosofi yang sejak dahulu telah lahir dan ditumbuhkembangkan oleh nenek moyang kita. Maka, sudah sepantasnya kita harus kembali merenungkan dan menelaah kembali sudah sejauh mana penyelenggaraan serta pencapaian bangsa dan negara ini dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai pandangan hidup

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, merupakan pedoman tingkah laku bagi warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila yang telah diwariskan kepada bangsa Indonesia merupakan sari dan puncak dari sosial budaya yang senatiasa melandasi tata kehidupan sehari-hari.

Tata nilai sosial budaya yang telah berkembang dan dianggap baik, serta diyakini kebenarannya ini dijadikan sebagai pandangan hidup dan sumber nilai bagi bangsa Indonesia. Sumber nilai yang terkandung tersebut yakni, (1) keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, (2) asas kekeluargaan, (3) asas musyawarah mufakat, (4) asas gotong-royong, serta (5) asas tenggang rasa.

Dari nilai-nilai inilah kemudian lahir adanya sikap yang mengutamakan kerukunan, kehormonisan, dan kesejahteraan yang sebenarnya sudah lama dipraktekkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Pandangan hidup bagi suatu bangsa seperti Pancasila sangat penting artinya karena merupakan pegangan yang stabil agar tidak terombang-ambing oleh keadaan apapun, bahkan dalam era globalisasi kini yang semakin pesat melalui teknologi dan informasi muktahir.

Pancasila sebagai dasar negara negara digunakan sebagai dasar untuk mengatur  penyelenggaraan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hukum-keamanan. Sebagai dasar negara, Pancasila diatur dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang merupakan landasan yuridis konstitusional dan dapat disebut sebagai ideologi negara.

Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan peraturan hukum/ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila haruslah dicabut. Perwujudan Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat imperatif (mengikat) bagi; (1) penyelenggara negara, (2) lembaga kenegaraan (3) lembaga kemasyarakatan, (4) warga negara Indonesia di mana pun berada, dan (5) penduduk di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam tinjauan yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma objektif dan norma tertinggi dalam negara, serta sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, jo. Tap. MPR No.V/MPR/1973, jo. Tap. MPR No.IX/MPR/1978.

Makna Kesaktian Pancasila

Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan. Melainkan juga Pancasila dapat dikatakan sebagai sumber moralitas terutama dalam hubungan dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Pancasila mengandung berbagai makna dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara.

Makna yang pertama Moralitas, sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung pengertian bahwa negara Indonesia bukanlah negara teokrasi yang hanya berdasarkan kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara pada legitimasi religius. Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius, melainkan berdasarkan legitimasi hukum serta legitimasi demokrasi. Oleh karenanya asas sila pertama Pancasila lebih berkaitan dengan legitimasi moralitas.

Para pejabat eksekutif, anggota legislatif, maupun yudikatif, para pejabat negara, serta para penegak hukum, haruslah menyadari bahwa selain legitimasi hukum dan legitimasi demokratis yang kita junjung, juga harus diikutsertakan dengan legitimasi moral. Misalnya, suatu kebijakan sesuai hukum, tapi belum tentu sesuai dengan moral.

Salah satu contoh yang teranyar yakni gaji para pejabat penyelenggara negara itu sesuai dengan hukum, namun mengingat kondisi rakyat yang sangat menderita belum tentu layak secara moral (legitimasi moral).

Hal inilah yang membedakan negara yang berketuhanan Yang Maha Esa dengan negara teokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Tuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan bernegara.

Makna kedua Kemanusiaan, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” mengandung makna bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab, selain terkait juga dengan nilai-nilai moralitas dalm kehidupan bernegara.

Negara pada prinsipnya adalah merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia hidup secara bersama-sama dalam suatu wilayah tertentu, dengan suatu cita-cita serta prinsip-prinsip hidup demi kesejahteraan bersama.

Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan norma-norma baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya.

Oleh Karena itu, manusia pada hakikatnya merupakan asas yang bersifat fundamental dan mutlak dalam kehidupan negara dan hukum. Dalam kehidupan negara kemanusiaan harus mendapat jaminan hukum, maka hal inilah yang diistilahkan dengan jaminan atas hak-hak dasar (asas) manusia. Selain itu, asas kemanusiaan juga harus merupakan prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Makna ketiga, Keadilan. Sebagai bangsa yang hidup bersama dalam suatu negara, sudah barang tentu keadilan dalam hidup bersama sebagaimana yang terkandung dalam sila II dan V adalah merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa pada hakikatnya manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil.

Dalam pengertian hal ini juga bahwa hakikatnya manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap lingkungannya, adil terhadap bangsa dan negara, serta adil terhadap Tuhannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian senantiasa harus berdasarkan atas keadilan. Pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Makna keempat, Persatuan. Dalam sila “Persatuan Indonesia” sebagaimana yang terkandung dalam sila III, Pancasila mengandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama diantara elemen-elemen yang membentuk negara berupa suku, ras, kelompok, golongan, dan agama. Konsekuensinya negara adalah beraneka ragam tetapi tetap satu sebagaimana yang tertuang dalam slogan negara yakni Bhinneka Tunggal Ika.

Makna kelima, Demokrasi. Negara adalah dari rakyat dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara. Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung makna demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Maka nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila adalah adanya kebebasan dalam memeluk agama dan keyakinannya, adanya kebebasan berkelompok, adanya kebebasan berpendapat dan menyuarakan opininya, serta kebebasan yang secara moral dan etika harus sesuai dengan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seandainya nilai-nilai Pancasila tersebut dapat diimplementasikan sebagaimana yang terkandung di dalamnya, baik oleh rakyat biasa maupun para pejabat penyelenggara negara, niscayalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan secara nyata.

Terlebih lagi hingga kini kita selaku bangsa tentulah malu terhadap para pendiri negara yang telah bersusah payah meletakkan pondasi negara berupa Pancasila, sedangkan kita kini seakan lupa dengan tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang sangat sakti tersebut.

Perilaku KKN, kerusuhan antar sesama warga negara, ketidakadilan dan ketimpangan sosial, berebut jabatan, perilaku asusila, serta berbagai perilaku abmoral lainnya adalah segelintir perilaku yang hanya dapat merusak nilai Pancasila itu sendiri. Kini, Marilalah kita kembali junjung tinggi nilai-nilai Pancasila agar kita tetap dipandang sebagai bangsa dan negara yang beradap, beragama, beretika, dan bermoral. ***** (Andryan, SH : Penulis adalah Pemerhati Hukum Tata Negara )

 



Tags: Pancasila  
 

Internasional

Legenda Inflasi...

Tol laut, tol sumatera, gedung pencakar langit dan ja...

Buruh(Ku), Buruh(Mu), & Bu...

Minimnya peran negara sebatas sebagai pengatur berdam...

Fadhil Lubis Dan Hukum Isl...

Dalam berbagai diskusi hukum Islam, seringkali terjad...

Masalah Islam...

Saya ingin menyarankan kolega saya ini membuat petaka...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada